Bincangperempuan.com- Di tengah suhu bumi yang terus meningkat dan bencana alam yang kian sering terjadi, generasi muda Indonesia semakin vokal menuntut tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi krisis iklim. Pada momentum Sumpah Pemuda tahun ini, seruan itu menggema lewat diskusi bertajuk “Gen Z Menagih Tanggung Jawab Iklim”, bagian dari seri Diskusi Dua-Mingguan Nexus Tiga Krisis Planet.
Acara ini menghadirkan dua pembicara yaitu Febriani Nainggolan, Campaign & Communication Staff Climate Rangers, dan Dian Irawati, Co-Founder Kawula17. Diskusi menyoroti keresahan anak muda yang tumbuh di tengah ancaman perubahan iklim, mulai dari polusi udara, suhu ekstrem, banjir, hingga kekeringan panjang yang memengaruhi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Krisis Iklim, Bukan Lagi Isu Masa Depan
Menurut riset Climate Rangers terhadap 382 responden Gen Z di Jakarta, mayoritas anak muda kini menyadari bahwa perubahan iklim nyata dan berdampak pada kehidupan mereka. Tetapi, 95,5 persen responden masih memahami krisis iklim sebatas peristiwa cuaca ekstrem.
“Padahal, dampak krisis iklim jauh lebih kompleks—bukan hanya soal panas yang meningkat, tapi juga tentang kesehatan fisik dan mental, rusaknya infrastruktur, serta hilangnya sumber penghidupan,” ujar Febriani Nainggolan.
Ia menambahkan, generasi yang lahir pada tahun 2020 akan menghadapi kondisi yang jauh lebih berat dibandingkan generasi sebelumnya. “Mereka akan mengalami gelombang panas tujuh kali lebih sering, kekeringan tiga kali lebih banyak, dan banjir besar dua kali lebih intens. Karena itu, krisis iklim bukan isu masa depan, ini isu masa kini,” tegasnya.
Baca juga: Gen Z Bicara Bumi: Anak Muda Melawan Krisis Iklim
Pelibatan Anak Muda Masih Sekadar Formalitas
Meski kesadaran meningkat, riset yang sama menemukan bahwa 62,4 persen responden menilai pelibatan generasi muda oleh pemerintah masih sebatas formalitas. Febri menilai, banyak program yang menjadikan anak muda sekadar “pajangan” untuk menunjukkan kesan inklusif.
“Orang muda sering diundang hanya untuk meramaikan acara, bukan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Padahal, kami yang akan menanggung dampaknya paling lama,” ujarnya.
Moderator acara, Fiorentina Refani, juga menyoroti absennya perwakilan Kemenpora dalam diskusi tersebut. “Untuk pemerintah yang tidak hadir dalam diskusi ini, simaklah masukan dari kami: ubah kebijakan Pemerintah untuk generasi muda. Ambil sikap lebih ambisius dalam mengurangi emisi,” ucapnya.
Kesadaran Publik yang Kian Meningkat
Dian Irawati dari Kawula17 memaparkan hasil riset lembaganya yang mengukur kepedulian publik terhadap isu lingkungan. Dalam survei publik pada kuartal ketiga 2025 terhadap 404 responden, kata Dian, ada dua isu utama yang disoroti oleh masyarakat, yakni inefisiensi pengelolaan sampah (33%), dan kerusakan lingkungan akibat tambang (32%).
Meningkatnya perhatian terhadap isu-isu ini didorong oleh maraknya publikasi terkait hal-hal yang merusak alam Indonesia, seperti kasus di Raja Ampat yang memicu kampanye #SaveRajaAmpat, serta isu perampasan hutan adat (26%) yang turut mengemuka lewat kampanye #SavePulauPadar. “Tren ini menunjukkan, dalam dua tahun terakhir kesadaran publik semakin kuat terhadap pentingnya perlindungan ekosistem dan keadilan lingkungan di Indonesia,” kata Dian.
Dari Penonton Menjadi Penggerak
Dalam survei lain terhadap 1.342 anak muda, Kawula17 mencatat peningkatan signifikan dalam tingkat partisipasi sosial. Sebanyak 42 persen kini termasuk kategori participant, naik dari sebelumnya yang hanya menjadi spectator, sementara 35 persen lainnya aktif sebagai activist.
Artinya, semakin banyak anak muda yang tidak hanya mengikuti isu, tetapi juga terlibat langsung dalam advokasi lingkungan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan antikorupsi. Mereka tidak lagi puas hanya menjadi penonton perubahan, melainkan mulai menempatkan diri sebagai bagian dari solusi. Dari kampanye digital, kegiatan komunitas, hingga aksi langsung di lapangan—semangat generasi muda untuk bersuara semakin terasa.
Namun, partisipasi itu belum sepenuhnya diakui dan difasilitasi. Banyak anak muda masih dianggap belum kompeten atau terlalu emosional dalam menyampaikan pandangan. “Anak muda sering dipandang sebagai beban, bukan mitra strategis. Padahal, mereka adalah kelompok paling rentan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Dian.
Ketika ruang partisipasi terbatas dan dukungan minim, muncul rasa takut yang justru menghambat keberanian untuk bergerak. Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 50 persen anak muda menyebut “rasa takut” sebagai penghalang terbesar untuk terlibat lebih jauh. “Misalnya takut dibilang sok tahu, takut berbeda pendapat, atau takut berpartisipasi,” jelas Dian.
Baca juga: Perempuan Alam Lestari : Menghidupkan Kearifan Lokal dan Melawan Perubahan Iklim
Kebijakan Iklim Masih Kurang Ambisius
Febri menyoroti pula posisi Indonesia dalam upaya global menahan laju pemanasan bumi. “Secara global, dunia sudah menyepakati Perjanjian Paris untuk menahan kenaikan suhu di bawah 1,5°C. Sayangnya, suhu bumi kini telah meningkat 1,3°C, dan bahkan dalam skenario paling optimistis bisa mencapai 1,9°C,” jelasnya.
Ia menilai kebijakan iklim Indonesia masih belum cukup ambisius. “Emisi tetap meningkat, bahkan dengan adanya kontribusi dari sektor kehutanan,” tambahnya.
Menagih Komitmen Pemerintah
Melalui jaringan Climate Rangers di 32 provinsi, generasi muda Indonesia menyerukan sejumlah tuntutan: kebijakan iklim yang adil dan ambisius, transisi energi berkeadilan, pertanggungjawaban negara maju terhadap kerusakan historis, serta partisipasi bermakna bagi orang muda.
Kepada pemerintah Indonesia, mereka mendesak pengesahan kebijakan berkeadilan iklim, penghentian solusi palsu, pendanaan untuk solusi berbasis rakyat, dan keberpihakan terhadap keadilan lingkungan.
Seruan ini menjadi pengingat bahwa generasi muda bukan sekadar penerus bangsa, tetapi juga pihak yang paling merasakan konsekuensi dari kebijakan yang diambil hari ini. Mereka tidak lagi menunggu giliran untuk bersuara, mereka sudah menagih tanggung jawab atas masa depan yang lebih layak dihuni.
