Bincangperempuan.com-Hari ini inklusifitas sudah menjadi jargon wajib di berbagai ruang, mulai dari diskusi aktivisme sampai acara seni. Tapi apa gunanya inklusi jika yang diundang hanya mereka yang tinggal dekat pusat dan logistik? Apakah narasi pinggiran cukup diwakilkan oleh orang yang punya privilege untuk tampil?
Banyak acara yang mengklaim diri sebagai ruang inklusif terbuka bagi semua latar belakang, dari pusat hingga pinggiran, dari identitas mayoritas hingga minoritas. Tapi ketika kita lihat lebih dekat, siapa yang sebenarnya hadir di ruang-ruang itu? Siapa yang duduk di panel, siapa yang diberi mic, dan siapa yang bisa hadir tanpa harus menggadaikan waktu, uang, dan akses?
Kondisi ini sering dibungkus alasan klasik seperti keterbatasan anggaran, kendala logistik, atau efisiensi. Tapi alih-alih mencari jalan agar suara-suara di luar Jakarta dan kota besar bisa benar-benar hadir, penyelenggara justru memilih jalur paling mudah—mengundang yang dekat dan terjangkau. Akibatnya, yang bicara tentang pinggiran justru bukan orang pinggiran itu sendiri.
Fenomena semacam ini adalah bentuk lain dari eksklusivitas terselubung. Bahasa inklusif yang ramah dan terbuka hanya jadi sebatas jargon. Di baliknya, sistem tetap mengulang pola lama yaitu memusatkan kuasa, akses, dan representasi pada wilayah yang “mudah dijangkau”—yang sebenarnya berarti: dekat pusat ekonomi, kekuasaan, dan jaringan.
Baca juga: Luka Patriarki: Inses, Ekonomi, dan Perlindungan Anak di Bengkulu
Demokrasi dan Inklusivitas yang Turun Kelas
Laporan Forum Demokrasi dan Inklusifitas yang diterbitkan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) pada 2019 menyoroti bagaimana eksklusi hari ini tidak hanya datang dari negara, tetapi juga dari sesama warga negara. Negara bisa membatasi akses ke media sosial, membungkam kritik, atau mengontrol narasi lewat regulasi digital. Tapi aktor non-negara seperti LSM, penyelenggara forum, bahkan sesama aktivis—juga bisa melakukan hal serupa, seperti membatasi siapa yang layak bicara, siapa yang layak tampil, dan siapa yang layak didengar.
Sering kali, bentuk eksklusinya tidak terlihat mencolok. Kita bahkan tak sadar sedang mengulang pola itu. Misalnya, ketika undangan untuk diskusi publik hanya berputar di lingkaran yang sama—teman satu kota, satu jaringan, satu kampus, atau satu spektrum sosial tertentu. Kelihatannya sederhana, sekadar soal kenyamanan dan efisiensi. Tapi praktik ini bisa jadi bibit eksklusivitas yang lebih dalam.
Narasi besar tentang inklusivitas akhirnya hanya jadi tempelan, karena yang hadir dan bersuara hanya mereka yang “nyambung” atau “udah biasa diajak”. Sementara suara dari luar lingkaran inti? Tidak disaring karena tak layak, tapi karena tidak sempat terpikirkan.
Di sinilah eksklusi tumbuh secara kultural. Bukan karena niat jahat, tapi karena kita terlalu terbiasa memilih yang “dekat dan familiar”—dan lupa bahwa inklusi butuh kerja ekstra untuk keluar dari lingkaran nyaman, aktif mencari yang belum bersuara, dan membuka ruang yang benar-benar setara.
Eksklusivitas semacam ini disebut FES sebagai penurunan demokrasi—sebuah kemunduran ketika inklusivitas hanya menjadi simbol, bukan praktik. Demokrasi seharusnya menjamin keterlibatan semua orang, terutama yang termarjinalkan. Tapi kalau inklusi hanya bisa diraih oleh mereka yang sudah punya akses sejak awal, maka ruang-ruang itu hanyalah pengulangan kekuasaan dalam bentuk yang lebih sopan.
Eksklusi di Ruang Digital: Musuh yang Tak Terlihat
Selain itu, eksklusi yang tidak kita sadari juga terjadi di ruang digital—yang katanya netral dan membuka akses untuk semua—kita menemukan bentuk eksklusivitas yang lebih halus, tapi dampaknya sangat nyata. Salah satunya adalah kemunculan cybertroops atau buzzer yang sengaja dipekerjakan (atau dimobilisasi) untuk mengintervensi ruang diskusi publik. Mereka menciptakan kebisingan, menyebar disinformasi, dan memecah belah solidaritas masyarakat sipil.
Studi Cybertroops and Public Opinion Manipulation through Social Media in Indonesia (CSIS x Safer Internet Lab) menegaskan bahwa Indonesia sudah masuk era ketika opini publik dibentuk oleh jaringan tersembunyi, terorganisasi, dan bekerja dengan bayaran. Mereka menggunakan akun anonim, konten disinformasi, dan kampanye terkoordinasi untuk menenggelamkan suara kritis. Dari Pilpres 2019, revisi UU KPK, sampai Omnibus Law—cybertroops hadir bukan untuk berdiskusi, tapi untuk mendominasi.
Mereka tak digerakkan oleh idealisme politik, tapi oleh insentif ekonomi. Setiap akun dibayar Rp 50–100 ribu, bisa mengelola puluhan akun sekaligus. Mereka menciptakan kebisingan buatan: meme, serangan personal, kampanye hashtag, dan framing yang menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan.
Akibatnya ruang digital yang seharusnya inklusif malah berubah jadi ladang eksklusi. Bukan karena tidak ada akses, tapi karena suara-suara alternatif tenggelam dalam lautan noise. Yang lebih mengkhawatirkan, eksklusivitas ini diperparah oleh logika echo chamber dan algoritma media sosial. Pengguna dikurung dalam lingkaran perspektif yang seragam, yang memperkuat bias dan menyingkirkan pandangan berbeda. Siapa pun yang tidak sesuai dengan arus atau tidak punya daya jangkau yang cukup (baik secara kapital, popularitas, atau jaringan), otomatis didepak dari percakapan utama. Inilah bentuk eksklusi yang tidak kasat mata, tapi sangat nyata.
Baca juga: ASN Dilarang Bercerai? Helmi Hasan Lupa Negara Bukan Penjaga Rumah Tangga
Inklusi Bukan Sekadar Undangan
Eksklusivitas hari ini tidak selalu muncul dalam bentuk pintu tertutup, tetapi bisa hadir lewat undangan terbuka yang hanya beredar di grup tertentu. Lewat panggung yang katanya untuk semua, tapi hanya bisa dijangkau mereka yang punya privilege logistik, jaringan, dan bahasa.
Dalam dunia yang serba cepat dan serba digital, inklusi bukan sekadar slogan—tapi kerja aktif untuk menggeser pusat. Menggeser siapa yang bicara, siapa yang diundang, siapa yang dianggap pantas tampil. Kalau tidak, maka inklusivitas hanya jadi estetika yang terlihat ramah, tapi tetap menjaga hierarki.
Referensi:
- Centre for Strategic and International Studies (CSIS). (2022). Cybertroops and public opinion manipulation through digital media in Indonesia. https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Research_Report_A4_Cybertroops_and_Public_Opinion_Manipulation_through….pdf
- Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia. (2019). Forum demokrasi dan inklusifitas: Mencari jalan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/16996.pdf
