Bincangperempuan.com- Pernahkah kamu melihat berita tentang rumah ibadah yang dirusak, massa yang membakar bangunan, atau kelompok tertentu yang dicap “sesat” sehingga ramai-ramai dibenci? Atau, ingatkah kamu saat isu kuliner seperti “rendang babi” tiba-tiba viral secara nasional dan memicu perdebatan panas soal toleransi dan kesucian budaya? Di media sosial pun polanya mirip. Belakangan ini, marak konten perundungan hingga pengejaran fisik terhadap laki-laki yang berpenampilan feminin, yang digerakkan oleh akun-akun tertentu atas nama penegakan moral.
Sekilas, semua kejadian ini terlihat tidak saling berhubungan. Tetapi, jika kita melihat polanya lebih jeli, ada satu kesamaan yaitu isu identitas sengaja digoreng agar terus memanas.
Fenomena inilah yang disebut sebagai taktik pengalihan isu dan adu domba modern. Ketika negara sedang menghadapi krisis yang menyengsarakan rakyat—seperti ketimpangan ekonomi yang melebar, korupsi, penggusuran lahan oleh korporasi, atau anjloknya daya beli masyarakat—para elit politik dan ekonomi tidak ingin disalahkan. Untuk mengamankan posisi, mereka sengaja melempar isu sensitif seputar agama, budaya, moralitas, dan gender yang mudah memancing emosi warga. Tujuannya agar amarah rakyat terpecah secara horizontal untuk saling serang sesama warga, alih-alih bersatu menuntut pertanggungjawaban penguasa atas sistem yang rusak.
Baca juga: Saat ChatGPT Jadi ‘Pintu Masuk’ Layanan Aborsi, Indonesia Masuk 10 Negara Teratas
Memahami Identitas politik
Sebelum masuk ke pembahasan isu identitas sebagai pengalihan isu. Kita perlu memahami konteks identitas politik. Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy, politik identitas adalah gerakan politik di mana kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan bersatu berdasarkan kesamaan identitas mereka—seperti ras, etnis, gender, seksualitas, agama, atau budaya—untuk menuntut pengakuan dan keadilan. Awalnya, gerakan ini lahir dari perjuangan kelompok marjinal, seperti gerakan feminisme kulit hitam atau hak-hak LGBTQ+. Gerakan-gerakan ini ingin menunjukkan bahwa penindasan yang mereka alami tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang kelas ekonomi semata.
Namun, pendekatan ini juga menuai kritik. Ketika politik identitas menjadi terlalu kaku, gerakan ini dikhawatirkan dapat mengabaikan persamaan antarkelompok dan memicu perpecahan sosial. Filsuf seperti Judith Butler mengingatkan bahwa identitas sebenarnya bersifat cair, bukan sesuatu yang tetap atau mutlak. Di sisi lain, pemikir berhaluan Marxis menilai bahwa maraknya politik identitas sering mengalihkan fokus masyarakat; dari yang seharusnya menganalisis akar masalah ekonomi dan kelas, menjadi sekadar meributkan isu budaya.
Di Indonesia sendiri, politik identitas paling sering muncul dalam bentuk isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Banyak studi lokal menunjukkan bahwa politisasi SARA kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk mengumpulkan massa, terutama menjelang pemilu. Praktik ini pada akhirnya hanya memperparah konflik di masyarakat, alih-alih menyelesaikan masalah struktural yang lebih mendasar seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Bagaimana Media dan Elit Memanipulasi Isu
Noam Chomsky dan Edward S. Herman dalam buku klasik Manufacturing Consent (1988) menjelaskan bagaimana media massa berfungsi sebagai sistem propaganda yang memproduksi “persetujuan” atau consent publik terhadap agenda penguasa. Melalui lima filter (kepemilikan, iklan, sourcing, flak, dan anti-komunisme/ideologi), media cenderung mengamplifikasi isu-isu yang menguntungkan elite sambil mengaburkan ketidakadilan sistemik.
