Ekonomi Perawatan yang Tak Tampak: Refleksi 58 Tahun Provinsi Bengkulu

Ais Fahira

News

Bincangperempuan.com- Provinsi Bengkulu genap berusia 58 tahun pada 18 November 2026 lalu. Perayaan tahun ini mengusung tema โ€œBantu Rakyat untuk Bengkulu yang Adil dan Makmurโ€. Berbagai kegiatan digelar untuk memperingati perjalanan pembangunan daerah. Namun, apakah kemajuan Bengkulu juga telah dirasakan oleh perempuan yang selama ini menopang kehidupan keluarga dan masyarakat melalui kerja perawatan?

Pembangunan daerah biasanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, ada pekerjaan penting yang sering luput dari perhitungan tersebut, seperti memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, merawat anggota keluarga yang sakit, hingga mendampingi orang lanjut usia. Pekerjaan ini sebagian besar dilakukan perempuan tanpa upah, padahal keberlangsungannya memungkinkan anggota keluarga lain bekerja, belajar, dan beraktivitas.

IPM Meningkat, Ketimpangan Gender Justru Memburuk

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu meningkat dari 74,91 pada 2024 menjadi 75,68 pada 2025. Peningkatan ini terjadi pada tiga dimensi, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Umur harapan hidup mencapai 73,59 tahun, sementara rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,04 menjadi 9,23 tahun.

Namun, peningkatan IPM tidak serta-merta berarti ketimpangan gender ikut berkurang. BPS mencatat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Bengkulu justru meningkat dari 0,384 pada 2024 menjadi 0,396 pada 2025. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh memburuknya indikator kesehatan reproduksi, yakni persalinan yang berlangsung di luar fasilitas kesehatan.

Indikator tersebut meningkat dari 0,048 pada 2024 menjadi 0,060 pada 2025. Sementara itu, dimensi pemberdayaan dan pasar tenaga kerja justru menunjukkan perbaikan.

IPM dan IKG memang mengukur aspek pembangunan yang berbeda. IPM menggambarkan capaian pembangunan manusia, sedangkan IKG mengukur ketimpangan gender dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Keduanya tidak secara langsung mengukur pembagian kerja perawatan di dalam rumah tangga. Meski demikian, data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan capaian pembangunan belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan kesetaraan gender.

Di sinilah kerja perawatan perlu mendapat perhatian. Peningkatan akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan perlu diikuti kebijakan yang mempertimbangkan tanggung jawab domestik dan pengasuhan yang masih banyak dibebankan kepada mereka.

Baca juga: Setelah 58 Tahun, Apakah Pembangunan Bengkulu Sudah Setara bagi Perempuan?

Perempuan Bekerja, Siapa yang Merawat?

BPS mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu pada Februari 2025 mencapai 1.142.038 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.105.046 orang merupakan penduduk bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat 0,58 poin persentase dibandingkan Februari 2024.

Di sisi lain, sebanyak 693.783 orang atau 62,78 persen penduduk bekerja berada dalam kegiatan informal. Meskipun proporsi ini turun 1,73 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya, besarnya jumlah pekerja informal tetap menjadi persoalan, terutama terkait kepastian pendapatan, jaminan sosial, dan perlindungan kerja.

Angka tersebut belum menunjukkan berapa banyak pekerja informal yang merupakan perempuan. Namun, kondisi pasar kerja ini penting dibaca bersama persoalan pembagian kerja domestik. Perempuan yang bekerja sebagai pedagang kecil, pekerja rumahan, atau buruh tani tidak serta-merta terbebas dari tanggung jawab mengurus rumah tangga.

Mereka dapat menghadapi apa yang dikenal sebagai double burden atau beban ganda. Setelah menyelesaikan pekerjaan berupah, masih ada pekerjaan lain yang menunggu di rumah. Persoalannya bukan semata-mata kurangnya waktu istirahat, melainkan pembagian tanggung jawab yang timpang dan ketergantungan sistem ekonomi pada pekerjaan perawatan yang tidak dibayar.

Dengan kata lain, ketika perempuan masuk ke pasar kerja, tanggung jawab domestik tidak otomatis ikut terbagi. Tanpa dukungan layanan pengasuhan dan pembagian kerja yang lebih adil, partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi justru berpotensi menambah beban yang harus mereka tanggung.

