Bincangperempuan.com- Dilansir dari wps.asean.org, agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan menjadi hal penting untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran yang berkelanjutan di kawasan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN tetap berkomitmen terhadap kesetaraan gender dan perlindungan penuh hak-hak perempuan. Rencana Aksi Regional untuk Perempuan, Perdamaian dan Keamanan menjadi langkah penting untuk membuat kemajuan dalam komitmen ini. Tujuannya memobilisasi seluruh ASEAN untuk memajukan implementasi agenda WPS untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan bagi semua warga negara.
Sayangnya untuk konteks lokal, dikatakan Direktur Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA), Susi Handayani, hal-hal yang berkaitan dengan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan belum banyak dibicarakan. Khususnya bagaimana perempuan bisa aman, damai dalam melakukan semua hal diberbagai sisi kehidupan.
“Dibicarakan saja jarang, jadi bagaimana mau dari sisi regulasi. Jadi kalau dari sisi regulasi jelas yang spesifik itu belum ada tentang WPS, namun konteks perlindungan itu langsung sementara ada untuk korban kekerasan seksual, harusnya itu untuk semua, terkait dengan bagaimana perempuan itu bisa hadir, bisa beraktivitas, bisa melakukan banyak hal, untuk melakukan aktivitas perdamaian, mendorong isu-isu perdamaian,” paparnya.
Meskipun begitu di Bengkulu, lanjut Susi, saat ini sudah terbentuk koalisi Perempuan Pembela HAM (PPHAM), yang menjadi wadah untuk mengadvokasi pentingnya ruang aman dan perlindungan untuk para perempuan manapun.
“Tidak hanya untuk korban tapi semua termasuk orang-orang yang melakukan advokasi terkait dengan perdamaian dan perlindungan, maupun hak-hak yang lain, untuk konteks Bengkulu, WPS hanya dibaca sebagai kebijakan untuk perlindungan perempuan dari kekerasan seksual semisalnya untuk hal lain seperti perempuan pembela HAM, aktivis lain itu masih belum ada,” kata Susi.
Promosi Kesetaraan Gender Lewat Rencana Aksi Regional
Sementara itu, Kamboja, sebagai ketua ASEAN hingga 31 Desember 2022, mengumumkan peluncuran rencana aksi regional untuk perempuan, Senin, 5 Desember 2022. Rencana Aksi Regional tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan merupakan agenda untuk mempromosikan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, partisipasi dalam pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan tentang isu-isu penting. Melindungi dan mencegah anak-anak dan perempuan dari konflik dan kekerasan dari epidemi, COVID, bencana alam, dan pemanasan global, serta memberdayakan anak-anak dan perempuan di dunia yang mengganggu dan ekonomi digital.
Indonesia dan Filipina dan Indonesia adalah dua negara ASEAN yang telah memprakarsai Rencana Aksi Regional untuk perempuan, perdamaian dan keamanan, serta telah menerapkannya dalam kebijakan nasional untuk melindungi perempuan dari konflik.
“Indonesia sebagai Ketua ASEAN akan terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan gender, hak asasi manusia dan keberlanjutan di kawasan menurut rencana aksi regional tentang perdamaian dan stabilitas lebih lanjut bagi perempuan,” terang Deputi KemenPPA Lenny N Rosalin.
Menteri Urusan Wanita Kamboja, Ing Kantha Phavi mengatakan wanita berperan penting dalam membangun perdamaian dan keamanan. Rencana Aksi Regional sudah dimulai tahun 2017 dengan kerjasama negara-negara di kawasan, organisasi pendukung. Kamboja, sebagai ketua ASEAN, akan mengimplementasikan rencana aksi regional ini di semua sektor ASEAN, baik itu keuangan, teknologi. Serta komunikasi yang perlu meningkatkan kesadaran akan agenda ini dan percaya bahwa rencana aksi regional tentang perempuan.
“Perdamaian dan keamanan, yang membutuhkan studi dan pembangunan selama lebih dari tiga tahun, akan sangat penting dalam mencapai kesetaraan gender yang berkelanjutan di kawasan ini. Adapun penyesuaian rencana aksi nasional harus disesuaikan dengan konteks domestik.Di sisi lain, Kamboja berusaha mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Saat ini, 20% perempuan terjun ke politik di tingkat lokal, dari kepala rumah tangga tidak seperti sebelumnya termasuk anggota parlemen hingga Wakil Perdana Menteri dan Menteri,” katanya.
Kheng Samvada, Permanent Secretary for Women’s Affairs, Kamboja mengatakan bahwa meskipun tidak ada perang di negara tersebut, namun ada juga situasi seperti epidemi, bencana alam, dan masalah lainnya. Agenda perempuan perdamaian dan keamanan bukan hanya untuk negara-negara yang sedang berperang.
“Namun untuk mempromosikan peran perempuan dalam membangun dan memelihara perdamaian dan sebagai Ketua ASEAN, kita harus membuat Kamboja memperhatikan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak. Tekad Kamboja di bidang ini terlihat dalam pertemuan pertama agenda perempuan. Perdamaian dan stabilitas berlaku di Kamboja dan rencana aksi daerah dibentuk untuk memiliki rencana dan indikator yang jelas,” paparnya.
RPA WPS dibangun di atas dekade keterlibatan politik di kawasan ASEAN pada isu-isu yang berkaitan dengan agenda WPS, seperti yang diungkapkan oleh Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kawasan ASEAN (2004), Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di ASEAN (2013) dan Rencana Aksi Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (2015). Menandakan komitmen kuat mereka, para pemimpin ASEAN mengadopsi Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di ASEAN selama KTT ASEAN ke-31 pada November 2017.
Dialog Tingkat Menteri ASEAN tentang Penguatan Peran Perempuan untuk Perdamaian dan Keamanan Berkelanjutan, diadakan pada September 2020, selanjutnya menegaskan kembali tekad ASEAN untuk memastikan integrasi WPS ke dalam kebijakan dan kerangka kerja regional di tiga pilar komunitas ASEAN: Komunitas Politik-Keamanan, Komunitas Ekonomi dan Komunitas Sosial-Budaya. Pengembangan Rencana Aksi Regional tentang WPS adalah salah satu rekomendasi utama dari Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, yang diluncurkan pada tahun 2021 dengan dukungan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan UN Women. (**)
