Bincangperempuan.com- Berbeda dengan kota-kota metropolitan lainnya di dunia, sulit bagi masyarakat Jakarta membayangkan masa depan yang layak di kotanya. Kemacetan, kepadatan populasi, kesenjangan sosial yang tinggi, tata kota yang semrawut, dan yang tidak ‘terlihat’ namun secara signifikan berdampak parah bagi penduduk adalah masalah ganda lingkungan di Jakarta, yakni polusi udara dan risiko tenggelamnya beberapa wilayah di pesisir Jakarta, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Penelitian terbaru dari Matthew H. Nash tentang kenaikan air laut, memetakan 36 kota-kota di dunia dengan terancam tenggelam dengan risiko yang tinggi. Dari sekian kota tersebut, Nash memprediksi Jakarta sebagai kota yang paling cepat tenggelam di dunia.
Berdasarkan proyeksinya, sebanyak 95% daerah Jakarta Utara pada tahun 2050 kemungkinan sudah menyatu dengan laut. Ancaman tenggelamnya sejumlah kota-kota di dunia ini berkaitan dengan laju krisis iklim yang menyebabkan kenaikan muka air laut.
Dilansir BBC, peneliti Geodesi Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas, mengatakan bahwa ancaman penurunan tanah telah sampai pada tahap yang “mengkhawatirkan”. Di Indonesia, kenaikan muka air laut tidak sesignifikan penurunan muka tanah, yaitu 6 ml-1 cm per tahun, sementara penurunan muka tanah di Indonesia bisa mencapai 10 cm per tahun.
Baca juga: Benarkah Perempuan Menjadi Pengguna Paylater Terbanyak?
Saat ini, beberapa titik di Jakarta Utara seperti Muara Baru, Muara Angke, Pantai Indah Kapuk, Ancol, dan beberapa pulau kecil di kepulauan seribu telah menyaksikan tanda-tanda akan tenggelamnya Jakarta. Biasanya ditandai oleh kunjungan banjir rob yang datang dengan frekuensi yang tinggi dan luapan air yang semakin banyak sehingga mengganggu aktivitas warga.
Banjir Rob: Dampak yang Membebani dari Perspektif Perempuan
Masyarakat pesisir perkotaan, khususnya perempuan yang tinggal di lokasi tersebut, merupakan kelompok yang rentan terhadap ancaman banjir dan tenggelamnya wilayah mereka. Perempuan seringkali memiliki peran tradisional sebagai pengelola rumah tangga dan merawat keluarga. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola pangan, menyediakan air bersih, dan menjaga kesejahteraan keluarga.
Ketika bencana alam terjadi, tekanan dan tanggung jawab perempuan seringkali menjadi lebih berat. Meskipun demikian, terkadang perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan lingkungan.
Kartini, seorang Ibu Rumah Tangga yang sudah lima tahun tinggal di RT 6 Kampung Empang, Muara Angke mengalami dampak ekonomi dan kesehatan yang cukup serius. Berdasarkan pengalamannya, ia mengaku beberapa tahun terakhir ini, banjir rob di daerahnya semakin sering dengan luapan air yang semakin tinggi.
“Tadinya mah (lima tahun yang lalu–read) agak jarang banjirnya. Semenjak pindah kesini tu, dua tahun terakhir ini keknya, banjirnya makin sering gitu. Kadang sampai segitu (selutut orang dewasa–), yang pernah gede banget. Udah seminggu ini, banjir terus. Tadi malem, bahkan banjir juga,” tutur Kartini pada redaksi Bincang Perempuan.
Senada juga diterangkan Yanti, seorang Ibu hamil yang tinggal Muara Angke yang tinggal di Kampung Empang sejak tahun 2019. Saat diwawancarai ia tengah mengandung, usia kandungannya sudah sembilan bulan.
“Sering (banjir–read), gede pula. Sekitar 20 cm, itu ada bekasnya,” demikian ujarnya sambil menunjuk ke arah tembok rumahnya yang kelihatan bergaris menandakan banjir sering setinggi garis tersebut.
“Kalau pengalaman aku selama disini ya, yang keitung justru yang nggak banjirnya, karena udah kebiasaan, hampir setiap hari, paling dalam sebulan yang nggak banjir itu cuma lima hari” tambah Yanti.
Baca juga: Obsesi Sensual pada Bra dan Payudara
Banjir yang dimaksud Kartini dan Yanti adalah banjir rob atau yang juga disebut banjir pasang, jenis banjir yang terjadi akibat pasang surut air laut yang ekstrem. Namun di pesisir Jakarta, banjir rob tidak hanya disebabkan oleh pasang surut air laut.
Kombinasi kenaikan tinggi muka laut (sea level rise) akibat krisis iklim, drainase yang buruk, serta masalah penurunan tanah (land subsidence) akibat beban pembangunan dan penggunaan air tanah berlebihan oleh industri-industri skala besar di Jakarta memperparah masalah yang mengakibatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jakarta terancam tenggelam.
