Benarkah Kalau Miskin Dilarang Punya Anak?

May 5, 2025

Bincangperempuan.com– “Kalau miskin, jangan punya anak.” Kalimat ini mungkin sudah berkali-kali kamu baca di kolom komentar media sosial. Biasanya muncul tiap kali ada berita tentang keluarga prasejahtera dengan banyak anak, yang kemudian dikaitkan dengan bantuan sosial atau kondisi hidup yang dianggap memprihatinkan.

Sekilas, pernyataan ini terdengar masuk akal. Memiliki anak tentu membutuhkan tanggung jawab besar, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Tapi, siapa yang menentukan standar miskin? Apa benar kemiskinan itu terjadi karena keputusan pribadi yang buruk? Atau, jangan-jangan kemiskinan adalah hasil dari sistem yang tidak adil?

Saat lahan diambil paksa oleh investor, ketika penggusuran menggusur bukan hanya bangunan tapi harapan hidup, saat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal merajalela, dan ketika usia di atas 25 tahun dianggap tidak lagi produktif untuk dunia kerja—maka menyalahkan orang miskin karena mereka punya anak adalah bentuk empati yang cacat. Kita menuduh tanpa mau menelisik: siapa sebenarnya aktor di balik kesenjangan ini?

Apa itu Kemiskinan?

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang disebut miskin jika pengeluarannya per bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Pada Maret 2024, batasnya adalah Rp582.932 per kapita per bulan.

Kalau dibagi wilayah, garis kemiskinan di kota mencapai Rp601.870, sementara di desa Rp556.870. Angka ini menunjukkan jumlah minimum yang dibutuhkan seseorang agar bisa bertahan hidup sebulan—mulai dari makan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, sampai layanan kesehatan dasar.

Mengapa Ada Orang Miskin?

Banyak yang bilang, “Orang miskin tuh karena males atau nggak sekolah tinggi.” Padahal, kita tahu, bahkan sarjana pun bisa kesulitan cari kerja. Pendidikan juga disekat kualitasnya karena perbedaan ekonomi. Belum lagi sulit mencari pekerjaan layak, batas usia 25 tahun saat ini mulai dianggap “tidak kompetitif” di pasar kerja. Ditambah kualifikasi kerja yang meminta pengalaman satu hingga dua tahun untuk lulusan baru.

Dan sudah bekerja keras pun, tetap masih banyak orang yang sudah kerja dari pagi sampai malam tetap saja hidup pas-pasan. Gajinya tidak sebanding dengan biaya hidup. Sebagian ada yang bekerja sebagai mitra bukan karyawan tetap, sehingga mereka tidak memperoleh hak cuti dan jaminan yang layak.

Lapangan kerja terbatas, dan di sisi lain, kekayaan hanya berputar di kelompok elite. Kita hidup dalam sistem ekonomi yang berat sebelah. Maka kemiskinan bukan sekadar soal niat atau upaya pribadi. Ini adalah persoalan struktural.

Angka Ketimpangan Semakin Tinggi

Melansir data Kontan dari BPS, indeks gini atau rasio ketimpangan Indonesia meningkat menjadi 0,381 pada September 2024, naik dari 0,379 pada Maret 2024. Ini artinya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin melebar.

Sementara sebagian kecil orang bisa punya akses ke kesehatan premium, pendidikan internasional, dan hunian mewah—jutaan lainnya hanya bisa bertahan hidup. Bekerja tanpa jaminan, tanpa asuransi, dan tanpa kepastian masa depan. Lalu mereka dituduh tidak bertanggung jawab hanya karena memilih untuk memiliki anak.

Bansos Bukan Solusi Jangka Panjang

Bantuan sosial sering dianggap jalan keluar dari kemiskinan. Tapi, mari kita lihat kenyataan. Bansos itu bersifat sementara. Kadang tersendat, kadang tak tepat sasaran. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar bantuan sesaat, tapi jaminan hidup yang berkelanjutan.

Apa gunanya bansos kalau tanah rakyat dikorupsi? Kalau lapangan kerja justru makin sempit? Pendidikan seks dan reproduksi masih jadi topik tabu. Akses terhadap alat kontrasepsi terbatas. Sosialisasi kondom atau vasektomi saja setengah-setengah, apalagi penguatan kesadaran soal hak tubuh dan pilihan berkeluarga.

Jadi, ketika ada kebijakan menyarankan syarat bansos harus vasektomi, pertanyaannya bukan hanya “setuju atau tidak,” tapi apa sistemnya sudah mendukung? Apakah akses terhadap informasi, layanan kesehatan, dan pilihan hidup yang adil sudah merata? Melansir dari CNN, angka partisipasi kontrasepsi laki-laki saja untuk kondom masih di angka 3,23% pada tahun 2021, dan 0,4% untuk vasektomi. Apa yang mau diharapkan jika masyarakatnya belum mendapat sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya partisipasi yang setara dalam program keluarga berencana.

Anak Bukan Simbol Ketidaktanggungjawaban

Orang miskin bukan berarti tidak punya hak untuk punya keluarga. Narasi “kalau miskin jangan punya anak” seolah-olah menjadikan kemiskinan sebagai kutukan akibat ketidaktanggungjawaban. Padahal, jika kita jujur, banyak dari masyarakat Indonesia tumbuh dari keluarga yang menengah kebawah, bahkan kekurangan. Tapi yang membentuk masa depan kita bukan semata jumlah anak dalam rumah, melainkan sistem sosial yang menopang atau menjatuhkan.

Menyalahkan orang miskin karena punya anak adalah bentuk kekejaman yang dibungkus kepalsuan logika. Seolah-olah kemiskinan adalah kutukan akibat kebodohan atau ketidaktanggungjawaban. Padahal, jika kita jujur, banyak dari kita lahir dari keluarga yang tak sempurna secara finansial. Tapi yang membentuk hidup kita bukan hanya jumlah anak dalam keluarga, melainkan sistem yang menopang atau justru menjatuhkan.

Alih-alih menghakimi, mari kita dorong sistem yang lebih adil—di mana siapa pun, miskin atau kaya, punya hak untuk hidup dan membangun keluarga dalam kondisi yang manusiawi.

Referensi: