Mafindo Bengkulu resmi memasuki babak baru kepemimpinan. Dalam Silatwil 1, Fonika Thoyib terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPW Mafindo Bengkulu. DPP Mafindo pun memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi Bengkulu dalam gerakan nasional melawan hoaks dan disinformasi.
Aklamasi tanpa riak di Konferta ke-4 AJI Bengkulu melahirkan duet baru: Demon Fajri dan Gilang Tri Wibisono. Di tengah badai disinformasi dan tekanan terhadap pers, mampukah kepemimpinan baru ini menjaga integritas sekaligus beradaptasi dengan lanskap digital yang kian brutal?
Enam bulan tanpa gaji, jurnalis perempuan Bengkulu ini memilih melawan. Lisa Rosari menggugat Radar Selatan ke Pengadilan Hubungan Industrial—membuka wajah rapuh perlindungan pekerja media, terutama bagi perempuan yang kerap terpinggirkan bahkan di ruang redaksi.
Women News Network menegaskan media independen berskala kecil bukan pelengkap dalam ekosistem pers, melainkan garda penting penjaga demokrasi. Di tengah dominasi media arus utama yang mengejar trafik dan pasar, media kecil justru mengisi kekosongan isu-isu publik yang kerap terabaikan.
Transformasi digital membawa peluang besar, tetapi juga memunculkan risiko seperti disinformasi, ujaran kebencian, hingga eksploitasi anak. Melalui podcast Ruang Damai, AMSI dan UNESCO membuka ruang dialog lintas sektor untuk membahas masa depan tata kelola digital Indonesia yang transparan, adil, dan berbasis hak asasi manusia.
Kampanye #KickOutGBV mendorong terciptanya ruang aman bagi perempuan di sepak bola Indonesia melalui edukasi, klinik olahraga, dan kolaborasi lintas sektor untuk melawan kekerasan berbasis gender.
Perkawinan usia anak di Bengkulu bukan sekadar “pilihan keluarga”, melainkan alarm kemiskinan struktural dan kegagalan negara melindungi anak perempuan. Dari Mega yang menikah di usia 13 tahun hingga Seluma sebagai episentrum kasus, praktik ini terus berulang lewat nikah siri dan celah dispensasi kawin.
Peringatan Hari PRT Nasional 15 Februari 2026 kembali diwarnai kekecewaan. Janji Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum juga terwujud. Koalisi Sipil menilai DPR berlarut-larut, sementara PRT terus bekerja tanpa payung hukum yang melindungi dari kekerasan dan eksploitasi.
Alih-alih memperkuat perlindungan, aturan baru tentang budaya sekolah aman dan nyaman justru dikhawatirkan mengaburkan kekerasan di lingkungan pendidikan. Forum Pengada Layanan (FPL) menilai kebijakan ini berisiko melemahkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah, serta menggeser tanggung jawab negara dari perlindungan korban ke sekadar pengelolaan suasana belajar.