Home » News » Masyarakat Sipil Mendesak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tetap Menjadi Prioritas Prolegnas

Masyarakat Sipil Mendesak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tetap Menjadi Prioritas Prolegnas

July 5, 2020

MASYARAKAT sipil menyampaikan rasa kecewa yang mendalam atas pernyataan Komisi VIII DPR RI terkait akan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Penghapusan KS) dari daftar Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) tahun 2020, kemudian dikuatkan dalam Rapat Badan Legislasi (BALEG) DPR bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang Undang DPR-RI di awal Juli 2020, yang akhirnya memutuskan mengeluarkan RUU Penghapusan KS bersama dengan RUU lainnya.

Jaringan masyarakat sipil, mendapatkan informasi bahwa sejak Maret 2020 Komisi VIII telah menyerahkan RUU ini kepada Baleg DPR RI dengan alasan adanya beban penyelesaian agenda RUU yang cukup sulit untuk dipenuhi. Namun, pada saat itu Baleg DPR tidak mengambil alih sebagai RUU Prioritas 2020, sehingga sampai saat ini status RUU Penghapusan KS masih menjadi usulan Komisi VIII.

Kami menilai saat ini sebenarnya terjadi ketidakjelasan status RUU PKS di parlemen. Sejak ditetapkan sebagai proglenas prioritas 2020, sampai bulan Juli 2020 ini belum ada kejelasan siapa yang akan menjadi pengusul RUU ini. Hal ini menimbulkan kebingungan publik mengenai bagaimana posisi kebijakan yang sangat diharapkan untuk melindungi dan memberikan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual dan keluarganya.
Jaringan Masyarakat Sipil

Ketidakjelasan status dan tidak transparannya proses di DPR jelas menyulitkan masyarakat dalam mengawal RUU ini padahal pembahasan RUU sejatinya inklusif dan partisipatif. Situasi menggantung ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dibandingkan tahun 2019, dimana RUU PKS hanya dijadikan janji yang terus menerus gagal. Ini membuktikan lemahnya komitmen parlemen sendiri untuk memastikan RUU ini dibahas, seperti yang terjadi pada penutupan periode terakhir DPR-RI 2014-2019, bahwa RUU PKS pun tidak bisa ditindaklanjuti sebagai carry over . Masyarakat sipil yang selama ini mengawal advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sangat kaget dan kecewa dengan dikeluarkannya RUU P-KS dari Prioritas Prolegnas. Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual dalam masa Covid-19.

Pidato Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dalam diskusi publik, 26 Juni 2020, menyatakan bahwa berdasarkan data SIMFONI, Januari 2020 sampai 19 Juni 2020, terdapat sebanyak 329 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan 1.849 kasus kekerasan seksual terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki. Komnas Perempuan mencatat 406,178 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2019, dimana kasus Kekerasan Seksual di ranah publik 2521 kasus dan di ranah privat 2988 kasus.

Data Forum Pengada Layanan (FPL) yang dihimpun dari 25 organisasi, meyatakan bahwa selama pandemi Covid-19 Maret-Mei 2020, dilaporkan 106 kasus kekerasan yang terdokumentasi. Liputan berita juga menunjukan terjadi begitu banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, seperti korban kekerasan seksual yang menjadi pelaku pembunuhan, isu kawin paksa di Sumba, NTT, meningkatnya kekerasan seksual di kampus dan banyaknya predator seksual yang dilaporkan. Belum lagi kasus terhadap anak-anak laki-laki putra altar yang sudah terjadi selama 20 tahun oleh pembinanya sendiri di Depok. Ini bukti yang sangat jelas bahwa siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual.

Keberadaan kebijakan penghapusan kekerasan seksual ini adalah harapan bagi publik terutama para pendamping korban beserta keluarga korban mengharapkan adanya regulasi yang benarbenar dapat melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual. RUU Penghapusan KS sendiri sebenarnya adalah bukti bahwa negara telah benar-benar memberikan jaminan rasa aman bagi warga negara agar menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari dalam rasa aman dan terlindungi. Karena berdasarkan data yang dihimpundari berbagai lembaga juga menunjukan adanya pengembangan trend modus dan locus kekerasan seksual yang terjadi baik di ranah privat dan publik.

