Bincangperempuan.com- Ini adalah masalah yang menyedihkan. Kekerasan berbasis gender terus berkembang dengan berbagai cara yang berbahaya. Mulai dari diskriminasi sistemik, penindasan politik, dan misogini online hingga pembunuhan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.
Pada tahun 2023, terdapat peningkatan 28 persen dalam jumlah perempuan yang dibunuh oleh pasangannya di Australia. Namun, perbedaan yang mengejutkan muncul dari statistik pembunuhan terbaru di Australia.
Perempuan lokal menghadapi tingkat pembunuhan sebesar 3,07 per 100.000, angka yang mengejutkan dibandingkan dengan angka 0,45 per 100.000 untuk perempuan pendatang. Kekerasan yang tidak proporsional ini meluas ke pembunuhan oleh pasangan intim, dengan 63 persen dilakukan terhadap perempuan lokal dan 52 persen untuk perempuan pendatang.
Terlepas dari kenyataan yang mengkhawatirkan ini, kasus-kasus ini sering kali luput dari perhatian, menyoroti kebutuhan penting untuk mengatasi bias dan memastikan keadilan bagi semua korban kekerasan berbasis gender.
Sementara Australia bergulat dengan kekerasan berbasis gender, banyak negara masih belum memiliki sistem pelaporan yang kuat dan tanggapan yang efektif.
Baca juga: Kenali Jenis dan Dampak KBGO
Di antara 23 negara di Oseania, Australia adalah salah satu dari sedikit negara yang mengumpulkan data setiap tahun. Kesenjangan dalam pengumpulan data tentang pengalaman kekerasan membatasi upaya untuk menghasilkan pengetahuan tentang apa yang berhasil mencegah kekerasan.
Pada tahun 2010, hanya 82 negara di seluruh dunia yang memiliki data survei tentang kekerasan oleh pasangan intim. Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2024.
Survei di Pasifik telah mencatat beberapa tingkat kekerasan pasangan intim tertinggi di dunia. Di Oseania, angka rata-rata kematian akibat kekerasan oleh pasangan intim adalah 1,1 per 100.000 perempuan dan anak perempuan. Di Asia, angka ‘pembunuhan perempuan’ adalah 0,8 per 100.000, meskipun angka ini kemungkinan jauh lebih tinggi karena adanya hambatan dalam melaporkan kekerasan dan mendaftarkan kematian akibat kekerasan berbasis gender.
Baru pada tahun 1992, kekerasan terhadap perempuan diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sebagian besar negara baru mengakui kekerasan oleh pasangan intim sebagai kejahatan kurang dari tiga dekade. Akibatnya, bukti-bukti yang ada mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menguranginya masih terbatas, namun terus bertambah.
Salah satu tantangan regional terbesar adalah mengakui kekerasan berbasis gender sebagai kejahatan. Ini adalah kesempatan bagi Australia untuk berbagi pengalaman belajar dan belajar dari negara lain.
Menempatkan krisis nasional ke dalam konteks regional menunjukkan bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain (di mana pelaporan kekerasan terhadap perempuan seringkali sangat rendah, apalagi pencegahan atau tanggapan terhadap kekerasan ini), Australia membuat kemajuan dalam masalah yang kompleks ini.
Sebuah pengumuman dari Pemerintah Federal Australia menandakan komitmen yang lebih kuat untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dan meningkatnya misogini online – yang merupakan faktor risiko yang memicu kekerasan berbasis gender secara offline.
Hal ini terjadi setelah adanya lonjakan pelecehan seksual secara online yang mengganggu dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara online dan offline.
Penelitian terus menunjukkan bahwa kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi (kekerasan yang dilakukan dengan bantuan alat dan teknologi digital) dan penyebaran konten yang penuh kebencian, misoginis, dan berbahaya di dunia digital mendahului kekerasan di dunia nyata terhadap perempuan dan anak perempuan.
Baca juga:Femisida dan Pemberitaan yang Tidak Memihak Korban
Melawan misogini online dan dampaknya terhadap anak muda dan anak-anak membutuhkan lebih dari sekadar kampanye yang ditargetkan untuk mengatasi konten ekstremis yang luas, seperti video TikTok oleh influencer seperti Andrew Tate, yang mempromosikan memukul dan mencekik perempuan muda.
Hal ini menuntut kurikulum terintegrasi yang mendidik kaum muda tentang bahaya yang ditimbulkan oleh konten semacam itu dan memberdayakan mereka untuk melawannya.
Menyebut kekerasan dalam hubungan intim sebagai terorisme dapat membantu menarik perhatian terhadapnya, tetapi hal itu tidak mengubah pengalaman hidup mereka yang hidup dalam realitas ini, yang membutuhkan perawatan dan dukungan holistik untuk mengatasi keamanan, trauma, dan pendorong kekerasan dalam situasi mereka.
