Bincangperempuan.com- Pernah mendengar istilah baju dinas? Biasanya, istilah ini merujuk pada pakaian kerja atau seragam yang dikenakan seseorang saat menjalankan tugas kedinasan. Namun, dalam konteks rumah tangga, istilah tersebut memiliki makna berbeda. Baju dinas menjadi sebutan untuk lingerie atau pakaian seksi yang dikenakan perempuan ketika hendak berhubungan seksual dengan suaminya.
Sekilas, istilah ini terdengar seperti candaan pasangan. Tidak ada yang salah dengan mengenakan lingerie untuk menyenangkan diri sendiri maupun pasangan. Namun, ada pertanyaan yang menarik untuk dibicarakan: mengapa aktivitas seksual dalam rumah tangga kerap dibingkai seolah-olah menjadi pekerjaan yang harus dijalankan istri? Apakah setelah menikah, perempuan otomatis memiliki kewajiban untuk selalu memenuhi kebutuhan seksual suaminya?
Persoalannya bukan terletak pada pakaian tersebut, melainkan pada konstruksi sosial yang kerap menempatkan seks sebagai hak suami dan kewajiban istri. Padahal, hubungan seksual semestinya menjadi aktivitas intim yang melibatkan keinginan dan persetujuan kedua belah pihak secara setara.
Baca juga: It Ends With Us: Perjuangan Melawan KDRT dan Memutus Trauma
Pernikahan Bukan Kontrak Kepemilikan Tubuh
Dalam konstruksi sosial patriarkal, laki-laki kerap ditempatkan sebagai kepala keluarga sekaligus pihak yang memiliki otoritas lebih besar dalam rumah tangga. Sementara itu, perempuan diharapkan menjalankan peran sebagai istri yang patuh, mengurus kebutuhan domestik, merawat keluarga, dan memenuhi kebutuhan seksual suami.
Ekspektasi tersebut membuat kehidupan seksual perempuan sering kali tidak dipandang sebagai bagian dari otonomi tubuhnya sendiri. Perempuan diharapkan menjaga penampilan agar tetap menarik, berinisiatif mempertahankan keintiman, bahkan merasa bersalah ketika menolak ajakan berhubungan seksual.
Laporan State of World Population 2021 yang diterbitkan United Nations Population Fund (UNFPA) melalui publikasi My Body Is My Own menyoroti persoalan otonomi tubuh perempuan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa norma gender yang diskriminatif dan sistem patriarki dapat membatasi kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan atas tubuhnya sendiri, termasuk dalam menentukan apakah mereka ingin berhubungan seksual dengan pasangan.
Dalam relasi yang timpang, keputusan seksual perempuan dapat dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, serta ketakutan terhadap konsekuensi ketika menolak keinginan pasangan. Akibatnya, perempuan mungkin merasa tidak memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya.
Di sinilah istilah baju dinas menjadi menarik untuk dikritisi. Ketika seks dibayangkan sebagai tugas yang perlu ditunaikan istri, keinginan perempuan berisiko ditempatkan sebagai urusan sekunder. Seolah-olah, selama suami menginginkan hubungan seksual, istri harus selalu bersedia.
Menikah Tidak Menghapus Persetujuan Seksual (Consent)
Anggapan bahwa hubungan seksual merupakan kewajiban istri perlu dibedakan dari konsep keintiman dalam hubungan yang sehat. Hubungan seksual semestinya dilakukan berdasarkan keinginan bersama, bukan karena seseorang telah memiliki status sebagai suami atau istri.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa kesehatan seksual mencakup kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial yang berkaitan dengan seksualitas. WHO juga menekankan pentingnya hubungan seksual yang positif, saling menghormati, aman, serta bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan.
Dengan demikian, persetujuan seksual tidak otomatis berlaku permanen setelah pernikahan. Seseorang tetap memiliki hak untuk menolak hubungan seksual, termasuk ketika sebelumnya pernah menyetujuinya. Persetujuan juga tidak dapat dianggap sah ketika diperoleh melalui ancaman, manipulasi, atau tekanan.
Penting pula memahami bahwa penolakan berhubungan seksual bukan berarti seseorang tidak mencintai pasangannya. Seseorang bisa saja sedang lelah, tidak nyaman, tidak memiliki keinginan, atau memang tidak ingin melakukan aktivitas seksual pada saat itu.
Tubuh perempuan bukan fasilitas rumah tangga yang dapat digunakan kapan pun pasangan membutuhkannya. Status perkawinan tidak menghilangkan hak seseorang untuk menentukan batasan atas tubuhnya sendiri.
Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan Bukan Hal Sepele
Persoalan ini bukan sekadar perdebatan istilah atau candaan pasangan. Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korban.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2019 mencatat 195 kasus perkosaan dalam perkawinan yang dilaporkan sepanjang 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga terjadi dalam relasi perkawinan, meskipun rumah tangga kerap dipandang sebagai ruang privat yang sulit ditembus oleh intervensi dari luar.
Angka tersebut merupakan jumlah kasus yang dilaporkan dan didokumentasikan lembaga layanan, bukan gambaran keseluruhan kejadian di masyarakat. Karena itu, angka sebenarnya berpotensi lebih besar, terutama ketika korban menghadapi hambatan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.
Di Indonesia, perlindungan terhadap korban pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
Pasal 8 huruf a UU tersebut menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Artinya, hubungan perkawinan tidak memberikan pembenaran bagi seseorang untuk memaksakan aktivitas seksual kepada pasangannya.
Sayangnya, norma sosial yang menganggap seks sebagai kewajiban istri dapat membuat pemaksaan tersebut dinormalisasi. Korban mungkin kesulitan mengenali kekerasan yang dialaminya karena terus-menerus diberi pemahaman bahwa melayani suami merupakan bagian dari tanggung jawab perkawinan.
Ketika kepatuhan perempuan lebih dihargai daripada haknya untuk menentukan pilihan, batas antara keintiman dan pemaksaan menjadi semakin kabur.
Baca juga: Alt Style: Ketika Perempuan Tidak Harus Mengikuti Standar Kecantikan Umum
Keintiman Bukan Kewajiban yang Harus Ditagih
Tentu, tidak semua pasangan yang menggunakan istilah baju dinas sedang melanggengkan relasi yang timpang. Ada pasangan yang menggunakannya sebagai candaan intim tanpa tekanan maupun paksaan.
Namun, kita tetap perlu mempertanyakan budaya yang membuat seks dalam perkawinan lebih sering dibicarakan sebagai kewajiban perempuan.
Pernikahan semestinya menjadi relasi antara dua individu yang memiliki hak dan kedudukan setara, bukan hubungan yang memberikan satu pihak kuasa lebih besar atas tubuh pihak lainnya. Keintiman tidak seharusnya diukur dari seberapa patuh seseorang memenuhi permintaan pasangan, melainkan dari bagaimana kedua pihak saling menghormati batasan dan keinginan masing-masing.
Pada akhirnya, lingerie boleh menjadi bagian dari ekspresi seksual dan keintiman pasangan. Namun, jangan sampai istilah baju dinas membuat kita lupa bahwa seks bukan pekerjaan istri, bukan pula hak eksklusif suami. Perempuan yang telah menikah tetap memiliki hak penuh atas tubuh dan keputusan seksualnya sendiri.
