Bincangperempuan.com- Ketika jam kantor memaksamu lembur dan malam sudah larut, perjalanan pulang berubah menjadi latihan kalkulasi risiko yang melelahkan. Sebenarnya kamu bisa mengombinasikan transportasi umum dan berjalan kaki singkat ke tempat kos. Tapi di kenyataannya, trotoar yang gelap, ancaman catcalling, pemalakan, sampai risiko kekerasan fisik langsung menghapus opsi murah itu. Jari-jarimu otomatis membuka aplikasi untuk memesan ojek online.
Ironisnya, ojek online pun gagal menawarkan rasa aman mutlak. Duduk di jok belakang pengemudi laki-laki menyisakan kecemasan tersendiri. Kepala langsung dipenuhi bayang-bayang kasus kriminal yang pernah terjadi seperti percobaan pemerkosaan, pelecehan, sampai cerita horor penumpang yang dibawa berputar-putar tanpa arah oleh driver.
Kecemasan ini tidak lahir dari proyeksi paranoia yang berlebihan. Tetapi memang standar kewaspadaan harian yang harus ditanggung perempuan setiap kali mereka harus pulang malam. Kerap kali perempuan harus membayar ekstra demi keamanan dan keselamatan mereka, inilah yang disebut “safety tax”.
Safety Tax yang Kerap Tidak Perempuan Sadari
Safety tax atau pajak keselamatan bukanlah kebijakan resmi yang tercantum dalam anggaran negara. Tetapi denda tersembunyi yang dibayar perempuan setiap hari. Dari urusan mobilitas, pemilihan hunian berbiaya tinggi, hingga barang-barang konsumsi harian, perempuan terpaksa merogoh kocek lebih dalam sekadar untuk bisa eksis di ruang publik.
Beban finansial ini bahkan dimulai dari hal-hal paling remeh di rak pertokoan. Barang-barang yang didesain khusus untuk perempuan—seperti pakaian, sepatu, hingga produk perawatan—kerap dipatok dengan harga lebih tinggi. Ambil contoh silet pencukur rambut: ketika diberi kemasan warna merah muda dan label “for women”, harganya langsung melonjak dibanding versi warna netral. Praktik diskriminatif berbasis gender yang dikenal sebagai pink tax ini hanyalah lapis pertama dari beban ekonomi ekstra yang ditanggung perempuan.
Lebih dari itu, perempuan secara konstan harus memodifikasi rutinitas hidup mereka demi bertahan hidup. Mulai dari mengambil rute perjalanan yang lebih jauh dan mahal, pulang sebelum matahari tenggelam, membayar taksi privat, mendaftar kelas bela diri, hingga disuruh membawa perangkat perlindungan diri seperti pepper spray, tongkat, atau pisau lipat.
Ironisnya, bahkan ketika fasilitas publik seperti gerbong khusus perempuan dihadirkan demi menghindari pelecehan, tata letaknya yang berada tepat di bagian paling ujung rangkaian justru menempatkan mereka pada kerentanan fisik yang berbeda saat terjadi insiden fatal. Semua kompromi ini menuntut biaya nyata yang menguras mental dan fisik secara konsisten.
Baca juga: Negara yang Tak Bisa Dibaca: Ketika Perempuan Disabilitas Tersisih dari Layanan Digital
Angka di Balik Biaya Keselamatan
Beban ini bukan sekadar asumsi, melainkan realitas terukur. Berdasarkan laporan global dari Plan International (2024), anak perempuan dan perempuan muda harus menanggung safety tax yang masif demi menghindari bahaya setelah hari gelap.
Di Inggris, sebanyak 62% perempuan muda terpaksa menggunakan taksi setidaknya sekali sebulan demi menghindari risiko kekerasan di transportasi umum atau jalanan malam. Mereka yang melakukannya rata-rata menghabiskan £44 per bulan (sekitar £528 per tahun), dan lebih dari 16% di antaranya merogoh kocek lebih dari £900 setiap tahunnya.
Waktu hidup mereka pun ikut dirampas. Sekitar 74% perempuan mengaku selalu atau kerap memilih rute perjalanan yang lebih panjang demi menghindari area rawan. Seperlima dari mereka (19%) harus rela memperpanjang durasi perjalanan hingga lebih dari 30 menit setiap minggu, yang jika diakumulasikan mencapai lebih dari 26 jam terbuang dalam setahun.
Ketika Rasa Aman Menjadi Hak Istimewa Kelas
Sayangnya, tidak semua perempuan memiliki kemewahan finansial untuk melunasi tagihan safety tax ini. Untuk memesan ojek online setiap malam, membayar sewa kos berkeamanan tinggi, atau membeli perlengkapan proteksi diri kerap mengasumsikan bahwa setiap perempuan memegang hak istimewa ekonomi yang setara.
Bagi buruh perempuan, pekerja shift malam, atau mahasiswi dengan anggaran pas-pasan, opsi-opsi “aman” tersebut adalah kemustahilan. Mereka tidak memiliki keleluasaan untuk menghindari angkutan umum yang sepi atau menolak berjalan kaki di lorong-lorong remang demi mengejar waktu. Keterbatasan dompet memaksa mereka masuk ke dalam zona risiko paling brutal tanpa jaring pengaman apa pun.
Pada titik inilah safety tax menjadi bentuk ketidaksetaraan yang keji: meminggirkan perempuan kelas pekerja pada risiko kekerasan yang paling tinggi, sementara sistem terus-menerus mencuci tangan dari tanggung jawab penataan ruang yang layak.
Baca juga: Nipple Tint: Ketika Standar Kecantikan Eurosentris Masuk ke Ranah Paling Privat
Ketika Tanggung Jawab Dilempar ke Pundak Korban
Sering kali, solusi yang ditawarkan masyarakat untuk mengatasi ketidakamanan publik sangat menyederhanakan masalah. Menyarankan perempuan untuk membawa pepper spray, tongkat, gantungan kunci bersenjata, atau mendaftar kelas bela diri memang terdengar mudah untuk diucapkan.
Namun, tidak ada satu pun dari hal-hal tersebut yang didapat secara cuma-cuma. Semua itu butuh modal. Di sinilah letak ketidakadilannya: safety tax jatuh secara timpang pada satu gender saja. Alih-alih memperbaiki infrastruktur ruang publik agar layak dan aman bagi semua orang, masyarakat dan negara justru melimpahkan tanggung jawab keamanan itu ke pundak perempuan, memaksa mereka membayar sendiri hak dasar yang semestinya dijamin oleh negara.
Kita terus meneriakkan narasi agar perempuan lebih aktif di dunia kerja, mandiri secara finansial, dan meramaikan ruang publik. Namun, kita jarang mau jujur mengevaluasi apakah ekosistem di sekitar mereka memungkinkan hal itu tercapai di atas pijakan yang setara. Selama rasa aman masih berbayar, kesetaraan hanyalah janji kosong yang pincang.
Referensi:
- Plan International. (2024). Safety tax: Girls spend hundreds each year to avoid nighttime dangers. https://plan-uk.org/press/safety-tax-girls-spend-hundreds-each-year-avoid-nighttime-dangers