Dalam memperjuangkan RUU Penghapusan KS ini kami menyadari bahwa proses mengawal telah dilakukan baik oleh komponen masyarakat dan juga rekan-rekan anggota parlemen yang berjuang tak kenal lelah agar RUU Penghapusan KS menjadi kebijakan prioritas. Kami pun mengapreasi bahwa dalam situasi yang tidak menentu terkait nasib RUU Penghapusan KS ini, beberapa rekan anggota legislatif yang bekerja pada periode 2014 – 2019 ini juga melakukan banyak upaya kuat agar kebijakan penghapusan kekerasan seksual tetap diproses.

Berangkat dari situasi ini, kami jaringan masyarakat sipil yang terus mengawal proses RUU PKS tetap memberikan dukungan penuh kepada Anggota DPR-RI agar dapat bersama-sama memperjuangkan RUU PKS menjadi kebijakan yang diprioritaskan, dirumuskan dan disahkan atas nama kepentingan warga negara dan korban kekerasan seksual di negeri ini yang menanti keadilan dan perubahan baik bagi kehidupan yang aman dan jauh dari kekerasan. Kerja kolaboratif dan koordinatif antar masyarakat sipil, legislatif dan pemerintah juga menjadi harapan untuk memperkuat semua upaya-upaya baik mewujudkan keadilan bagi korban.

Kami sungguh mengapresiasi proses yang berjalan, tanpa mengabaikan anggota DPR yang telah berkomitmen dan bekerja keras mendukung RUU ini, namun butuh dukungan lebih banyak untuk pengesahan RUU ini Dukungan semangat dan kerjasama juga letakkan pada Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) agar menjadi simpul kuat di parlemen dalam mengawal RUU yang berpihak pada pemenuhan hak perempuan dan laki-laki korban kekerasan seksual tetap menjadi perhatian DPR RI. Koalisi kami mendesak DPR begitu pula partai-partai yang wakil- wakilnya ada di DPR untuk mendukung pemberian hak korban melalui dukungan pembahasan RUU Penghapusan KS ini. Besar harapan kami agar Ibu Puan Maharani selaku Pimpinan DPR Perempuan Pertama juga memberikan perhatian kepada Rancangan Undang Undang ini agar segera dibahas dan disahkan.

Untuk itu jaringan masyarakat sipil menyatakan:

Mendesak kepada Ketua DPR-RI dan pimpinan segera membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah sangat mendesak, sesuai dengan tuntutan masyarakat sipil dan keadilan bagi korban.
Menuntut kepada Baleg dan semua pimpinan Baleg, untuk memastikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Prolegnas Prioritas 2020, dibahas melalui Baleg, sehingga bisa segera disahkan, sesuai harapan dari masyarakat.
Menuntut semua anggota DPR-RI mendukung pembuatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sesuai masukan dan desakan masyarakat sipil, dengan substansi yang sesuai dengan suara dan hak-hak korban baik perempuan, anak, laki-laki dan berbagai kelompok marjinal lainnya.
Menuntut DPR membuka akses diskusi, memberikan ruang untuk bersuara dan masukan kelompok masyarakat sipil dalam proses berjalannya pembahasan RUU Penghapusan kekerasan Seksual selalu transparan perkembangannya, sehingga aturannya memang
berdasarkan suara masyarakat, juga berpihak kepada hak-hak dan keadilan korban.
Meminta Presiden Jokowi melanjutkan komitmen untuk mendukung RUU Penghapusan KS sebagai kebijakan yang menjamin perlindungan korban dengan meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dan berkoordinasi dengan Komnas Perempuan, Pusat Studi Wanita atau Pusat Studi Gender dan kelompok masyarakat sipil lainnya, agar melakukan upayaupaya strategis memperkuat dibahasnya RUU PKS pada tahun 2020. Kami menghimbau juga masyarakat sipil di Indonesia untuk selalu menjaga empati dan penghargaan pada korban yang sudah berjuang pada keadilannya. Dan kepada para pendamping dan gerakan masyarakat sipil untuk selalu kuat, bergandeng tangan dan menguatkan untuk
memperjuangkan bersama juga mengawal pembahasan RUU P-KS di parlemen ditengah persoalan-persoalan bangsa lainnya yang juga cukup banyak.

