Potongan Tunjangan DPR, Kosmetik Politik di Tengah Krisis Rakyat

September 9, 2025

Bincangperempuan.com- Setelah pekan demonstrasi meletus di berbagai kota, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) akhirnya memenuhi sebagian kecil tuntutan publik. Sorotan utama jelas soal tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak masuk akal mencapai Rp105 juta per bulan. Angka itu dianggap tidak pantas, apalagi ketika rakyat harus berjibaku dengan harga pangan, biaya sewa rumah, dan cicilan hidup yang makin mencekik.

Menjawab tekanan, melansir dari CNBC, DPR RI mengumumkan enam keputusan baru pada Jumat malam (5/9/2025). Dalam konferensi pers, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa take home pay (THP) anggota dewan kini “hanya” Rp65,59 juta per bulan. Angka ini turun dari Rp105 juta berkat pemangkasan tunjangan rumah—yang sebelumnya menjadi bahan olok-olok di publik karena dianggap “subsidi gedongan.”

Namun, potongan belasan juta itu tidak mengubah apa-apa. Anggota DPR tetap menerima berbagai fasilitas lain, termasuk hak pensiun. Sesuai PP No. 75 Tahun 2000, besaran pensiun berkisar dari Rp401 ribu (masa jabatan 1–6 bulan) hingga Rp3,6 juta untuk mereka yang menjabat dua periode. Jadi, selain gaji besar, ada pula jaminan seumur hidup yang menanti. Rakyat? Ya, silakan tabung BPJS atau berharap rezeki nomplok.

Gaji DPR Vs Gaji Warga

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, Februari 2025) yang dilansir dari Manado Post, rata-rata pekerja Indonesia bekerja sekitar 41 jam per minggu dengan penghasilan Rp2,84 juta per bulan. Angka ini memang naik tipis dari Rp2,76 juta setahun sebelumnya, tapi tetap jauh dari kata layak—apalagi di kota besar dengan biaya hidup yang terus meroket.

Kalau kita bedah lebih dalam, ketimpangan itu makin jelas. Data BPS menunjukkan bahwa 36,23 juta orang mayoritas pekerja berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Mereka adalah pelayan kafe, kasir minimarket, pekerja UMKM, buruh warung makan, hingga karyawan toko kelontong yang harus berdiri 10–12 jam sehari. Di banyak daerah, terutama di luar Jakarta dan kota besar, gaji Rp1,5 juta sampai Rp2 juta masih menjadi standar. Bagi mereka, tambahan seratus ribu rupiah saja bisa menentukan apakah bulan ini bisa bayar kos tepat waktu atau harus gali utang lagi. Di sisi lain, hanya 4,69 juta orang yang bisa membawa pulang lebih dari Rp5 juta per bulan—jumlah yang kecil dibanding total angkatan kerja.

Sekarang bandingkan dengan DPR. Bahkan setelah gaji mereka dipotong, seorang anggota dewan masih bisa membawa pulang Rp65,6 juta per bulan. Itu berarti 23 kali lipat lebih besar daripada gaji rata-rata pekerja Indonesia. Jika pekerja sektor F&B harus menabung setahun penuh demi sekadar membeli motor bekas, anggota dewan bisa menghabiskan setara UMR bulanan hanya untuk sekali makan malam di restoran bintang lima.

Di Negara Lain Gimana?

Untuk menambah perspektif, mengutip dari berbagai sumber berikut ini beberapa gaji dan tunjangan anggota parlemen dibandingkan pekerja di negara lain.

Inggris
Menurut Politics.co.uk, gaji dasar anggota parlemen (MP) adalah £91.346 per tahun, atau sekitar tiga kali lipat median gaji nasional yang berada di angka £34.963 per tahun. Angka “3×” ini jelas, ada datanya, bukan sekadar dugaan.
Amerika Serikat
Anggota Kongres AS digaji tetap US$174.000 per tahun, atau sekitar Rp238 juta per bulan (kurs US$1 = Rp16.402). Upah minimum nasional setara US$1.478 per bulan atau Rp24,2 juta, sehingga menghasilkan rasio sekitar 9,8 kali lipat. Sistem pajak progresif di AS juga memastikan kontribusi wakil rakyat lebih proporsional.
Singapura
Tunjangan anggota parlemen sekitar SSGD 192.500, yang setara dengan Rp 2,19 miliar per tahun, atau sekitar Rp 182,8 juta per bulan jika dibagi rata. Rata-rata pendapatan masyarakat Singapura adalah sekitar SGD 5.500 per bulan (sekitar Rp 66 juta per bulan), menghasilkan rasio sekitar 3–4× lipat bila dibandingkan tunjangan anggota parlemen.

Bandingkan dengan Indonesia jaraknya bisa 23-30 kali lipat. Anggota DPR bisa mengantongi puluhan juta rupiah per bulan, sementara pekerja rata-rata hanya bergulat dengan gaji UMR yang pas-pasan untuk sekadar bertahan hidup. Di titik ini, masalahnya bukan sekadar “gaji besar tetapi ada jurang sosial yang semakin menganga antara elit politik dan rakyat biasa.

Potongan yang Hanya Kosmetik

Pemotongan gaji DPR dari Rp105 juta menjadi Rp65 juta hanyalah bentuk kompromi yang tidak menyentuh akar masalah. Rakyat mungkin bersorak sebentar, tapi kenyataannya jurang tetap menganga.

Apalagi, publik tidak hanya menuntut soal angka gaji. Ada catatan jauh lebih serius yang belum dijawab: pengusutan orang-orang yang hilang dan meninggal selama demonstrasi, pembatalan kebijakan-kebijakan problematik yang lahir dari meja rapat Senayan, hingga penarikan militer dari urusan sipil yang masih mandek sampai hari ini. Selama tuntutan mendasar ini belum dipenuhi, pemotongan gaji hanyalah kosmetik—menambal citra, bukan memperbaiki luka.

Referensi: