Bincangperempuan.com- Setiap kali demonstrasi pecah di jalanan, ada kalimat template yang sering muncul yaitu “demo boleh, tapi jangan anarkis.” Media pun juga ikut-ikutan menambahkan embel-embel “aksi massa berujung anarkis” untuk menekankan kericuhan. Kata anarkis seolah jadi sinonim dari rusuh, bakar-bakaran, dan perusakan fasilitas umum.
Tapi, benarkah anarkis memang berarti begitu? Atau jangan-jangan, kata ini sengaja dipelintir supaya siapa pun yang protes bisa cepat-cepat dicap “bahaya”?
Arti Anarkisme
Secara etimologis, anarkis berasal dari bahasa Yunani anarkhos yang berarti tanpa penguasa atau tanpa pemerintah. Tanpa penguasa bukan berarti kacau, melainkan hidup tanpa dominasi dan paksaan dari siapa pun.
Alexander Berkman, salah satu tokoh anarkis, dalam bukunya ABC Anarkisme menulis bahwa anarkisme bukan soal kekerasan. Namun, gagasan tentang perdamaian, harmoni, non-penjajahan, kesucian hidup, dan kebebasan. Anarkisme, kata Berkman, menolak siapa pun memperbudak, merampas, atau memaksa orang lain.
Kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, anarkisme adalah kondisi ketika:
- setiap orang bebas menentukan jalan hidupnya tanpa takut diganggu,
- semua orang punya hak dan kebebasan yang sama,
- relasi sosial dibangun atas dasar persaudaraan, kesetaraan, dan solidaritas,
- tidak ada perang, tidak ada monopoli, tidak ada kemiskinan, tidak ada penindasan.
Singkatnya, anarkisme adalah cita-cita tentang masyarakat egaliter, di mana hidup bisa berjalan masuk akal tanpa ada pihak yang dirugikan atau dihisap. Jauh sekali dari bayangan massa lempar batu, bakar fasilitas umum bukan?
Baca juga: Perempuan dalam Demonstrasi Korea Selatan Melawan Politik Anti-Feminis
Kekerasan: Ekspresi Individu, Bukan Teori Anarkisme
Memang benar, ada kalanya orang yang menyebut dirinya anarkis terlibat dalam aksi kekerasan. Berkman sendiri mengakui hal ini. Tapi, menurutnya, itu adalah ekspresi manusia biasa yang marah terhadap ketidakadilan. Sama seperti kapitalis yang bisa saja melakukan kekerasan—tapi apakah itu otomatis berarti kapitalisme adalah teori kekerasan?
Intinya, anarkisme sebagai teori bukanlah ajaran untuk merusak. Kekerasan yang dilakukan sebagian orang hanyalah luapan emosi, bukan representasi keseluruhan gagasan. Namun, negara dan aparat sengaja menempelkan stigma bahwa anarkis sama dengan kekerasan—untuk membungkam suara masyarakat yang menyuarakan hak mereka.
Sejarah Distorsi: Anarkisme dan Kekerasan
Hubungan antara anarkisme dan kekerasan memang punya sejarah panjang. Di akhir abad ke-19, sebagian kecil kelompok anarkis di Eropa menganut strategi propaganda by deed—serangan atau pembunuhan politik terhadap penguasa sebagai bentuk perlawanan. Dari situlah lahir stigma bahwa anarkis identik dengan bom, teror, dan kekerasan.
Padahal, anarkisme itu beragam. Ada aliran yang menolak kekerasan sama sekali, disebut anarko-pasifisme. Mereka meyakini bahwa untuk mencapai masyarakat bebas, jalan kekerasan tidak bisa dibenarkan. Bagi mereka, kekerasan justru mereplikasi logika negara yang represif.
Sementara sebagian lain memandang negara sebagai pusat kekerasan struktural—institusi yang langsung maupun tidak langsung mencegah orang memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari perspektif ini, melawan balik dianggap bentuk self-defense. Jadi, bahkan dalam tradisi anarkisme sendiri, ada perdebatan serius soal penggunaan kekerasan.
Sayangnya, kompleksitas itu sering dipangkas habis oleh narasi negara. Yang diangkat hanya sisi gelapnya, agar anarkisme mudah dipahami publik sebagai sesuatu yang berbahaya dan menakutkan.
Baca juga: Belajar dari Masyarakat Pati: Saat Kekuatan Kolektif Mengalahkan Arogansi Penguasa
Bagaimana Negara Memelintir Kata “Anarkis”
Kalau kita lihat ke belakang, praktik pelintiran ini sudah lama berlangsung. Di era Reformasi, mahasiswa yang nekat melawan aparat sering dilabeli “anarko” setiap kali ada kerusuhan. Label itu efektif untuk mendeligitimasi gerakan mahasiswa, seolah-olah mereka tidak sedang memperjuangkan demokrasi, tapi sekadar membuat kericuhan.
Puncaknya terjadi di 2019–2020, saat gelombang demonstrasi buruh dan penolakan Omnibus Law merebak. Polisi terang-terangan menuduh “kelompok anarko” sebagai dalang kerusuhan. Media arus utama pun ikut mengulang narasi tersebut: “oknum anarko bikin ricuh.”
Ironisnya, di lapangan justru banyak kolektif anarkis yang berkegiatan jauh dari citra rusuh. Mereka membuat dapur solidaritas, membagi-bagikan pangan murah, bahkan mendistribusikan masker dan sabun gratis saat pandemi. Praktik yang mereka lakukan lebih dekat ke mutual aid—tolong-menolong untuk bertahan hidup—ketimbang membuat kerusuhan.
Bagi banyak komunitas anarkis, solidaritas sehari-hari lebih penting ketimbang headline. Mereka mengorganisir perpustakaan kecil, ruang belajar, dan koperasi makanan. Semua itu lahir dari prinsip sederhana bahwa sebenarnya masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri tanpa harus menunggu negara.
Rebut Kembali Arti Kata “Anarkis”
Selama kata anarkis dibiarkan jadi stempel negatif, siapa pun yang turun ke jalan akan mudah dicap berbahaya. Kata ini jadi senjata untuk melegitimasi tindakan represif untuk melalukan penangkapan, pemukulan, bahkan kriminalisasi.
Padahal, kalau kita mau jujur, anarkisme bukanlah hantu yang menakutkan. Melainkan adalah ajakan untuk hidup bebas, setara, dan saling mendukung. Jika ada yang bilang anarkisme identik dengan rusuh, mungkin pertanyaan yang lebih adil adalah rusuh bagi siapa? Karena bagi rakyat yang hidupnya terhimpit, sementara penguasa tengah berfoya-foya dengan uang rakyat itulah kerusuhan yang sesungguhnya.
Maka, mungkin kalimat yang lebih tepat bukan “jangan anarkis,” melainkan “jangan represif.” Karena pada akhirnya, anarkisme bukan soal menghancurkan, tapi tentang membangun kehidupan yang lebih adil tanpa paksaan.
Referensi:
- Berkman, A. (2017). ABC Anarkisme: Anarkisme untuk pemula (Edisi kedua). Yogyakarta: Penerbit Daun Malam.