Penurunan tanah yang drastis menjadi masalah serius yang menyebabkan warga di sini harus terus menguruk atau meninggikan tanah mereka, hal ini memakan biaya yang tidak sedikit.
“Disini udah termasuk agak tinggi (tanahnya–read), tapi tetap aja kena banjir. Padahal rumah udah di tinggiin satu meter. Dua tahun yang lalu,” tutur Kartini.
Keterangan Kartini terbukti saat saya menyusuri lorong-lorong di gang Kampung Empang, RT 6, tidak sedikit rumah-rumah yang kondisinya seolah amblas, miring, dan terperangkap genangan air. Saat tanah turun, lalu ruas-ruas jalan ditinggikan, karena keterbatasan dana pemilik rumah, beberapa rumah tidak diperbaiki atau ditinggikan sejajar dengan tanah oleh pemiliknya, sehingga rumah tersebut terlihat seperti amblas atau setengah tenggelam di bawah tanah.
Topografi penurunan tanah juga tidak rata, sehingga beberapa rumah terlihat memiliki kemiringan yang cukup berbahaya untuk dihuni. Namun, rumah-rumah tersebut tetap dihuni.
Jika tanah kembali turun, warga di sana perlu kembali meninggikan rumahnya dengan biaya yang tak sedikit agar barang-barang di rumahnya cukup aman dari air asin yang sering bertamu di malam hari.
Kampung Empang Muara Angke ini terkenal sebagai pusat perebusan kerang hijau. Banjir rob yang sering melanda daerah ini telah mendorong warga untuk mengambil langkah ekstrem dan unik dalam melindungi rumah mereka.
Menghadapi biaya pengurukan tanah yang mahal, warga setempat menggunakan alternatif menguruk tanah dengan menggunakan limbah kerang hijau. Satu mobil tanah dibanderol harga ratusan ribu, sementara untuk menguruk satu rumah, sementara mereka akan membutuhkan kisaran puluhan mobil untuk meninggikan satu meter.
“Untuk diuruk, satu mobil aja udah dua ratus ribuan. Tapi kan ngga mungkin cukup satu truk, butuh 10 truk. Belum lagi yang lain, kayak pasir, semen, kalo mau dikembalikan lagi keramiknya. Belum bayar tukangnya. Ya, kalo di itung-itung mahal sih. Bisa sejutaan lebih,” hitung Kartini.
Saat melintasi lorong-lorong sempit di Kampung Empang, pandangan yang tak biasa menghadang mata. Di kiri dan kanan jalan, sepanjang lorong, timbunan limbah kerang hijau yang terlihat. “Krak… krak…” bunyi ini mengikuti langkah-langkah kaki menginjak kulit kerang sepanjang lorong, seperti berjalan di atas keripik. Meskipun sedikit tercium bau amis, warga Kampung Empang berpendapat bahwa inilah satu-satunya alternatif yang terjangkau dan lebih baik daripada tenggelam.
“Kami tidak punya pilihan lain,” ungkap Yanti. “Setiap kali banjir rob datang, rumah kami semakin terancam. Biaya pengurukan tanah sangat tinggi, jadi kami mencoba menggunakan limbah kerang hijau yang berlimpah di sini sebagai solusi murah untuk menguruk rumah,” tambahnya.
Namun, warga sadar bahwa penggunaan limbah kerang hijau sebagai penguruk tanah bukanlah solusi jangka panjang yang ideal. Sementara mereka berjuang untuk melindungi rumah mereka dari banjir rob, tantangan besar masih menanti di hadapan mereka. Oleh karena itu, para warga Kampung Empang meminta perhatian dari pemerintah untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi penurunan tanah yang drastis.
Baik Kartini maupun Yanti mengaku sebenarnya tidak betah tinggal di sana, namun tidak memiliki pilihan lain. Keterbatasan dana dan mata pencaharian di sana membuat mereka tetap bertahan meski seringkali dilanda perasaan cemas saat kebanjiran.
“Iya, kita mah pasti kepikiran buat nyari tempat yang lebih nyaman. Ya kan kita pasti was-was. takutnya ini banjirnya gede. Kalau ada rejeki mah, kita mau nyari ke tempat yang nyaman dan ngga kena banjir,” kata Kartini.
Sementara barang-barang elektronik hilir mudik diperbaiki, pun bengkel-bengkel yang laris karena motor kerap rusak kala banjir rob merendam mesin-mesin motor.
“Suami saya kan pulangnya jam 10-11 malam, kadang kalau banjirnya gede, parkirnya di taro aja di depan Mushola, soalnya kan kalau di sana nggak nyampe banjirnya, kan sayang motor karat semua kena air asin. Satu motor Ayah suami saya sudah rusak akibat banjir,” ujar Yanti.
