Bincangperempuan.com– Para pejabat pemerintah dari tujuh negara anggota ASEAN, bersama dengan Timor Leste, menghadiri pelatihan intensif untuk menerjemahkan tujuan perempuan dan perdamaian ASEAN ke dalam kebijakan nasional.
Lebih dari 60 pejabat dari Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste mengikuti pelatihan di Akademi Rencana Aksi Nasional di Bangkok, Thailand. Pelatihan selama lima hari ini berlangsung hingga 28 Juni 2024, berfokus pada peningkatan kapasitas dan pengetahuan untuk memajukan agenda perempuan dan keamanan di kawasan.
ASEAN mengadopsi Rencana Aksi Regional pertama untuk Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) pada tahun 2022 dan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi tentang WPS pada tahun 2023. Rencana tersebut mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam membuat kebijakan untuk mencegah konflik sosial dan mempertahankan perdamaian. Di Asia Tenggara, tiga negara yaitu Indonesia, Filipina, dan Timor-Leste telah mengadopsi Rencana Aksi Nasional (RAN) masing-masing tentang WPS.
Baca juga: UN Women Sambut Peluncuran Action Plan WPS di Filipina
Direktur Eksekutif ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR), I Gusti Agung Wesaka Puja menyoroti bahwa Asia Tenggara membuat langkah penting dalam memajukan Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS).
“Namun, memajukan WPS membutuhkan lebih dari sekadar komitmen regional; perlu ada jembatan untuk menerjemahkan komitmen global dan regional ke dalam tindakan nasional dan bahkan lokal,” katanya.
“Dalam iklim global yang penuh dengan tantangan perdamaian dan keamanan yang semakin meningkat, ASEAN telah menjadi landasan bagi perdamaian, membawa negara-negara anggotanya dan mitra dialog untuk bekerja sama melalui kerja sama multilateral,” ujar Sarah Ferguson, Direktur Regional a.i., UN Women Asia dan Pasifik.
Pelatihan akademi ini menawarkan kesempatan unik bagi negara-negara anggota ASEAN untuk belajar dari praktik-praktik terbaik global dan dari satu sama lain. Partisipasi delapan negara di seluruh kawasan hari ini merupakan bukti dari tuntutan untuk melokalisasi agenda perempuan, perdamaian dan keamanan ke dalam konteks nasional dan lokal yang beragam di Asia Tenggara.
Para peserta lokakarya meninjau ulang Perangkat Pelokalan dan Pedoman Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Mereka mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan, serta berbagi praktik-praktik baik dan pelajaran yang dapat dipetik dalam mengembangkan rencana aksi nasional. Mereka juga menegaskan kembali komitmen untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana tersebut, dengan mempertimbangkan tantangan keamanan yang terus meningkat seperti risiko iklim dan ancaman keamanan siber.
Baca juga: Perempuan, Perdamaian dan Keamanan
ASEAN dan ASEAN-IPR menyelenggarakan lokakarya ini bekerja sama dengan UN Women. Pemerintah Kanada, Republik Korea, dan Inggris menyediakan pendanaan melalui proyek Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian yang Berkelanjutan: Mencegah Kekerasan dan Mempromosikan Kohesi Sosial di ASEAN. Proyek ini menghasilkan rekomendasi aksi dalam Studi Regional ASEAN tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, serta resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menjadikan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan sebagai agenda global.(rls)