Masyarakat Sipil untuk Pembahasan RUU PKS Prolegnas 2020

Jakarta, 5 Juli 2020

Aliansi Jurnalis Independen
Aliansi Demokrasi untuk Papua (AiDP)
Aliansi Laki-Laki Baru
Aliansi Sumut Bersatu
AMAN Indonesia
Amnesty International Indonesia
API Kartini Yogyakarta
Ardhanary Institute
Asosiasi LBH APIK Indonesia
Asosiasi Seni Kreasi Perempuan / ArtsforWomen
Bale Perempuan Bekasi
Biro Hukum, Perempuan dan Anak – Negeriku Indonesia Jaya
Damar Lampung
Dian Mutiara
Dian Mutiara Malang
eLSPA – Kalimantan Tengah
Fatayat NU Maluku
Flower Aceh
Forum Pengada Layanan
Gasira Maluku
GempaR Papua
HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia)
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
Hollaback! Jakarta
Indonesian Feminist Lawyer Club (IFLC)
Mitra Imadei
International NGO Forum on Indonesia Development (INFID)
Indonesia Rainbow Christian Fellowship
Institut KAPAL Perempuan
Institut Perempuan
Jaringan Seni Perempuan
Jaringan Perempuan Perdamaian Indonesia (PWAG Indonesia)
JKP3
Kalyanamitra
Kantor Hukum RSA
KePPaK Perempuan (Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak)
Koalisi Anti Kekerasan Seksual Jayapura
Koalisi Perempuan Indonesia
Koalisi Ruang Publik Aman
Komunitas Koko Jali
Komunitas Tuak Pedis – Rote NTT
Komunitas Pelangi Kalimantan Selatan
Konde.co
KONTRAS

Konsorsium Permampu

KPKB
Lambu Ina – Muna
LAPPAN Maluku
LBH APIK Banten
LBH APIK Jakarta
LBH APIK Jayapura
LBH APIK Medan
LBH APIK NTB
LBH APIK Sulteng
LBH APIK Sumsel
LBH APIK Yogyakarta
LBH Jakarta
LBH Jentera Perempuan Indonesia – Jember
LBH Masyarakat
Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua.
Lentera Sintas Indonesia
Lokataru Foundation
LPP Sekar Jepara
LRC-KJHAM
Migrant Care
Pamflet
Papuan Voices Jayapura
Pasah Kahanjak
Perempuan Berbagi
PerEMPUan
Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG)
PERUATI – seluruh Indonesia
Pergerakan Sarinah
Perkumpulan Pendidikan Pendampingan bagi Perempuan dan Masyarakat (PP3M)
PEREMPUAN AMAN
PESADA
PGI
PP Fatayat NU
Puan Indonesia
Puan Mahakam – Kalimantan timur
RAHIMA
Rifka Annisa Yogyakarta
Rumah Baca Hatukau
Rumah Faye
Rumah Perempuan – Kupang
Rumpun Gema Perempuan
Sahabat Perempuan Magelang
Sapa Institut Bandung
SAPUAN (sahabat perempuan anak) Blitar
Savy Amira Surabaya
Sekolah Damai Indonesia Sekodi – Bandung
Semarak Cerlang Nusa- Consultation, Research, and Education for Social Transformation
(SCN-CREST)
Spek-Ham Solo
Suara Perempuan Desa – Batu, Malang
Solidaritas Perempuan Mamut Menteng – Kalimantan Tengah
SSP Soe, TTS, Nusa Tenggara Timur
Swara Parangpuan – Sulawesi Utara
Women’s March Aceh
Women Crisis Centre WCC Jombang
Women Crisis Centre WCC Mawar Balqis
Women Crisis Centre WCC Nurani Perempuan
Women Crisis Centre WCC Nurani Perempuan Padang
Women Crisis Centre WCC Pasundan Durebang Bandung
Women Crisis Centre WCC Palembang
Yabiku, Kefa, TTU, NTT
Yayasan Budaya Mandiri
Yayasan Jurnal Perempuan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Yayasan Pulih
Yayasan Pupa Bengkulu
Yappika