Bincangperempuan.com- Sempat ramai di media sosial, konten seorang pria kulit putih yang mengoreksi tata bahasa konten kreator @gitasav. Dalam videonya, Gita sebenarnya sedang menunjukkan langkah-langkah memformulasi produk skincare. Bahasa yang ia gunakan adalah bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris, atau yang biasa orang sebut sebagai “Bahasa Jaksel”.
Konten milik Gita tersebut kemudian direspons oleh @kangbumis, seorang lelaki kulit putih yang memang sering membagikan konten mengenai Indonesia. Di video itu, setiap kali Gita menyelipkan kata dalam bahasa Inggris, @kangbumis langsung mengoreksinya dengan padanan bahasa Indonesia yang dianggapnya baik dan benar.
Respons netizen pun langsung terbelah. Sebagian besar justru setuju dengan kritik @kangbumis. Narasi yang muncul rata-rata bernada menyayangkan, “Masa kita sampai diajarin sama bule buat berbahasa Indonesia yang benar?”
Namun, sebagian netizen lainnya meradang. Logikanya, buat apa juga seorang white man mengatur-atur kita yang notabene penutur asli (native speaker) bahasa tersebut? Mau bahasanya dicampur-campur atau bahkan dianggap “melecehkan” bahasa Inggris sekalipun, ya, itu hak kita yang bebas sebagai pemilik bahasa.
Baca juga: Etiskah Menagih Barang hingga Biaya Pacaran Setelah Putus?
Arogansi Bule (The Colonizer Mindset) dan Delusi Eksotisisme
Sengkarut komentar di lapak @kangbumis sebenarnya bukan sekadar soal debat tata bahasa biasa. Ini adalah replika tentang bagaimana mentalitas pascakolonial (post-colonial mentality) masih hidup subur di kepala kita.
Di satu sisi, kita melihat fenomena klasik orang kulit putih yang “sotoy” alias merasa paling tahu. Fenomena ini berakar dari konsep ekotisisme (exoticism). Menurut pemikiran Edward Said dalam teorinya mengenai Orientalisme, masyarakat Barat sering kali memandang dunia Timur sebagai sesuatu yang eksotis, mistis, dan statis untuk dikonsumsi secara intelektual. Mereka begitu terobsesi terhadap budaya Timur, mempelajarinya sampai ke seluk-beluknya, mungkin karena budaya asal mereka sendiri dirasa sudah membosankan.
Rasa kagum yang berlebihan terhadap hal-hal eksotis ini lama-lama berubah menjadi delusi otoritas. Mereka merasa berhak bicara karena sudah “belajar banyak” dan “paham seluk-beluknya”. Mereka mendadak punya hak moral untuk menceramahi penutur asli. Sikap merasa lebih tahu dan hobi menggurui orang lokal ini, sadar atau tidak, adalah perpanjangan dari mentalitas penjajah (colonizer mindset) yang narsistik. Mereka memposisikan diri sebagai white savior yang merasa harus menyelamatkan budaya lokal dari kelalaian orang lokal itu sendiri.
Konteks Sejarah: Kontrol Lidah Bumiputera
Sejarah bangsa kulit putih punya rekam jejak panjang dalam mengontrol lidah bumiputera. Melansir kajian Suryadi (2012) dalam Politik Bahasa pada Masa Hindia Belanda, sejak kedatangan Belanda pada akhir abad ke-16, bahasa Belanda sebenarnya tidak pernah menjadi bahasa pergaulan umum karena penyebarannya sengaja dibatasi.
Barulah pada abad ke-20, ada kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan bahasa Belanda, itu pun terbatas hanya untuk lapisan kelas atas masyarakat pribumi demi mencetak tenaga kerja birokrasi yang murah. Hasilnya, hingga tahun 1940, hanya sebanyak dua persen penduduk Indonesia yang mengenal bahasa Belanda.
