Bincangperempuan.com– Kementerian PPN/Bappenas bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) melakukan kunjungan monitoring bersama (Joint Monitoring Visit) ke Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, untuk meninjau pelaksanaan Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif), 15 April 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program dalam mendorong kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial.
Monitoring dilakukan di tiga lokasi program mitra lokal INKLUSI, yaitu Cahaya Perempuan Bengkulu, yang tergabung dalam Konsorsium PERMAMPU. Kunjungan dilaksanakan di Puskesmas Kelobak dan Desa Karang Anyar, Kabupaten Kepahiang, dengan fokus pada layanan One Stop Service and Learning (OSS&L)—pusat layanan dan pembelajaran kesehatan reproduksi perempuan, pencegahan perkawinan anak, serta penanganan kekerasan terhadap perempuan.
Hadir dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari DFAT Elena Martin Avila, Bappenas Raden Rara Rita Erawati, dan Tim INKLUSI Late Shanahan, serta Bupati Kepahiang Zurdi Nata yang turut memberikan dukungan langsung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten I Setda Kepahiang, BAPPEDA, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Puskesmas Kelobak, dan kelompok dampingan dari tiga kabupaten: Kepahiang, Rejang Lebong, dan Seluma.
Baca juga: Absennya Rumah Aman bagi Korban Kekerasan Seksual di Bengkulu
Apresiasi dan Komitmen Lanjutan
Dalam rilisnya Direktur Eksekutif dan Koordinator Program Cahaya Perempuan Bengkulu, Leksi Oktavia memaparkan sejumlah capaian, termasuk penguatan layanan OSS&L, pengembangan kelompok Kredit Union, Forum Komunitas Peduli Anak dan Remaja (FKPAR & FPM), serta penguatan keluarga Pembaharu.
“One Stop Service and Learning (OSS&L) adalah sistem layanan dan pembelajaran terpadu, terutama dalam konteks kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) perempuan. OSS&L berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan HKSR untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan reproduksi serta memberikan dukungan dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan (KTP),” kata Leksi.
DFAT dan Bappenas menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih, meskipun diakui masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan program. DFAT, Elena Martin Avila, menekankan pentingnya layanan bagi kelompok marginal sebagai bagian dari upaya mencegah perkawinan anak dan memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) perempuan.
Sementara itu, Tim INKLUSI, Raden Rara Rita Erawati menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan isu global yang harus ditangani secara inklusif dan kolaboratif.
“Kepahiang menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung program INKLUSI, terutama dalam menjangkau kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” pungkas Zurdi Nata.
Baca juga: Dampingi 23 Desa dan 9 Kecamatan, Upaya CP WCC Turunkan Angka KDRT di Bengkulu
Dukungan Lintas Sektor Diperlukan untuk Masyarakat Inklusif
Kegiatan ini menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi lintas sektor—pemerintah, lembaga donor, dan organisasi masyarakat sipil—dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif di Indonesia. Komitmen bersama antara Bappenas, DFAT, dan mitra lokal seperti Cahaya Perempuan Bengkulu merupakan langkah strategis dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya dalam aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial.
Untuk diketahui, program INKLUSI merupakan kerja sama jangka panjang antara pemerintah Indonesia dan Australia yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2029, di bawah koordinasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta memastikan mereka mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.
