Her Voice 2024: Dorong Keterlibatan Perempuan untuk Kebijakan yang Berkelanjutan

Bincangperempuan.com- Minimnya keterlibatan perempuan dalam politik menandakan bahwa kesetaraan gender masih belum tercapai. Padahal, keterlibatan perempuan dinilai sangat penting untuk mencapai demokrasi yang berkualitas. 

Ada tiga rekomendasi pokok yang dihasilkan Bincang Perempuan Cirle dari  Workshop Her Voice 2024  untuk merespon hal tersebut. Seperti disampaikan Community Manager Bincang Perempuan Circle, Haerunnisa. 

Pertama, di bidang affirmative action, kata Haerunnisa terdapat tiga rekomendasi yang ditujukkan kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilu Tingkat Pusat. Isi rekomendasi tersebut, diantaranya:

Baca juga: Lewat ‘Sasi’, Perempuan Papua Melindungi Laut

1. Penyelenggara pemilu Tingkat Pusat menghapus pasal 8 ayat 2b PKPU tahun 2023 dan mengikuti rekomendasi putusan MA No 8 Tahun 2023.
2. Pemerintah Pusat, Penyelenggara Pemilu Tingkat Pusat dan DPR RI memberikan jaminan ruang hak kompensasi atau keistimewaan dalam upaya mencapai target representasi 30% sesuai amanat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu berupa:
   • Sistem pengawasan secara intensif dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi.
   • Membangun sistem kaderisasi kepartaian yang inklusif terhadap perempuan untuk mencetak pemimpin perempuan yang berkualitas
   • Memperhatikan kelengkapan administrasi keterwakilan perempuan yang berorientasi pada masa kepengurusan perempuan dalam partai politik.
3. Pemerintah Pusat beserta perguruan tinggi mempertimbangkan pemasukkan mata kuliah dasar-dasar ilmu politik dan pengarus utama gender diterapkan dalam kurikulum perguruan tinggi dan menjadi mata kuliah wajib dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman publik terkait isu perempuan dalam politik.

@bincangperempuan

Saatnya mendorong lebih banyak perempuan untuk menjadi pengambil keputusan. Dorong banyak perempuan mengisi posisi-posisi penting penentu kebijakan, agar kebutuhan dan potensi perempuan tersuarakan. Pada akhirnya, perempuan bisa berkontribusi maksimal di semua kesempatan✨ #womensupportwomen #perempuanbisa #perempuanberdaya

♬ original sound – sp33dsongsx

Sementara itu, di bidang kekerasan seksual berbasis online, Haerunnisa mengatakan policy brief yang dibuat berfokus pada morphing atau memanipulasi gambar orang lain dengan tujuan untuk melecehkan. Rekomendasi ini ditujukkan kepada Kementerian, penegak hukum terkait, pengguna media sosial, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan yang berisi: 

1. Mendorong penyedia jasa platform sosial media agar memiliki mekanisme tracking terkait kasus KBGO.
2. Penyediaan kanal pelaporan khusus di platform sosial media atau Kominfo.
3. Pembuatan campaign awareness KBGO di berbagai sosial media. 

Terakhir, di bidang kesehatan reproduksi perempuan, policy brief ditujukkan kepada Kementerian Kesehatan, DPR RI Komisi IX, dan Pemerintah Daerah. Rekomendasi yang dibuat berisi:

1. Adanya kegiatan advokasi kesehatan reproduksi remaja yang dilaksanakan secara berkala dan merata bagi tenaga kesehatan, remaja, dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran.
2. Merevisi dan mengoptimalisasi regulasi terkait pelayanan kesehatan reproduksi ramah remaja guna menghilangkan celah bagi praktik-praktik diskriminatif.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dengan membangun sistem pelayanan yang inklusif dan menghormati hak-hak remaja.
4. Integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum nasional guna mendorong perubahan dalam kurikulum nasional untuk memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif, termasuk aspek-aspek hak dan kebutuhan remaja.
5. Menyuarakan atau memasifkan penggunaan teknologi, seperti aplikasi mobile dan platform online, untuk memberikan akses mudah kepada remaja terkait informasi kesehatan reproduksi.

“Workshop ini memberikan ruang pada generasi muda yang ingin memperbaiki kebijakan di masa depan. Setidaknya, terdapat beberapa rekomendasi rekomendasi policy brief di bidang affirmative action, implementasi UU TPKS dalam mengatasi kekerasan berbasis gender, dan kesehatan reproduksi perempuan,” katanya.  

Baca juga: Dayah Diniyah Darussalam: Naungan untuk Korban Kekerasan di Aceh 

Untuk diketahui, Bincang Perempuan menggelar Workshop Her Voice 2024 untuk mengajak seluruh pihak berpartisipasi dalam proses kebijakan untuk para perempuan. Workshop ini menghadirkan mentor dalam sebuah ruang diskusi terbatas. Workshop kali ini mengusung tema Project SUARA PEREMPUAN: Mengambil Peran, Menyelamatkan Masa Depan yang berkolaborasi dengan program Suarakan Cintamu dari Campaign. 

HER Voice 2024 melibatkan sejumlah speaker diantaranya Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati, Advocacy Manager Jakarta Feminist Naila Rizqi, Akademisi UGM, Alfareza Firdaus, dan Founder Youth Community Mariana YH Opat. Sementara sejumlah speaker yang hadir diantaranya Pengajar STHI Jentera, Bivitri Susanti, Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, Direkut Yayasan Kesehatan Perempuan, Nanda Dwinta Sari dan Communications Lead Think Policy dan Bijak Memilih, Yosifebi Ramadhani.