Rezim Hindia Belanda sengaja membatasi ini untuk menegaskan hierarki rasial dan kekuasaan. Bahasa Belanda ditempatkan di kasta tertinggi yang eksklusif, sementara bahasa Melayu dan bahasa daerah diatur ketat oleh para orientalis Barat. Orang pribumi dilarang sembarangan menggunakan bahasa penguasa, sementara pejabat kolonial bertindak sebagai “polisi bahasa” yang menentukan mana ucapan yang layak bagi kaum terjajah. Ketika white man hari ini membuat konten khusus untuk mendisiplinkan kosakata kita di media sosial, mereka secara tidak sadar sedang mereproduksi arogansi kolonial lama tersebut.
Baca juga: Bahasa Ribet Asal Tak Dipecat: Mengenal Kamus Bahasa Korporat Ala Gen Z
Code-Mixing Sebagai Perlawanan
Namun, ada satu hal yang gagal dipahami oleh arogansi kulit putih tersebut. Fenomena campur bahasa (code-mixing) yang dilakukan anak muda hari ini sebenarnya adalah hal lumrah dan bahkan bisa dibaca sebagai bentuk resistensi pascakolonial yang santai.
Pakar linguistik Universitas Indonesia, Bernadette Kushartanti, menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan risiko wajar dari kontak bahasa. “Saya tidak mengatakan bahwa ini tidak mengkhawatirkan, tapi kita harus melihatnya dari dua sisi,” ujarnya dalam wawancara bersama BBC Indonesia. Di satu sisi kita memang butuh aturan formal, tapi di sisi lain, bahasa memiliki fungsi sosial yang dinamis. “Kalau terlalu formal maka pada situasi tertentu kita akan menjadi terasing,” tambah doktor linguistik tersebut.
Kushartanti menegaskan bahwa dalam keadaan informal, penggunaan bahasa yang terlalu formal justru akan terasa aneh. “Kita pakai bahasa gaul biar akrab, bahasa ini sebetulnya yang mengakrabkan kita.” Lebih lanjut, ia menilai keberadaan bahasa asing yang dicampur ini tidak serta-merta menjadi ancaman laten bagi Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah selama penuturnya masih memiliki kebanggaan dan ruang untuk merawatnya.
Kuncinya bukan pada melarang atau menghujat campur bahasa di tongkrongan, melainkan kemampuan penutur untuk membedakan konteks. Selama dalam situasi resmi kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik, code-mixing di ruang non-formal bukanlah kesalahan besar.
Sindrom Inlander yang Masih Hidup Subur
Jika dulu penjajah mengontrol bahasa sebagai alat penundukan, maka aksi kita hari ini yang dengan santai mengacak-acak, mencampur, bahkan “merusak” tata bahasa Barat (baik Inggris maupun Belanda) di ranah kasual sebenarnya merupakan usaha merebut (appropriate) bahasa mereka. Kita menelanjangi sifat sakralnya, dan menjadikannya alat mainan komunikatif sesuai kebutuhan kita sendiri. Jadi, ketika kita mencampur bahasa sesuka hati, itu bukan tanda kita tidak nasionalis, tetapi justru pernyataan sikap bahwa kita bukan lagi korban yang bisa didikte oleh standarisasi Barat.
Namun, sayangnya, ironi terbesar justru datang dari respon sindrom inlander netizen kita sendiri. Ketika orang lokal melakukan code-switching, netizen buru-buru menghujatnya dengan cap “sok elitis”, “keminggris”, atau “merusak identitas bangsa”. Tapi begitu ada bule pirang datang membawa narasi “bahasa yang baik dan benar”, netizen kita langsung tunduk patuh, memuji-muji, dan memperlakukannya seperti pahlawan pelestari kebudayaan.
Yang menjadi masalah di sini adalah kerelaan kita untuk diatur-atur oleh orang yang bukan pemilik budaya tersebut. Kita mesti sadar bahwa kita tidak butuh divalidasi, didikte, apalagi diajari cara berbicara oleh arogansi orang yang nenek moyangnya dulu menjajah tanah air kita.
Referensi:
- BBC News Indonesia. (2018, September 13). Apakah Kita Harus Khawatir dengan penggunaan bahasa ‘Anak Jaksel’? BBC News Indonesia https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-45499464
- Suryadi. (2012). Politik bahasa pada masa Hindia Belanda. Jurnal Kebudayaan, 7(2), 165–178. https://media.neliti.com/media/publications/181188-ID-politik-bahasa-pada-masa-hindia-belanda.pdf
