Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya angka kasus HIV/AIDS di Indonsia, masih timpang. Belum meratanya pendidikan seks diperparah dengan minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan. Ini disampaikan Putri Widi, dokter sekaligus aktivis kesetaraan gender dan kesehatan global pada Media Event Campaign.com dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, Rabu (1/12) secara daring.
“Pemerintah dan kita harus mengakui adanya kesenjangan tersebut. Setelah itu, dilakukan langkah-langkah nyata untuk pemenuhan HKSR bagi semua orang, alias inklusif. Untuk menjadi benar-benar inklusif, harus melibatkan mereka yang termarjinalkan atau pun bisa dikatakan tidak diuntungkan oleh sistem, contohnya orang dengan disabilitas,” ujarnya.
Founder FeminisThemis, Nissi Taruli Felicia menyatakan, dirinya bersama kelompok feminis tuli menjadi saksi bagaimana usaha penanganan dan pencegahan HIV/AIDS yang tidak inklusif dan aksesibel berdampak terhadap penyandang disabilitas di Indonesia.
“Masih banyak penyandang disabilitas tidak mendapatkan pendidikan mengenai seksualitas, sehingga pemahaman mereka untuk hal mendasar, seperti pengertian istilah-istilah seputar seksualitas pun tidak mereka dapatkan. Kurangnya pengetahun juga sering mengakibatkan teman-teman disabilitas menjadi korban kekerasan seksual. Menurut penelitian kami tahun lalu, miskonsepsi teman-teman tuli tentang HIV/AIDS masih sangat tinggi. Dari 85 orang yang kami survei, hanya sekitar 30% yang tahu tentang AIDS”, papar Nissi.
Kondisi ini tidak selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan PBB, yaitu Leave No One Behind, yang mensyaratkan semua lapisan masyarakat tidak ada yang ditinggalkan dalam proses pembangunan yang inklusif dan partisipatif.
Co-Founder dan Chief Editor Magdalene, Devi Asmarani turut membenarkan ketimpangan HKSR tersebut. Pasalnya di Indonesia berdasarkan pengamatan tim Magdalene, edukasi tentang seks yang masih dianggap tabu.
“Materi yang fokus pada seksualitas, consent, dan isu lain, seperti relasi gender masih sangat minim karena di level penentu kebijakan belum ada keberanian untuk menerapkan kurikulum formal pendidikan seksualitas yang komprehensif, mengingat masih tingginya persepsi yang mengaitkan seksualitas dengan moralitas”, papar Devi.
Berdasarkan Laporan Perkembangan HIV/AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka ODHA yang ditemukan masih tinggi. Jumlah kumulatif ODHA untuk kasus HIV yang ditemukan yang dilaporkan sampai dengan Maret 2021 sebanyak 427.201, sedangkan jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan sebanyak 131.417. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jumlah ODHA yang tercatat ini masih menunjukan peningkatan.
Pemerintah sendiri, pada 1 Desember 2020 lalu, mencanangkan program 10 Tahun Menuju Akhir AIDS 2030. Pemerintah mentargetkan mengakhiri HIV/AIDS pada tahun 2030 mendatang. Komitmennya, harus terwujud Three Zero. Yakni tdak ada kasus baru HIV/AIDS, tidak ada kematian akibat HIV/AIDS, dan tidak ada stigma dan diskriminasi pada ODHA. (rls)