Berhati-hati dalam menggunakan istilah kekerasan berbasis gender adalah penting, karena terminologi tertentu dapat meningkatkan potensi risiko bagi korban, seperti meningkatkan keengganan untuk melapor kepada pihak berwenang, terutama bagi komunitas yang terpinggirkan, dan hal ini dapat meningkatkan keengganan pelaku kekerasan untuk mencari dukungan untuk mengubah perilaku mereka.
Beberapa perempuan dibunuh oleh pasangan intimnya. Beberapa oleh anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Beberapa perempuan dibunuh oleh kenalan atau orang asing dalam tindakan yang disengaja. Karena setiap kematian berbeda, mereka membutuhkan solusi dan pendekatan yang berbeda untuk pencegahan di masa depan.
Tidak ada intervensi atau respons universal untuk mengurangi kekerasan berbasis gender dalam masyarakat multikultural yang beragam seperti Australia atau di kawasan Indo-Pasifik yang kaya akan keragaman.
Strategi pemerintah Australia menekankan pada pendekatan yang ditargetkan, berbasis bukti, dan mengakui perlunya solusi yang beragam. Kontributor utama untuk strategi ini adalah Pusat Penelitian Unggulan Australia untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan atau CEVAW yang baru saja didirikan.
Pusat multidisiplin ini akan berfokus pada pembangunan basis bukti yang kuat, menggabungkan metode penelitian Indigenous dan pengalaman para penyintas untuk membantu memberikan pendekatan yang dapat diterapkan dalam menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di seluruh Australia dan kawasan Indo-Pasifik.
Mengingat tingginya angka perempuan Pribumi yang menjadi korban kekerasan, CEVAW memiliki fokus khusus pada penelitian yang dipimpin oleh Pribumi – yang masih sangat kurang.
Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang berpusat pada masyarakat, mengenali faktor pendorong lokal yang memfasilitasi terjadinya kekerasan, dan dapat digunakan sebagai peluang untuk mencegah kekerasan di masa depan.
Pendekatan yang berpusat pada masyarakat adat dengan organisasi lokal, bahasa lokal, dan para pemimpin untuk menyampaikan pesan-pesan yang ditargetkan akan memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan strategi pencegahan yang bersifat umum.
Bukti juga dapat dikumpulkan dari pengalaman para penyintas dan hambatan serta tantangan yang mereka hadapi ketika melaporkan kekerasan, mengakses layanan, dan dalam pemulihan.
Pengalaman-pengalaman ini akan sangat bervariasi. Perhatian harus diberikan untuk memastikan para penyintas didukung dalam berbagi cerita mereka, dan bahwa mereka dapat berkontribusi pada perubahan sosial, struktural, hukum, dan politik, terutama bagi para penyintas yang memiliki suara yang terpinggirkan.
CEVAW juga memiliki fokus khusus pada bahaya dan potensi teknologi dan ruang daring dan menghasilkan bukti tentang cara mengganggu misogini daring dan memanfaatkan teknologi dengan cara yang positif untuk mencegah kekerasan berbasis gender, baik secara daring maupun luring.
Strategi yang diumumkan oleh Kabinet Nasional dan pekerjaan CEVAW di masa depan merupakan langkah penting untuk mencegah misogini online dan membantu perempuan keluar dari kekerasan berbasis gender. (Jacqui True, Asher Flynn~Monash University, Kyllie Cripps~Monash University dan Sara Davies~Griffith University)
- Prof Jacqui True adalah direktur Australian Research Council Centre of Excellence for the Elimination of Violence Against Women (CEVAW) dan profesor hubungan internasional di Monash University.
- Dr Asher Flynn adalah kepala peneliti dan wakil pemimpin (etika penelitian & pelatihan) di CEVAW dan profesor kriminologi di Monash University.
- Prof Kyllie Cripps adalah kepala peneliti di CEVAW dan direktur Pusat Studi Penduduk Asli Monash.
- Prof Sara E Davies adalah wakil direktur (penelitian Indo-Pasifik) di CEVAW dan profesor hubungan internasional di Griffith University.
- Profesor Bronwyn Carlson (Macquarie University) dan Profesor Heather Douglas (University of Melbourne), wakil direktur di CEVAW, serta Profesor Jane Fischer (Monash University) dan Profesor Astghik Maviskalayan (Curtin University), kepala peneliti di CEVAW, turut berkontribusi dalam artikel ini.
Artikel ini diterjemahkan dari What Australia is doing to address violence against women yang sudah tayang terlebih dahulu di 360info.org
