Tragedi KRL Bekasi Timur bukan sekadar kecelakaan—ini alarm keras bahwa “ruang aman” bagi perempuan di transportasi publik dibangun di atas fondasi yang rapuh. Ketika seluruh korban adalah perempuan di gerbong ujung, solusi memindahkan posisi terdengar cepat, tapi justru dangkal.
Side hustle kini jadi “normal baru”—tapi normal untuk siapa? Di balik narasi produktivitas dan kreativitas, ada realitas yang lebih keras: satu pekerjaan tak lagi cukup. Ketika 43% orang Indonesia mencari penghasilan tambahan, ini bukan sekadar tren, tapi sinyal.
Larangan pembalut di Myanmar bukan sekadar kebijakan logistik—ini adalah cara negara mengontrol tubuh perempuan di tengah konflik. Di balik dalih militer, ada krisis kesehatan, martabat yang dirampas, dan bentuk kekerasan berbasis gender yang jarang disorot.
Saat kasus pelecehan seksual sistemik mencuat, respons publik justru sering melenceng: bukan membahas akar masalah, tapi sibuk membandingkan luka. Inilah wajah whataboutism—taktik licin yang mengaburkan kekerasan struktural jadi sekadar adu penderitaan.
Kasus yang diungkap Aurelie Moeremans lewat Broken Strings memaksa kita berhenti menyederhanakan child grooming sebagai “sekadar hubungan toxic.” Ini bukan soal cinta beda usia—ini soal manipulasi yang rapi, sistematis, dan sering kali datang dari orang yang justru kita percaya.
Ketika jilbab tak lagi sekadar kain, tapi menjadi arena tarik-menarik antara iman, identitas, dan industri—siapa yang sebenarnya sedang dirayakan? Tulisan ini membongkar bagaimana “perayaan” jilbab ala Kalis Mardiasih belum tentu dirasakan semua perempuan.
Bukan sekadar perayaan simbolik, perempuan di Nuanu Creative City menunjukkan bagaimana semangat Kartini hidup dalam praktik—memimpin proyek, membangun ruang, dan menciptakan dampak nyata. Dari ruang kreatif hingga lapangan, mereka mendefinisikan ulang arti kepemimpinan perempuan hari ini.
Setiap 21 April, kita sibuk merayakan Kartini dengan kebaya dan sanggul—tapi lupa membaca pikirannya. Di balik perayaan yang tampak anggun, tersembunyi sejarah panjang pembungkaman gerakan perempuan dan manipulasi makna emansipasi. Dari Orde Baru hingga hari ini, tubuh perempuan terus diatur, sementara gagasan Kartini justru dipinggirkan. Jadi, apakah kita benar-benar merayakan Kartini, atau hanya merayakan versi yang sudah “dipoles” negara?
Kasus FHUI membuka tabir lama: kampus belum benar-benar aman dari kekerasan seksual. Di balik hadirnya Satgas PPKPT, muncul pertanyaan krusial—apakah mereka benar melindungi korban, atau sekadar meredam skandal demi citra institusi? Kisah Cinta dari Universitas Bengkulu menunjukkan bagaimana korban justru dipinggirkan, bahkan didorong berdamai dengan pelaku. Lalu, di mana letak keberpihakan sistem?