Bincangperempuan.com- B’Pers pernahkah kamu mendengar atau membaca berita seperti: “Meski tidak memiliki tangan, Rani tetap semangat menulis dengan kakinya dan meraih juara satu!”, “Keterbatasan bukan halangan bagi Dito yang tunanetra untuk sukses kuliah!”
Sekilas judul semacam itu terdengar inspiratif. Niatnya tentu baik—mengapresiasi semangat seseorang yang dianggap melampaui batas. Tapi kalau dicermati lebih jauh, kata “meski” justru menyingkap cara pandang kita terhadap disabilitas bahwa mereka dianggap kurang, tidak lengkap, dan prestasinya baru layak dirayakan bila berhasil “menyerupai” yang non-disabilitas.
Padahal, yang seharusnya menginspirasi bukan tubuhnya, melainkan sistem yang memberi akses agar setiap orang dengan cara dan kemampuan yang berbeda agar bisa berkembang.
Apa Itu Ableism?
Contoh di atas merupakan bagian dari praktik yang disebut ableism. Secara sederhana, ableism adalah bentuk diskriminasi dan prasangka terhadap orang dengan disabilitas, baik fisik maupun mental. Ia muncul dari keyakinan bahwa orang tanpa disabilitas lebih berharga, lebih produktif, dan menjadi standar “normal” dalam masyarakat.
Menurut Center for Disability Rights, ableism adalah seperangkat keyakinan dan praktik yang merendahkan atau mendiskriminasi orang dengan disabilitas, dan sering kali didasari asumsi bahwa mereka perlu “diperbaiki” agar dapat berfungsi seperti orang lain. Pandangan ini tertanam dalam budaya, kebijakan, hingga cara kita menggunakan bahasa sehari-hari.
Seperti bentuk diskriminasi lain, ableism sering berawal dari niat baik. Misalnya ketika seseorang berusaha “terlalu membantu” atau bersikap “terlalu baik” kepada teman disabilitasnya. Tapi niat baik tidak selalu berujung setara.
Sering kali, perilaku itu lahir dari anggapan bahwa orang disabilitas lemah, tak berdaya, atau selalu membutuhkan bantuan. Padahal yang membuat kelompok disabilitas terlihat butuh bantuan adalah fasilitas yang belum memadai.
Bahasa pun ikut melanggengkan pandangan itu. Di Indonesia, kita sering mendengar ungkapan seperti “Lo tuli ya?!”, “Dasar autis!”, atau “Kasihan ya, dia penyandang.” Ungkapan-ungkapan ini mungkin terdengar sepele atau bahkan digunakan sebagai lelucon, tetapi sebenarnya memuat bias yang kuat.
Ketika istilah disabilitas dijadikan bahan ejekan atau sindiran, maknanya bergeser dari kondisi keberagaman manusia menjadi simbol kekurangan. Akibatnya, masyarakat tanpa sadar belajar bahwa tuli, autis, atau kondisi disabilitas lain adalah sesuatu yang salah, lucu, atau patut dikasihani.
Padahal, cara kita berbicara membentuk cara kita berpikir. Ketika bahasa yang digunakan terus-menerus menempatkan penyandang disabilitas sebagai “yang lain”, jarak sosial pun terbentuk. Mereka tidak dilihat sebagai individu dengan hak dan kapasitas yang sama, melainkan sebagai kelompok yang “kurang” dan perlu ditolong.
Baca juga: Aesthetic Fatigue: Ketika Keindahan Justru Jadi Seragam
Mengapa Ini Struktural?
Masalahnya ini tidak berhenti pada tutur kata saja. Tetapi ableism juga hidup di level struktural. Misalnya dalam kebijakan, fasilitas, dan cara negara memperlakukan warganya.
Salah satu contohnya bisa dilihat dari kebijakan pendidikan masa Orde Baru yang menggunakan istilah “Anak Luar Biasa.” Sekilas, istilah itu terdengar positif, tetapi sesungguhnya mempertebal jarak antara yang dianggap “normal” dan “tidak normal.”
Muhammad Khambali, tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB), dalam bukunya Disabilitas dan Narasi Ketidaksetaraan, menyebut istilah itu justru meneguhkan segregasi sosial. Dengan label “luar biasa,” anak-anak disabilitas tidak dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang sama, melainkan sebagai kelompok terpisah yang perlu perlakuan khusus.
Kebijakan ini melahirkan sistem pendidikan eksklusif mulai sekolah khusus, guru khusus, hingga kurikulum khusus—yang dalam praktiknya memperkuat pemisahan. Padahal, menurut Khambali, semua anak punya kecenderungan untuk berinteraksi lintas perbedaan. Karena itu, ia menawarkan gagasan “sekolah inklusi”—tempat anak dengan dan tanpa disabilitas belajar bersama. Di ruang inklusif, anak-anak belajar bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan bagian alami dari hidup bersama.
Ableism juga tampak dalam desain kota dan fasilitas umum. Banyak gedung pemerintahan, kampus, atau halte yang tidak menyediakan ramp untuk kursi roda, tidak memiliki penanda braille, atau tidak menyediakan penerjemah bahasa isyarat. Semua ini menunjukkan bahwa perencanaan ruang publik masih berpusat pada standar tubuh yang dianggap normal.
Baca juga: Delayed Emotional Response, Ketika Perasaan Datang Terlambat
Dampak Ableism
Dampak ableism bagi kelompok disabilitas bukan hanya soal akses fisik, tapi juga soal rasa diasingkan dari ruang sosial.
Bayangkan hidup di dunia yang tidak dirancang untukmu, mulai transportasi yang tak bisa dinaiki, acara publik tanpa penerjemah, dokumen tanpa teks alternatif, bahkan tatapan kasihan setiap kali memasuki ruangan. Banyak penyandang disabilitas merasa harus “menyesuaikan diri” agar dianggap normal—padahal seharusnya lingkunganlah yang menyesuaikan diri dengan keragaman manusia.
Kelelahan itu bukan cuma mental, tapi juga bersifat struktural. Ketika negara dan masyarakat terus memaknai disabilitas sebagai “kekurangan”, maka segala bentuk fasilitas akan selalu dibuat untuk menolong, bukan untuk mengakomodasi. Padahal, hak akses bukan belas kasihan. Tetapi bagian dari keadilan sosial.
Bukan Soal Normal atau Tidak
Pada akhirnya, pembicaraan soal disabilitas bukan tentang siapa yang normal dan siapa yang tidak. Ini adalah soal fasilitas dan kesempatan yang setara.
Setiap orang memiliki cara berbeda untuk bergerak, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia. Keberagaman itu bukan kelemahan, melainkan realitas yang perlu diakomodasi dalam sistem sosial.
Karena itu, yang perlu diubah bukan tubuh orang disabilitas, tapi sistem yang membuat mereka sulit bergerak. Kita tidak butuh belas kasihan melainkan butuh ruang yang dapat diakses semua orang dengan berbagai ragam latar belakang.
Referensi:
- Center for Disability Rights. (2020). Ableism. https://cdrnys.org/blog/uncategorized/ableism/
- Khambali, M. (2025). Disabilitas dan Narasi Ketidaksetaraan. Penerbit Anagram.
