Bincangperempuan.com- Tidak hanya Amerika Serikat yang diwakili politisi JD Vance, namun hampir 30 persen negara di dunia saat ini memiliki kebijakan pronatalis. Jumlahnya naik dari 10 persen pada tahun 1970-an. Ini merupakan kebijakan atau tindakan yang mendorong meningkatnya angka kelahiran
Senator junior Amerika Serikat dari Ohio, JD Vance telah lama menunjukan keprihatinannya dengan menurunnya angka kelahiran. Mulai dari mengecam “perempuan kucing tanpa anak” hingga menyarankan agar orang tua memiliki lebih banyak suara dalam proses demokrasi daripada pemilih tanpa anak. Bahkan kandidat Wakil Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik ini telah menjadikan persoalan ini sebagai salah satu agenda politiknya sejak ia resmi bergabung digelanggang politik 2021.
Vance tidak sendirian dalam pandangan ini. Hal yang sama juga ditunjukan sejumlah
politisi dan pemikir di seluruh dunia. Di tingkat global, pronatalisme menjadi isu yang gencar dilakukan menghadapi tingkat kesuburan yang menurun.
Baca juga: Masih Banyak Perempuan Bekerja Tanpa Dibayar
Dari Tiongkok hingga Turki, pronatalisme sedang meningkat
Hampir 30 persen negara saat ini memiliki kebijakan pronatalisme naik dari 10 persen di tahun 1970-an. Tiga tahun lalu, pemerintah Tiongkok mengintensifkan kebijakan satu anak dengan memperkenalkan insentif pronatalisme dan melarang aborsi untuk mengatasi angka kelahiran yang terus menurun.
Pada tahun 2020, Vladimir Putin mengembalikan penghargaan “Mother Heroine” untuk perempuan Rusia yang memiliki 10 anak atau lebih.
Ketika pesepak bola Jerman Turki Mesut Özil menikahi model Amine Gülse pada tahun 2019, Presiden Turki Recep Erdogan, yang menjadi saksi dalam upacara pernikahan tersebut, mendesak pasangan itu untuk memiliki setidaknya empat anak. (Sejauh ini, mereka telah memiliki dua anak.)
Dan pada tahun 2017, Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menggambarkan pemulihan reproduksi alami sebagai “tujuan nasional.”
Ada juga ayah dari 12 anak, Elon Musk, yang menulis di X bahwa “tingkat kelahiran yang merosot merupakan bahaya terbesar yang dihadapi peradaban saat ini.”
Baru-baru ini, pemenang tiga kali Superbowl NFL bersama Kansas City Chiefs, Harrison Butker, 28 tahun, membuat heboh dalam pidato wisuda perguruan tinggi di AS ketika ia memuji istrinya yang bersandar pada panggilannya sebagai seorang istri, ibu, dan ibu rumah tangga.
Para penganut pronatalisme seperti Vance, Putin, dan Orban melihat nasionalisme, keibuan, dan patriarki sebagai sesuatu yang tak terpisahkan.
Bagi mereka, perempuan dikonstruksikan sebagai pembawa utama bangsa dan pembawa identitas nasional. Ini adalah tanggung jawab dan tugas suci mereka untuk bereproduksi.
Apa yang membuat para pronatalis khawatir?
Kebangkitan pronatalisme terjadi pada saat tingkat kelahiran menurun secara global.
Sebuah studi pada tahun 2020 yang dipimpin oleh para peneliti Universitas Washington memproyeksikan populasi dunia sebesar 8,79 miliar pada tahun 2100 jauh di bawah estimasi PBB sebelumnya.
Contohnya, Angka Kesuburan Total Irlandia yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh perempuan dalam masa subur turun dari 4,03 pada tahun 1965 menjadi 1,5 pada tahun 2023. Meskipun saat ini ada lebih banyak perempuan usia subur dibandingkan 60 tahun yang lalu, mereka memiliki lebih sedikit anak.
Saat ini, banyak negara yang berada jauh di bawah “tingkat kelahiran” 2,1, tingkat di mana populasi akan menggantikan dirinya sendiri dalam jangka panjang, dengan mengabaikan migrasi.
Hal ini tidak hanya terjadi di belahan bumi bagian utara, namun juga di Asia, Amerika Latin, dan Karibia.
Pertimbangkan angka kesuburan total Taiwan yang mencapai 1,11; angka kesuburan Aruba yang mencapai 1,2; angka kesuburan Malaysia yang mencapai 1,73; dan angka kesuburan India yang mencapai 1,96; dan angka kesuburan Uni Eropa yang mencapai 1,46, untuk memberikan beberapa contoh.73; tingkat kesuburan Australia sekitar 1,7; dan tingkat kesuburan total India sebesar 1,96; dan tingkat kesuburan Uni Eropa sebesar 1,46, sebagai contoh. Kesuburan global diproyeksikan akan semakin menurun dalam beberapa dekade mendatang.
Pada tahun 2100, hanya enam negara yang diproyeksikan memiliki tingkat kesuburan di atas tingkat kelahiran. Tingkat kesuburan juga diproyeksikan akan menurun di bawah satu anak per perempuan pada tahun 2100 di 13 negara, termasuk Bhutan, Bangladesh, dan Nepal.
Faktor kunci yang mendorong transisi demografis ini adalah perilaku perempuan. Sudah sejak lama diketahui bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seorang perempuan, semakin besar kemungkinannya untuk masuk dan tetap berada di dunia kerja, serta membatasi jumlah anggota keluarganya.
