HARGA jual komoditi sayur di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu turun drastis seiring merebaknya pandemi Covid-19 sejak Maret lalu. Masalah ini memicu para perempuan di desa jadi lebih tertekan karena kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Sebagian besar ladang pun kini mulai dibiarkan.
“Kalau harga (sayur) tidak membaik, ya ditimbun saja dengan tanah untuk pupuk. Nanti di atasnya ditanam dengan tanaman baru,” ujar Mursilah (43), anggota Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Sumber Jaya dari Desa Sumber Bening, pekan lalu.
“Saya jadi malas dan tidak bersemangat untuk pergi ke ladang,” tambah Sujirah, perempuan lainnya.
Di Desa Sambirejo. Anjloknya harga sayur itu memaksa para petani memilih untuk memusnahkan tanamannya sebelum dipanen. Sebab dari hitungan mereka, biaya yang harus dikeluarkan saat pemanenan sangat tidak seimbang dengan harga jual yang akan mereka terima nantinya. Itu pun belum menutupi biaya perawatan sebelum panen, seperti pembelian pupuk, racun dan mulsa.
“Biarlah sawi ditebas untuk pupuk tanah kami lagi,” ujar Nengsih.
Akibat ini, kini para perempuan di desa makin kesulitan memenuhi kebutuhan harian keluarga yang tak bisa dipasok dari ladang seperti beras, minyak dan lainnya. Termasuk juga menyiapkan pembiayaan untuk anak mereka yang harus menjalankan aktivitas sekolah secara daring (online)
selama pandemi Covid-19.
“Anak saya yang sekolah online terus membutuhkan paket data (internet) setiap minggunya,” kata Sugi, perempuan asal Desa Sumber Jaya.
Dorong Kebijakan
Sementara itu, Adi Taatno (57), pengepul sayuran di Rejang Lebong. Mengakui jika jatuhnya harga jual itu telah terjadi sejak Mei 2020. Dugaannya, daya beli masyarakat memang mengalami penurunan akibat pandemi yang banyak melarang aktivitas besar. “Kebanyakan yang beli sayuran adalah orang yang mengadakan acara hajatan. Karena korona, hajatan dilarang jadi pengaruh juga,” katanya.
Baca juga : Perempuan Desa Harus Bisa Inovasi
Sejauh ini, belum ada upaya nyata dari pemerintah setempat terkait keluhan ini. DPRD Rejang Lebong bahkan baru akan mendorong agar ada langkah segera yang bisa dilakukan kepada para petani.
“Kami sebagai wakil rakyat mendorong pemerintah untuk mengatur kebijakannya,” kata Nurul Khairiyah, anggota DPRD Rejang lebong. (kppswd)
