Bincangperempuan.com- B’Pers, sudah dengar kabar soal usulan kontroversial dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi? Dalam salah satu pernyataannya, ia menyampaikan wacana menjadikan vasektomi alias kontrasepsi laki-laki—sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat prasejahtera. Tak hanya itu, ia juga berencana memberikan insentif sebesar Rp500.000 bagi warga yang bersedia menjalani prosedur tersebut.
Sontak, wacana ini menimbulkan polemik. Ada yang mengapresiasi ide ini sebagai bentuk kesetaraan gender dalam program keluarga berencana, tapi tidak sedikit yang melihatnya sebagai bentuk pelanggaran atas hak dasar manusia—yakni otoritas atas tubuhnya sendiri.
Vasektomi: Ketika Tubuh Laki-laki Diatur Negara
Vasektomi adalah prosedur medis yang menghalangi kemampuan reproduksi seorang laki-laki dengan cara memotong saluran sperma (vas deferens), sehingga sperma tidak ikut keluar saat ejakulasi. Prosedur ini bersifat permanen dan berdampak langsung pada hak seseorang untuk bereproduksi. Karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa hak reproduksi adalah hak asasi manusia, bukan kewajiban. Setiap individu—baik laki-laki maupun perempuan—berhak menentukan sendiri apakah ingin memiliki anak, berapa jumlahnya, atau bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Keputusan ini harus lahir dari kesadaran pribadi, didukung informasi yang memadai, dan bebas dari paksaan.
Ketika berita tersebut beredar, sebagian besar laki-laki bereaksi panik, seolah-olah baru kali ini tubuh mereka dijadikan objek kebijakan. “Kenapa tubuh saya yang harus dikorbankan?”, “Lelaki juga punya hak!” Kalimat-kalimat semacam itu bermunculan. Momen ini menjadi menarik karena banyak laki-laki mulai merasakan sesuatu yang selama ini lebih dulu dialami perempuan.
Selama ini perempuan telah lama mengalami kontrol terhadap tubuhnya. Mereka yang dipaksa menikah muda, dikriminalisasi saat aborsi, diwajibkan menggunakan alat kontrasepsi, hingga distigma jika tidak menikah atau tidak punya anak. Namun, ketika laki-laki mulai mengalami secuil dari intervensi itu, mengapa tiba-tiba panik?
Baca juga: Perempuan dan Beban Kontrasepsi
Kepanikan Maskulin dan Ancaman atas Keperkasaan
Menurut Statistik Pemuda Indonesia 2023, laki-laki yang menjadi akseptor vasektomi hanya 0,04%. Pengguna kondom sebagai alat kontrasepsi keluarga juga rendah, hanya 1,19%. Rendahnya angka ini bukan karena laki-laki tidak tahu, tapi lebih karena persoalan maskulinitas.
Di masyarakat patriarkal, maskulinitas sering dikaitkan dengan keperkasaan seksual dan kemampuan reproduksi. Maka tidak heran jika vasektomi dipersepsikan sebagai “ancaman” terhadap identitas laki-laki itu sendiri. Ini yang disebut sebagai kepanikan maskulin—fenomena ketika dominasi maskulinitas merasa terancam oleh intervensi yang menggoyang otoritas tubuhnya.
Penelitian berjudul “Konstruksi Maskulinitas dalam Wacana Program Keluarga Berencana Vasektomi di Media Online” menunjukkan bahwa media masih kerap membingkai vasektomi sebagai tindakan “kebiri.” Narasi ini memperkuat ketakutan laki-laki akan kehilangan keperkasaan mereka.
Dalam budaya patriarki, maskulinitas menjadi identitas rapuh yang terus-menerus direproduksi lewat dominasi—terutama terhadap perempuan dalam ranah privat. Seks menjadi arena utama pembuktian maskulinita dari kuantitas, kekerasan, hingga kendali atas tubuh pasangan. Bahkan, anak pun sering dianggap sebagai “tropi” kejantanan. Oleh karena itu, ketika tubuh laki-laki mulai “diatur,” kegelisahan pun muncul. Seolah-olah baru sadar bahwa tubuhnya bukan sepenuhnya miliknya.
Soal Kemiskinan, Bukan Soal Jumlah Anak
Terlepas dari itu, sebagian orang justru menyalahkan warga miskin karena dianggap tidak mampu “merencanakan keluarga.” Narasi ini menyederhanakan masalah. Kenapa orang miskin punya banyak anak? Padahal sistem tidak memberi mereka pilihan lain.
Banyak keluarga miskin memandang anak sebagai “tabungan masa depan”—tenaga tambahan untuk bertahan hidup. Prinsip seperti “banyak anak banyak rezeki” masih mengakar, diperkuat oleh minimnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan informasi yang memadai.
Perlu diingat bahwa kemiskinan bukan hasil pilihan individu, tapi akibat dari struktur sosial-ekonomi yang timpang. Gaji tidak layak, pendidikan tidak merata, pekerjaan tidak tersedia. Menyuruh orang miskin vasektomi tidak cukup untuk memperbaiki sistem yang menimbulkan ketimpangan.
Baca juga: Vasektomi: Syarat, Biaya, dan Fakta yang Perlu Kamu Tahu
Vasektomi Tak Gratis, Insentif Tak Solutif
Dedi Mulyadi memang menjanjikan insentif Rp500.000 bagi mereka yang bersedia vasektomi. Tapi mari kita lihat faktanya, biaya vasektomi berkisar antara Rp1.700.000 hingga Rp13.000.000. Dengan jumlah itu, insentif tersebut tidak sebanding. Belum lagi soal ketersediaan layanan medis, kesiapan psikologis, hingga jaminan pasca-prosedur.
Apakah kita mau menyuruh orang miskin “menjual” tubuhnya untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya memang hak mereka sebagai warga negara?
Solusinya? Alat Kontrasepsi Saja Tidak Cukup, Tapi Perbaiki Kebijakan
Kalau negara benar-benar ingin menyelesaikan persoalan kemiskinan dan laju pertumbuhan penduduk, maka vasektomi saja tidak cukup. Solusinya bukan di alat kontrasepsi, tapi di kebijakan struktural: pendidikan yang adil, lapangan kerja yang layak, layanan kesehatan reproduksi yang inklusif, dan sistem jaminan sosial yang kuat.
Karena ketika negara mulai menyentuh tubuh warganya sebagai syarat untuk bertahan hidup, kita harus waspada. Hari ini tubuh laki-laki miskin yang diatur, besok bisa tubuh siapa saja yang dianggap “beban.”
Tubuh bukan milik negara. Tubuh adalah milik kita. Dan hak atas tubuh—itu bukan hak istimewa, tapi hak dasar sebagai manusia.
Referensi:
- Sehnur, Y. N. D. W. D., & Handayani, R. D. (2024). Konstruksi maskulinitas dalam wacana program keluarga berencana vasektomi di media online. Jurnal Online Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (JOFC), 10(2), 103–111. https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/download/33455/12569/121633
- Antaranews. (2025, April 30). Mensos kaji ide Dedi Mulyadi soal vasektomi jadi syarat terima bansos. https://m.antaranews.com/amp/berita/4805969/mensos-kaji-ide-dedi-mulyadi-soal-vasektomi-jadi-syarat-terima-bansos