Dari segi kesehatan, mereka juga mengatakan bahwa suhu yang lembab membuat mereka rentan terhadap penyakit kulit dan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti malaria.
“Nyamuk sih, yang paling berbahaya karena kan lembab ya disini. Ada warga yang kulitnya belum terbiasa juga, mereka juga kena kutu air dan penyakit kulit lainnya,” ujar Kartini.
Sementara Yanti yang sedang hamil, menghadapi situasi yang mengkhawatirkan ketika lantai dasar rumahnya semakin pendek dan terancam amblas akibat penurunan tanah. Meski ia sudah menambah satu lantai atas untuk memperpanjang usia rumahnya, kehamilan membuatnya kesulitan naik tangga yang curam. Terpaksa, ia harus mengungsi dan tinggal sementara di rumah saudaranya yang lebih tinggi, untuk menjaga keselamatan dirinya dan sang janin yang semakin berkembang.
Rumah Yanti, yang dulunya berdiri kokoh, sekarang lantai dasarnya menyusut menjadi hanya tinggal sekitar 150 cm. Keadaan ini menimbulkan risiko yang serius bagi kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya.
Saat diwawancarai, Yanti dengan suara lirih mengenang masa-masa ketika rumahnya masih kokoh dan tinggi. Matanya sedikit berair, menggambarkan rasa kehilangan dan kerinduan pada masa lalu yang stabil. “Dulu rumah ini tinggi, sekarang tinggal segini,” ujarnya pilu.
Untuk memasuki rumahnya yang tersisa, Yanti dan siapa pun yang ingin masuk harus menunduk secara terus-menerus jika tinggi mereka melebihi 150 cm, atau bahkan harus duduk untuk bisa masuk dengan aman. Kondisi ini menggambarkan pentingnya standar dan aksesibilitas yang aman dan layak bagi ibu hamil dalam situasi bencana alam seperti banjir rob.
Selain kondisi rumah yang amblas, imbas banjir rob yang juga sangat diperhatikan perempuan adalah air bersih dan kebersihan rumah. Peran gender perempuan yang lebih lekat dengan kepengurusan rumah tangga, terkadang membuat mereka sangat repot saat banjir datang dan banjir surut. Misalnya Yanti dan Kartini, yang perlu membersihkan rumah setiap hari ketika pagi banjirnya surut.
“Tiap hari hahaha, tiap hari kita bersihin,” tutur Yanti sambil tertawa getir.
Dari segi fungsi fisiologisnya, perempuan memiliki tubuh yang secara reproduktif memiliki siklus menstruasi dan menjalankan kehamilan seperti Yanti. Dengan demikian, perempuan membutuhkan air bersih yang lebih banyak daripada laki-laki.
“Sekarang 100 ribu per bulan, mending ini mah, dulu sebelum ada yang (me)masok air tanah ini, kita beli satu jerigen 20 ribu, lumayan pengeluarannya,” terang Yanti.
Meski terdampak dan mengharapkan solusi jangka panjang, Yanti dan Kartini sendiri mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rapat desa terkait solusi terkait banjir. Berbeda dengan Kartini, yang menginginkan pindah sebagai rencana darurat, Yanti belum memikirkan rencana darurat pindah karena ia sendiri sering bekerja sebagai pengupas kerang di kampung Empang bersama Ibu-Ibu yang lain yang juga tinggal disini.
Berdasarkan keterangan warga, tahun demi tahun, belum ada bantuan maupun solusi dari pemerintah terhadap masalah lingkungan yang mereka alami. Upaya-upaya untuk meninggikan tanah dan jalan yang turun, memperbaiki rumah dan barang-barang yang rusak, berasal dari uang pribadi masing-masing warga atau urunan kolektif warga.
“Setiap tahun pasti ada. Dan kayaknya enggak ada solusinya. Jadi kita tinggal tunggu aja banjirnya haha,” demikian Kartini mencoba berdamai dengan nasibnya.
Alih-alih menghadapi ancaman tenggelam ini dengan tindakan konkret, akhir-akhir ini berbagai kebijakan pemerintah justru dapat memperparah kondisi mereka, seperti ekspor pasir laut, reklamasi, pembangunan skala besar, dan perizinan mall dan hotel-hotel baru di Jakarta. Untuk kesekian kalinya, masyarakat kelas bawahlah yang membayar ongkos paling mahal dari kerusakan lingkungan dari hutan-hutan beton pembangunan skala besar di Jakarta.
“Harapannya sih ya mudah-mudahan sih ada bantuan dari pemerintah tentang banjirnya, mengatasi secara jangka panjang, banjirnya. Maksudnya kalau dari kita (warga–read) sih kurang biaya ya kan, jadi enggak bisa. Berharapnya pemerintah ngasih solusi. Karena kita juga was-was, kita ngga tahu kapan banjir gede datang,” tutup Yanti. (Dian Amalia Ariani)
