Bincangperempuan.com- Pentingnya kesetaraan gender sebagai prinsip dasar dalam pembangunan tidak hanya berbicara tentang pemberian hak dan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga mengharuskan penyesuaian dalam berbagai aspek kebijakan, termasuk dalam penyusunan anggaran atau dikenal dengan istilah gender responsive budgeting.
Dilansir dari UN Women, gender responsive budgeting adalah strategi menyusun anggaran yang sesuai untuk semua orang, dengan mempertimbangkan dan menganalisa kebutuhan yang beragam. Gender responsive budgeting mengupayakan distribusi sumber daya yang adil. Sehingga dapat diartikan pula gender responsive budgeting atau Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender (PARG) menjadi sebuah pendekatan yang semakin diakui untuk mencapai tujuan kesetaraan gender dan mengatasi ketidaksetaraan yang masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat.
PARG menjadi sebuah strategi dalam penyusunan anggaran yang memperhitungkan dampak kebijakan dan program terhadap perempuan dan laki-laki secara berbeda, dengan tujuan utama untuk mencapai kesetaraan gender. Pendekatan ini melibatkan penilaian terhadap efek kebijakan atau program pada peran, hak, dan kesejahteraan laki-laki dan perempuan, serta bagaimana dampak tersebut tercermin dalam alokasi anggaran. Dengan memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan, prioritas, dan peran yang berbeda dalam masyarakat, PARG bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran tidak hanya merata, tetapi juga memberdayakan semua elemen masyarakat.
Baca juga: Berinvestasi pada perempuan: Mempercepat kemajuan
Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendasari perlunya PARG. Pada tingkat dasar, ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah yang nyata di banyak negara, termasuk dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. PARG bertindak sebagai instrumen untuk menanggulangi ketidaksetaraan ini dengan menciptakan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan khusus perempuan. Melalui pemetaan terhadap dampak anggaran pada gender, PARG memungkinkan pemilihan prioritas yang tepat dalam upaya mencapai kesetaraan.
Selain itu, PARG juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kesetaraan gender diakui sebagai hak dasar setiap individu, dan PARG memberikan kerangka kerja untuk menerapkan hak ini dalam setiap aspek kehidupan. Dengan menyusun anggaran yang responsif gender, pemerintah dan lembaga keuangan dapat membuktikan keseriusan mereka dalam memajukan hak-hak perempuan dan mewujudkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara lebih luas.
Adapun langkah-langkah konkret dalam implementasi PARG, pertama-tama melibatkan analisis gender dalam penyusunan kebijakan dan program. Analisis gender harus mencakup pemahaman mendalam terhadap peran, tanggung jawab, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan yang terlibat. Sehingga penentuan alokasi anggaran dapat dibuat dengan lebih akurat dan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar pada gender.
Selanjutnya, PARG melibatkan pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap dampak kebijakan dan program pada gender. Melakukan pemantauan secara reguler, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengevaluasi apakah alokasi anggaran telah mencapai tujuan kesetaraan gender yang diinginkan atau perlu disesuaikan lebih lanjut. Pemantauan dan evaluasi ini juga menciptakan akuntabilitas terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
Penting untuk mencatat bahwa PARG tidak hanya tentang alokasi anggaran dalam sektor-sektor tertentu yang secara tradisional dianggap sebagai “perempuan” atau “laki-laki”. Ini lebih dari sekadar membagi anggaran menjadi dua kelompok gender. Sebaliknya, PARG memerlukan integrasi pendekatan gender di seluruh sektor dan program. Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan, PARG tidak hanya akan memastikan adanya anggaran untuk mendukung akses pendidikan perempuan tetapi juga mengevaluasi apakah kurikulum dan metode pengajaran mencerminkan kebutuhan dan pengalaman perempuan.
Baca juga: Ajarkan Anak Untuk Mengendalikan Diri
Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender juga melibatkan partisipasi aktif dari perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran. Salah satunya dengan memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan tentang bagaimana alokasi anggaran dapat mencerminkan kebutuhan mereka, PARG memastikan bahwa perspektif perempuan diakui dan diintegrasikan dengan baik dalam kebijakan publik.
Peran pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi PARG. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mendukung adopsi PARG melalui perubahan kebijakan, regulasi, dan proses anggaran yang inklusif. Lembaga keuangan, seperti bank pembangunan, perlu mendukung dengan menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan. Sementara itu, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memonitor dan mendorong implementasi PARG untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menghasilkan dampak positif pada kesetaraan gender.
PARG bukanlah sekadar istilah atau konsep teoritis, tetapi sebuah alat yang dapat mengubah realitas sosial dan ekonomi. Melalui penyusunan anggaran yang responsif gender, kita dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diimplementasikan memberikan manfaat kepada semua, tanpa memandang jenis kelamin. PARG adalah langkah yang positif menuju masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan setara.(**)