Hubungan ini pertama kali diidentifikasi di negara-negara industri di belahan bumi utara, tetapi baru-baru ini telah menjadi fenomena global. Ada alasan lain mengapa penurunan angka kelahiran cenderung mengkhawatirkan pemerintah. Yakni rasio ketergantungan yaitu jumlah orang dalam kategori usia muda yang dapat mendukung jumlah orang dalam kategori usia yang lebih tua melalui perpajakan, pekerjaan perawatan, dan sebagainya berubah secara dramatis sebagai akibatnya.
Secara tradisional, ada anggapan populasi sebagai struktur piramida dengan banyak orang di bagian bawah, dan semakin sedikit ketika naik ke bagian atas. Namun, struktur tersebut kini terbalik, tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematian yang rendah bersama-sama menciptakan tantangan baru yang besar bagi pemerintah.
Baca juga: Perjuangan Menuju Kesetaraan di Bengkulu
Bagaimana dengan imigrasi?
Salah satu solusi untuk menurunkan angka kelahiran, di beberapa negara adalah dengan mendorong imigrasi. Bagaimanapun, imigran dapat membantu meningkatkan jumlah penduduk usia kerja di negara tuan rumah dan juga menutup kesenjangan pasar tenaga kerja di bidang-bidang penting seperti perawatan kesehatan, perawatan sosial, pekerja rumah tangga, pekerjaan pertanian, dan perhotelan.
Namun ironisnya, dalam konteks nasionalisme, banyak negara yang menjadi lebih waspada terhadap pergerakan bebas melintasi batas negara dan berusaha membatasi imigrasi dan terlibat dalam program repatriasi.
Memang, popularitas kebijakan pronatalis di sisi paling kanan selaras dengan sikap anti imigran yang keras.
Fokus mereka adalah untuk memastikan tingkat kelahiran yang lebih tinggi di antara penduduk asli saja. (Masih ingat Orban dari Hungaria? Dia sangat menentang imigrasi sebagai solusi untuk penurunan populasi dan menganjurkan program insentif prokreasi untuk meningkatkan tingkat kesuburan).
Sikap pronatalis dan anti-imigrasi ini bisa dibilang salah kaprah dalam beberapa hal.
Pertama, ada bukti kuat bahwa imigran mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi kontributor bersih bagi masyarakat tuan rumah. Para imigran biasanya lebih muda dibandingkan dengan penduduk asli di negara yang menerimanya, yang berarti bahwa imigrasi dapat membantu mengurangi rasio ketergantungan dan mengisi kekosongan lapangan kerja.
Mereka menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan mereka, dan juga melakukan pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh penduduk asli. Selain itu, imigran juga dapat mendukung pertumbuhan populasi di negara-negara maju, karena tingkat kesuburan mereka lebih tinggi daripada penduduk asli.
Kedua, sejarah mengajarkan kita bahwa kebijakan pronatalis sering kali memiliki efek mempersenjatai kelahiran anak untuk tujuan politik, dan mengikis hak-hak kesehatan dan reproduksi perempuan dalam prosesnya.
Setelah Perang Dunia Pertama, yang menewaskan jutaan orang, banyak negara Eropa yang mengembangkan kebijakan pronatalis untuk meningkatkan jumlah penduduk. Di Uni Soviet, Stalin membalikkan kebijakan pengendalian kelahiran liberal dan hak aborsi pada tahun 1930-an demi mendorong kelahiran kembar. Pronatalisme, rasisme, dan eugenetika juga menjadi dasar rezim Nazi.
Pada masa Reich Ketiga, perempuan Jerman secara aktif didorong untuk meninggalkan dunia kerja dan melahirkan anak untuk tanah air. Dan pemberlakuan kebijakan pronatalisme yang ketat oleh rezim Ceausescu di Rumania dari tahun 1966 hingga runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 berdampak sangat buruk bagi perempuan dan anak-anak Rumania.
Melalui sistem sanksi termasuk pelarangan aborsi dan pil KB serta pajak selibat serta insentif subsidi tambahan dan jatah untuk setiap anak yang lahir rezim ini berusaha, meskipun tidak berhasil dalam jangka panjang, untuk meningkatkan jumlah penduduk.
Kebijakan ini mendukung tujuan rezim ini untuk mempertahankan mayoritas Rumania di daerah-daerah multietnis, memastikan pasokan anak muda untuk keperluan militer dan mengimbangi populasi yang menua.
Kebijakan ini juga mengakibatkan keluarga-keluarga miskin menempatkan anak-anak yang tidak dapat mereka rawat di panti asuhan negara. Saat ini, banyak negara yang kembali menerapkan “pemerintahan reproduksi” dan pronatalisme yang dipaksakan. Dengan melakukan hal tersebut, mereka berusaha untuk melakukan kontrol sosial terhadap pilihan-pilihan yang dibuat oleh perempuan terkait dengan kesuburan dan otonomi tubuh mereka.
Namun sejarah mencatat, bahwa kebijakan pronatalisme terutama yang dipaksakan oleh negara jarang sekali menghasilkan dampak yang diharapkan. Sebaliknya, konsekuensi yang tidak diharapkan justru mengakibatkan kemerosotan kesehatan perempuan dan pengurangan hak-hak asasi dan hak-hak reproduksi. (Mary P Corcoran)
Mary P Corcoran adalah Profesor Sosiologi di Maynooth University di Irlandia. Minat penelitian dan pengajarannya terutama terletak pada bidang sosiologi perkotaan, budaya masyarakat, dan sosiologi migrasi.
Artikel ini diterjemahkan dari Why ‘pronatalist’ politicians want women to have more babies yang sudah tayang terlebih dahulu di 360info.org
