Lingkungan

Bengkulu sedang menghadapi darurat sampah. Krisis ini memuncak ketika puluhan sopir truk menumpahkan muatan sampah di halaman Kantor Wali Kota sebagai bentuk protes atas buruknya pengelolaan TPA Air Sebakul. Namun, persoalan sesungguhnya jauh lebih dalam daripada tumpukan sampah yang terlihat di permukaan. Di sekitar TPA, warga hidup berdampingan dengan bau menyengat, ancaman pencemaran air, dan berbagai risiko kesehatan yang terus menghantui. Di tengah kondisi itu, muncul pula kisah-kisah perlawanan: perempuan yang menggerakkan bank sampah, inovator yang mengubah plastik menjadi bahan bakar, dan warga yang bertahan di antara kebutuhan ekonomi dan ancaman lingkungan. Liputan ini menelusuri wajah lain krisis sampah Bengkulu—tentang kegagalan tata kelola, ketimpangan beban yang ditanggung warga, dan harapan yang tumbuh dari akar rumput.

Lebih dari 700 hektare daratan pesisir Bengkulu hilang dalam 22 tahun terakhir. Ribuan rumah kini berada di ambang abrasi, sementara hutan pelindung pantai terus menyusut dan digantikan perkebunan sawit. Kajian terbaru mengungkap persoalan ini bukan sekadar dampak alam, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola wilayah pesisir. DPRD Bengkulu pun berjanji menjadikan penanganan abrasi sebagai prioritas pembahasan.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan tren kejadian bencana di Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun banjir tetap menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi.

Demokrasi hijau digadang-gadang sebagai paradigma baru: demokrasi yang tak hanya mengurus pemilu, tapi juga keselamatan ruang hidup warga. Sultan Bachtiar Najamudin membawanya ke forum global, lengkap dengan paket RUU hijau dan program Desa Hijau. Tapi pertanyaan besarnya: sejauh mana negara benar-benar berpihak pada hak lingkungan masyarakat? Tanpa target, indikator, dan akuntabilitas, demokrasi hijau berisiko berhenti sebagai jargon ramah lingkungan yang enak didengar—tapi kosong dampak.