Ada 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Publik Berhak Tahu

November 13, 2026

Bincangperempuan.com- Foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memperlihatkan ijazahnya di hadapan pengunjung sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026 sempat beredar luas di media sosial. Momen tersebut merupakan bagian dari persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu yang melibatkan Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya.

Polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi memang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, persoalan ini seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai satu dokumen milik seorang mantan presiden. Tetapi lebih kepada seberapa transparan latar belakang pendidikan orang-orang yang menduduki jabatan publik di Indonesia?

Pertanyaan ini semakin relevan setelah persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Pada 12 November 2026, Gibran dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah muncul persoalan hukum mengenai dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Sebelumnya, Mahkamah Agung menyatakan surat penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Persoalan transparansi ini juga terlihat dalam data anggota legislatif. Berdasarkan laporan Statistik Politik 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 211 dari total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak mencantumkan latar belakang pendidikan ketika mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Artinya, sekitar 36,38 persen anggota DPR tidak memiliki informasi riwayat pendidikan yang tercantum dalam data tersebut. Perlu digarisbawahi, angka ini bukan berarti ratusan anggota DPR tidak memiliki ijazah. Persoalannya adalah informasi pendidikan mereka tidak tersedia secara terbuka dalam data yang dipublikasikan.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama, kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan KPU yang memberikan pilihan kepada calon legislatif untuk membuka atau menutup daftar riwayat hidupnya. Padahal, informasi tersebut merupakan salah satu bahan bagi masyarakat untuk mengenali calon yang akan dipilih.

Situasi ini memperlihatkan persoalan transparansi yang tidak bisa dianggap sepele. Bagaimana masyarakat dapat memeriksa rekam jejak calon wakilnya apabila informasi dasar mengenai latar belakang mereka saja tidak tersedia?

Melamar Kerja Saja Diminta Menyerahkan CV

Di kehidupan sehari-hari masyarakat, seseorang yang melamar pekerjaan harus melewati berbagai persyaratan. Mulai dari menyerahkan curriculum vitae (CV), ijazah, transkrip nilai, sertifikat keahlian, hingga pengalaman kerja yang relevan. Tidak jarang, perusahaan juga melakukan pemeriksaan latar belakang untuk memastikan kualifikasi pelamar sesuai dengan posisi yang ditawarkan.

Bahkan, seseorang dengan gelar sarjana sekalipun tidak otomatis mendapatkan pekerjaan. Persaingan pasar kerja menuntut lulusan perguruan tinggi untuk memiliki keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tidak sedikit sarjana yang harus mengirimkan puluhan lamaran sebelum mendapatkan pekerjaan, sementara sebagian lainnya terpaksa menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang pendidikannya.

Lantas, mengapa standar pemeriksaan rekam jejak dan keterbukaan kualifikasi justru tidak menjadi perhatian yang sama seriusnya ketika seseorang menduduki jabatan publik?

Pejabat publik bukan sekadar pekerja yang menjalankan tugas administratif. Mereka memiliki kewenangan menyusun regulasi, mengesahkan undang-undang, menentukan alokasi anggaran, hingga mengambil keputusan yang berdampak terhadap jutaan orang. Posisi-posisi tersebut membutuhkan pemahaman terhadap persoalan yang kompleks, mulai dari ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga kebijakan sosial.

Karena itu, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja semestinya menjadi informasi penting yang dapat diperiksa masyarakat. Publik perlu mengetahui apakah seseorang memiliki pengalaman yang relevan, pernah bekerja di bidang tertentu, memiliki keahlian khusus, atau mempunyai rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum dan selama menjabat.

Persoalannya bukan sekadar apakah seorang pejabat memiliki gelar sarjana, magister, atau doktor. Pendidikan formal memang bukan satu-satunya ukuran kompetensi.

Namun, ketika seseorang menempati posisi strategis yang membutuhkan keahlian tertentu, pertanyaan soal kualifikasi dan pengalaman profesionalnya menjadi wajar untuk diajukan.

View this post on Instagram

Pendidikan Bukan Satu-satunya Ukuran Kompetensi

Penting untuk diingat bahwa pendidikan formal tidak otomatis membuat seseorang lebih kompeten. Seseorang lulusan SMA bisa saja memiliki pengalaman panjang, kemampuan kepemimpinan, dan pemahaman mendalam terhadap persoalan masyarakat. Sebaliknya, gelar akademik yang tinggi juga tidak menjamin seseorang memiliki integritas atau kemampuan mengambil keputusan yang baik.

Namun, argumen tersebut tidak seharusnya digunakan untuk mengabaikan pentingnya kualifikasi. Jika pendidikan bukan satu-satunya ukuran, justru pengalaman, keahlian, dan rekam jejak profesional harus semakin terbuka untuk diperiksa.

Jangan sampai gelar akademik tidak jelas, pengalaman kerja tidak diketahui, sementara masyarakat hanya diminta percaya kepada seseorang karena ia berhasil memenangkan pemilu atau memperoleh jabatan politik.

Apalagi, ada persoalan ketimpangan yang sulit diabaikan. Masyarakat biasa harus bersaing ketat untuk mendapatkan pekerjaan, memenuhi persyaratan pendidikan, dan membuktikan kompetensinya. Sementara itu, ketika seseorang memperoleh jabatan strategis melalui proses politik, keterbukaan mengenai kualifikasi dan rekam jejaknya justru masih bisa diperlakukan sebagai pilihan.

Jabatan publik memang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan pekerjaan di perusahaan swasta. Tetapi, perbedaan mekanisme perekrutan tidak menghapus kewajiban pertanggungjawaban kepada publik. Terlebih, pejabat publik bekerja menggunakan anggaran negara dan menjalankan mandat masyarakat.

Karena itu, keterbukaan riwayat pendidikan seharusnya menjadi bagian dari standar transparansi pejabat publik. Informasi mengenai institusi pendidikan, jenjang pendidikan, tahun kelulusan, pengalaman kerja, serta dokumen pendukung perlu tersedia dan dapat diverifikasi melalui mekanisme yang jelas.

Masyarakat tidak sedang meminta semua pejabat memiliki gelar akademik setinggi mungkin. Masyarakat seharusnya berhak mengetahui siapa yang sedang mengambil keputusan atas hidup mereka, apa kualifikasinya, dan bagaimana rekam jejaknya dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, jika rakyat saja dituntut membuktikan kelayakan ketika mencari pekerjaan, mereka yang mengelola negara semestinya tidak dikecualikan dari standar yang sama.

Referensi: