Bincangperempuan.com- Women’s March Jakarta kembali digelar pada 7 November 2026. Aksi ini bukan yang pertama kali karena telah menjadi agenda tahunan untuk menyuarakan kesetaraan gender dan keadilan bagi kelompok yang mengalami diskriminasi. Namun, ada hal menarik dari tuntutan tahun ini: isu yang dibawa tidak hanya berkaitan dengan pengalaman perempuan, tetapi juga persoalan ekonomi, kebebasan sipil, konflik, hingga kerusakan lingkungan.
Mengutip The Indonesian Institute, Women’s March Jakarta pertama kali diselenggarakan pada 4 Maret 2017, menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret. Aksi tersebut terinspirasi oleh gelombang Women’s March di berbagai negara, terutama aksi besar di Amerika Serikat pada Januari 2017 setelah pelantikan Donald Trump sebagai presiden. Gerakan global tersebut merespons pernyataan dan kebijakan politik yang dipandang mengancam hak perempuan serta kelompok minoritas.
Pada aksi pertamanya, isu yang disuarakan mencakup penghapusan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan hak kesehatan perempuan, perlindungan pekerja perempuan, kebijakan publik berperspektif gender, keterwakilan perempuan dalam politik, serta penghapusan diskriminasi terhadap kelompok LGBT.
Sejak itu, Women’s March Jakarta berkembang menjadi agenda tahunan dengan cakupan isu yang semakin luas. Perjuangan perempuan tidak lagi dibicarakan hanya dalam konteks kekerasan atau kesetaraan di tempat kerja, tetapi juga berkaitan dengan kebebasan sipil, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, hak masyarakat adat, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Perluasan isu ini memperlihatkan bahwa ketidakadilan gender tidak berdiri sendiri. Pengalaman seorang perempuan pekerja rumah tangga, perempuan penyandang disabilitas, perempuan adat, pekerja migran, dan perempuan queer tidak selalu sama. Masing-masing menghadapi hambatan yang dapat dipengaruhi oleh kelas ekonomi, identitas, pekerjaan, seksualitas, maupun kondisi sosialnya.
Baca juga: Dear Warga: Takut Kok Sama Warna? Lupa Sama Penindasan
Apa Tuntutan Women’s March Jakarta 2026?
Untuk edisi 2026, Women’s March Jakarta berlangsung pada Sabtu, 7 November 2026, dengan rute dari Simpang Sarinah menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi tahun ini membawa sembilan tuntutan yang menghubungkan keadilan gender dengan persoalan ekonomi, ekologis, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia. Sembilan tuntutan tersebut meliputi:
- Keadilan ekonomi dan perlindungan sosial universal. Menuntut penurunan harga kebutuhan pokok, prioritas anggaran negara untuk layanan publik, serta perlindungan bagi pekerja perawatan, buruh, dan pekerja migran.
- Penghapusan kekerasan, diskriminasi, dan kriminalisasi. Menolak diskriminasi berbasis gender, seksualitas, disabilitas, agama, pekerjaan, identitas, dan status sosial.
- Pemenuhan hak atas tubuh, kesehatan, dan kehidupan bebas kekerasan. Mencakup pemenuhan layanan kesehatan reproduksi dan aborsi aman, pencegahan femisida dan kekerasan dalam rumah tangga, serta pemulihan korban kekerasan seksual.
- Perlindungan ruang digital. Menuntut penghentian kekerasan berbasis gender online (KBGO), sensor, dan represi digital, sekaligus perlindungan data pribadi, kebebasan pers, serta kebebasan berekspresi.
- Pembentukan legislasi berbasis HAM. Mendorong pembentukan peraturan dengan partisipasi publik yang bermakna, termasuk RUU Masyarakat Adat.
- Penghentian militerisasi ruang sipil. Menolak keterlibatan TNI dan Polri dalam urusan sipil serta menuntut penghentian kriminalisasi terhadap pembela HAM.
- Penghentian kolonialisme di Papua. Menuntut pengakhiran pendekatan kekerasan dan militeristik terhadap masyarakat Papua.
- Perwujudan keadilan ekologis. Menolak pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat serta mendorong kebijakan iklim dan industri digital yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.
- Penghentian kebijakan publik yang membahayakan rakyat. Menuntut evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghentian program apabila keselamatan tidak dapat dijamin, serta pemulihan dan restitusi bagi korban.
Sembilan tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perempuan tidak dipisahkan dari persoalan negara dan kehidupan masyarakat secara luas. Keadilan gender dihubungkan dengan harga kebutuhan pokok, anggaran publik, kebebasan pers, militerisasi, konflik di Papua, hingga kerusakan lingkungan.
Memahami Perjuangan Perempuan melalui Intersectionalitas
Cakupan tuntutan tersebut dapat dibaca melalui pendekatan intersectionalitas atau interseksionalitas. Konsep yang diperkenalkan oleh akademisi hukum Kimberlé Crenshaw pada 1989 ini menjelaskan bahwa seseorang dapat mengalami diskriminasi melalui persinggungan berbagai identitas dan posisi sosial sekaligus. Gender, kelas ekonomi, ras, disabilitas, dan seksualitas, misalnya, dapat membentuk pengalaman ketidakadilan yang berbeda.
Dengan pendekatan ini, perempuan tidak diperlakukan sebagai kelompok yang memiliki pengalaman seragam. Perempuan dari keluarga miskin dapat menghadapi hambatan ekonomi yang berbeda dari perempuan kelas menengah. Perempuan penyandang disabilitas mungkin menghadapi layanan kesehatan yang tidak aksesibel, sementara perempuan adat dapat berhadapan dengan perampasan tanah dan ruang hidup yang mengancam sumber penghidupannya.
Hal tersebut menjelaskan mengapa tuntutan mengenai perlindungan pekerja migran, penghapusan diskriminasi berbasis seksualitas dan disabilitas, penghentian kolonialisme di Papua, serta keadilan ekologis tetap berkaitan dengan perjuangan feminis.
Sebab ketika ruang hidup masyarakat dirampas atau sumber air tercemar, perempuan yang selama ini memikul tanggung jawab pemenuhan kebutuhan rumah tangga dapat menghadapi beban tambahan. Begitu pula kebijakan ekonomi: kenaikan harga kebutuhan pokok dan minimnya perlindungan sosial dapat memperberat kehidupan perempuan pekerja dengan upah rendah maupun mereka yang melakukan kerja perawatan tanpa bayaran.
Dengan demikian, memperjuangkan hak perempuan tidak cukup hanya dengan mendorong lebih banyak perempuan masuk ke ruang pendidikan, pekerjaan, atau politik. Kita juga perlu mempertanyakan perempuan mana yang memperoleh akses tersebut dan siapa yang masih tertinggal.
Baca juga: Gelar Sisterhood Festival 2026, Magdalene Buka Ruang Aman dan Solidaritas Perempuan
Mengapa Women’s March Masih Penting?
Women’s March Jakarta penting karena menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai kelompok yang mengalami ketidakadilan, sekaligus membawa persoalan mereka ke ruang publik. Aksi ini mengingatkan bahwa kekerasan seksual, ketimpangan kerja perawatan, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan terbatasnya akses layanan publik bukan masalah individual. Semuanya berkaitan dengan sistem sosial dan kebijakan negara.
Tentu, aksi tahunan tidak otomatis menghasilkan perubahan kebijakan. Sembilan tuntutan yang disuarakan tetap membutuhkan advokasi, pengawasan, pengorganisasian masyarakat, serta evaluasi terhadap respons pemerintah.
Referensi
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167. https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8/
- The Indonesian Institute. (n.d.). Melihat Women’s March Indonesia. https://www.theindonesianinstitute.com/melihat-womens-march-indonesia/
- Media Sharing. (2026). Women’s March Jakarta 2026: Sembilan tuntutan aksi dorong keadilan. https://mediasharing.web.id/artikel/womens-march-jakarta-2026-sembilan-tuntutan-aksi-dorong