Isu identitas yang emosional sangat efektif untuk ini karena mudah memicu amarah, klik, dan engagement, sehingga mengalihkan perhatian dari korupsi besar-besaran atau kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat kecil.
Brian Balfour dalam artikelnya yang terbit di Carolina Journal, menyampaikan argumen serupa. Ia berpendapat bahwa jika ia bagian dari ruling elite, tak ada cara lebih baik untuk menjaga kekuasaan selain mendorong masyarakat terobsesi dengan isu ras, gender, dan identitas. Dengan begitu, amarah rakyat dialihkan ke sesama (horizontal conflict) alih-alih ke penguasa, korporasi besar, atau pemerintah.
Dalam konteks Indonesia, saat posisi elit terancam oleh isu-isu genting yang merugikan rakyat seperti pengesahan regulasi yang memihak korporasi, korupsi, atau ketimpangan ekonomi yang makin lebar. Mereka akan melepas isu-isu yang sangat emosional di media sosial, mulai dari skandal figur publik, perdebatan moral, hingga sentimen keagamaan dan LGBTQIA. Setelah perhatian publik teralih, elit kemudian menerapkan strategi pecah belah dengan menggoreng polarisasi horizontal yang awet, seperti benturan antarkelompok, isu diskriminasi berbasis gender, atau dikotomi politik ala “Cebong vs Kadrun”.
Akibatnya, masyarakat bawah yang seharusnya bersatu menggugat kebijakan timpang justru sibuk saling serang dan menghabiskan energi untuk membenci sesama warga negara akibat perbedaan identitas maupun gender, sementara di balik kegaduhan tersebut, para elit bisa dengan tenang meloloskan agenda bisnis dan menguras kekayaan negara tanpa perlu takut didemo.
Baca juga: Katanya Ekonomi Lesu, Tapi Kok Kafe dan Mall Makin Rame? Mengenal Lipstick Effect
Dampak di Indonesia dan Mengapa Ini Berbahaya
Di Indonesia, pola pengalihan isu ini sangatbterasa, saat tulisan ini dibuat. Di tengah situasi ekonomi yang sedang goyah—ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka 18.000 per dolar AS, kenaikan harga barang, serta sulitnya mencari lapangan kerja—perhatian publik tiba-tiba dialihkan oleh ledakan isu SARA di media sosia. Belakangan ini, sentimen keagamaan dan kontroversi seputar kelompok LGBT sengaja digoreng hingga mendominasi diskusi publik selama berminggu-minggu. Akibat kegaduhan horizontal tersebut, isu-isu struktural yang jauh lebih mendesak bagi hajat hidup orang banyak, seperti konflik reforma agraria, tumpukan utang negara, hingga cengkeraman oligarki ekonomi, justru tenggelam dan jarang dibahas secara mendalam.
Akibatnya, masyarakat terkotak-kotak. Rakyat sibuk saling curiga dan bertengkar di komentar media sosial, sementara elite politik dan ekonomi tetap aman di atas. Polarisasi ini tidak hanya melemahkan perekat sosial, tapi juga membuat sulit terbentuknya gerakan massa yang solid menuntut perubahan sistemik.
Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan perlunya memisahkan antara gerakan keadilan identitas yang murni dengan manipulasi isu SARA sebagai alat politik. Selama perhatian publik terpaku pada konflik horizontal, akuntabilitas penguasa atas kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan akan terus luput dari pengawasan. Keberhasilan taktik ini sepenuhnya bergantung pada seberapa lama masyarakat tetap teralih dari siapa yang sebenarnya diuntungkan secara ekonomi di balik setiap kegaduhan identitas yang terjadi.
Referensi:
- Chomsky, N., & Herman, E. S. (1988). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Pantheon Books.
- The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/
- Balfour, B. (2021, 7 May). Is identity politics a distraction? Carolina Journal. https://www.carolinajournal.com/opinion/is-identity-politics-a-distraction/
