Bincangperempuan.com- Bencana banjir melanda Sumatera pada penghujung November 2025. Masyarakat yang tinggal di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh menerima dampaknya. Ratusan orang meninggal, banyak yang masih hilang, dan ribuan warga menunggu bantuan yang datangnya belum merata. Setiap kali banjir besar melanda, narasi yang muncul biasanya berkisar pada kerugian materi, jumlah korban, serta upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan secepat mungkin. Namun, ada isu lain yang selalu muncul, tetapi jarang dianggap penting yaitu bagaimana perempuan mengalami bencana secara berbeda.
Di tengah kekacauan itu, perspektif gender dalam penanggulangan bencana masih sering diabaikan. Ketika membicarakan posko pengungsian, distribusi logistik, atau kebutuhan dasar penyintas, komentar seperti “mengapa harus dibedakan antara perempuan dan laki-laki?” atau “kenapa perempuan seolah lebih merepotkan?” masih sering terdengar. Padahal dalam setiap situasi krisis, ketimpangan gender justru terlihat paling jelas. Peran sosial yang dilekatkan pada perempuan membuat mereka menanggung risiko dan beban tambahan yang jarang masuk perhitungan kebijakan bencana.
Baca juga: Pemenuhan Hak Perempuan dalam Situasi Bencana Masih Belum Ideal
Mengapa Perempuan Paling Terdampak?
Bayangkan ketika bencana banjir melanda, siapa yang biasanya memikirkan air untuk memasak? Siapa yang mengurus anak-anak yang mulai sakit? Siapa yang mengurus anggota keluarga lansia? Siapa yang memastikan keluarga bisa makan sementara listrik mati dan pasokan air tercemar? Jawabannya pasti ibu atau perempuan.
Kita masih hidup di masyarakat yang sangat heteronormatif dalam pembagian peran. Perempuan dibentuk untuk jadi pengurus rumah, pengasuh, penanggung jawab kebutuhan harian. Laki-laki bisa saja bilang sedang bekerja atau keluar mencari bantuan, sementara perempuan di posko harus memikirkan dari mana air bersih bisa didapat pada hari itu.
Begitu sumber air terputus, beban perempuan langsung berlipat. Perempuan membutuhkan lebih banyak air—untuk kebersihan tubuh, untuk memasak, untuk mengurus anak. Dan itu semakin krusial untuk perempuan yang menstruasi, karena akses terhadap pembalut dan ruang aman untuk bersih-bersih sering kali minim di pengungsian.
Belum lagi perempuan yang menyusui. Mereka butuh ruang laktasi yang layak, sebab menyusui di ruang publik masih dianggap tabu. Akhirnya banyak yang terpaksa menyusui di tempat sempit, tidak higienis, atau bahkan menahan diri karena tidak nyaman. Semua ini jarang masuk daftar prioritas bantuan, padahal dampaknya besar bagi kesehatan ibu dan bayi.
Ancaman Kekerasan Seksual Hingga Perdagangan Manusia
Selain persoalan kebutuhan dasar, risiko kekerasan juga meningkat tajam ketika terjadi bencana. Banyak studi dan laporan internasional menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan lebih rentan mengalami kekerasan berbasis gender di pengungsian. Minimnya penerangan, tidak adanya pemisahan ruang tidur, dan kurangnya pengawasan menjadi faktor utama munculnya pelecehan dan kekerasan seksual.
UNICEF dan NHRC, misalnya, mencatat lonjakan perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak pasca-gempa Nepal 2015. Laporan itu menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia meningkat sebanyak 200–300% setelah bencana. Kekacauan sosial, hilangnya mata pencaharian, serta posisi perempuan yang tidak dilindungi membuat mereka lebih mudah dieksploitasi. Situasi serupa juga berpotensi terjadi di Indonesia ketika bencana besar melanda, terutama di wilayah yang sudah memiliki persoalan kerentanan sosial ekonomi sebelumnya.
Hal yang sering luput dipahami adalah: bencana tidak hanya meruntuhkan rumah, tetapi juga struktur perlindungan sosial. Ketika keluarga tercerai-berai, aparat kewalahan, dan komunitas sibuk menyelamatkan diri, perempuan kehilangan ruang aman yang biasanya melindungi mereka. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan dan jaringan perdagangan manusia. Perspektif gender bukan tambahan “opsional”, tetapi kebutuhan mendesak untuk mencegah risiko yang muncul setelah bencana.
Baca juga: 100 Hari Prabowo-Gibran: Pemiskinan Perempuan di Balik Janji Pembangunan
Perempuan Kehilangan Akses Ekonomi Lebih Cepat
Dampak bencana tidak berhenti pada fase darurat. Ketika air surut dan penyintas mulai memikirkan pemulihan, perempuan berada pada posisi yang jauh lebih rentan secara ekonomi. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2024) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 64,2 juta pelaku UMKM, dan lebih dari 64% di antaranya dikelola oleh perempuan. Artinya, sekitar 41 juta perempuan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat—mulai dari warung kecil, usaha makanan rumahan, kerajinan tangan, hingga jasa layanan.
Ketika banjir melanda, usaha kecil inilah yang paling cepat hancur. Banyak usaha perempuan bergantung pada alat produksi sederhana di rumah: kompor, freezer, mesin jahit, rak dagangan, atau bahan baku. Sekali rumah terendam, seluruh modal kerja lenyap dalam hitungan jam. Tidak seperti perusahaan besar, UMKM perempuan jarang punya tabungan darurat, asuransi, atau akses pinjaman yang mudah. Ketika mesin rusak dan stok habis, mereka terpaksa memulai dari nol atau membiarkan usahanya mati.
Situasi diperparah oleh fakta bahwa perempuan sering kali tidak memiliki aset atas nama mereka, sehingga sulit memenuhi syarat administratif untuk mengakses modal pemulihan. Bencana, dengan kata lain, memperlebar jurang ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.
Oleh karena itu ketika membicarakan tentang bencana, penting untuk memahami bahwa dampaknya tidak pernah netral. Banjir yang melanda Sumatera menunjukkan bahwa tanpa perspektif gender, respons bencana berpotensi mengabaikan kelompok yang paling rentan. Perempuan bukan hanya korban dalam bencana; tetapjuga aktor penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga, memulihkan komunitas, dan menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu, kebutuhan mereka harus dipandang sebagai prioritas, bukan catatan kaki.
Referensi:
- UNICEF. (2015). Post-earthquake human trafficking risks in Nepal. National Human Rights Commission Nepal. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27628536/
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). 41 juta pelaku usaha perempuan jadi penggerak ekonomi Indonesia. Liputan6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/6152998/41-juta-pelaku-usaha-perempuan-jadi-penggerak-ekonomi-indonesia