Kerja Perawatan Bukan Kodrat Perempuan

UN Women dan International Labour Organization (ILO) telah lama menyoroti ketimpangan dalam pembagian kerja perawatan. Pengasuhan anak, perawatan lansia, pendampingan anggota keluarga yang sakit, serta pekerjaan rumah tangga merupakan bagian dari unpaid care work atau kerja perawatan tidak berbayar. Pekerjaan ini memiliki kontribusi nyata terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga dan aktivitas ekonomi.

Sayangnya, pekerjaan tersebut sering dianggap sebagai kewajiban alami perempuan. Padahal, ketika seorang ibu mengasuh anak agar pasangannya dapat bekerja, atau seorang anak perempuan merawat orang tuanya agar anggota keluarga lain tetap produktif, ada kontribusi penting yang sedang diberikan. Kontribusi itu kerap tidak terlihat karena tidak menghasilkan upah dan tidak selalu masuk dalam perhitungan ekonomi formal.

ILO menawarkan kerangka 5R untuk membangun pekerjaan perawatan yang layak. Kerangka ini mencakup Recognize, Reduce, Redistribute, Reward, dan Represent. Artinya, kerja perawatan tidak berbayar perlu diakui, bebannya dikurangi melalui penyediaan layanan dan infrastruktur publik, serta tanggung jawabnya didistribusikan kembali secara lebih adil. Sementara itu, pekerjaan perawatan berbayar perlu mendapat penghargaan melalui pekerjaan yang layak. Pekerja perawatan juga harus memiliki keterwakilan, akses terhadap dialog sosial, dan hak untuk melakukan perundingan bersama.

Pemerintah Indonesia bersama ILO meluncurkan pemutakhiran Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2026 pada September 2026. Pembaruan tersebut menekankan penguatan layanan perawatan, keterlibatan laki-laki dan ayah dalam pengasuhan, perlindungan pekerja perawatan, serta penerapan kerangka 5R. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa ekonomi perawatan perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan, bukan semata-mata urusan privat keluarga.

Baca juga: Negara yang Tak Bisa Dibaca: Ketika Perempuan Disabilitas Tersisih dari Layanan Digital

Keadilan Bengkulu Harus Dimulai dari Rumah

Memasuki usia ke-58, pembangunan Bengkulu perlu melampaui perhitungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah perlu mulai memikirkan kebijakan yang mengakui kerja perawatan sebagai bagian penting dari pembangunan.

Langkah tersebut dapat dimulai melalui penyediaan layanan penitipan anak dan perawatan lansia yang terjangkau, perlindungan bagi pekerja perawatan dan pekerja informal, serta pengumpulan data penggunaan waktu untuk mengetahui pembagian kerja domestik berdasarkan gender. Pemerintah juga perlu mendorong keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga.

Data penggunaan waktu penting karena dapat membantu pemerintah memahami siapa yang mengerjakan pekerjaan domestik, berapa lama waktu yang dihabiskan, dan bagaimana tanggung jawab tersebut dibagi di antara anggota keluarga. Tanpa data semacam ini, kerja perawatan berisiko terus dianggap sebagai urusan pribadi, bukan persoalan kebijakan publik.

Tema Bengkulu yang adil dan makmur seharusnya tidak berhenti sebagai slogan perayaan. Keadilan juga berarti perempuan memiliki waktu untuk beristirahat, mengembangkan diri, bekerja dengan layak, dan menentukan kehidupannya sendiri tanpa terus-menerus dibebani tanggung jawab perawatan.

Sebab, kemakmuran daerah tidak hanya dibangun oleh mereka yang menerima gaji setiap bulan, tetapi juga oleh mereka yang setiap hari memastikan orang lain bisa bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan. Sudah saatnya kerja tersebut diakui, dihargai, dan dibagi secara lebih adil, bukan terus dianggap sebagai kewajiban perempuan.


Referensi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Teras

Artikel Lainnya

Penjualan NCII: Ancaman yang Belum Teratasi

Marak Perselingkuhan,Kenapa Perempuan yang Disalahkan

Marak Perselingkuhan, Kenapa Perempuan yang Disalahkan?

Bincang Perempuan Circle: Wadah Kolaborasi dan Pemberdayaan Perempuan di Bengkulu

Leave a Comment