Bincangperempuan.com- Baru-baru ini, Bupati Pati, Henggar Budi Sudewo, didemo besar-besaran oleh warganya. Desakan utama: dia turun dari jabatannya. Pemicunya bermula dari kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak hingga 250 persen—angka yang bahkan inflasi pun mungkin minder melihatnya. Bagi banyak warga, kebijakan tersebut tak masuk akal apalagi di tengah biaya hidup yang sudah mencekik.
Tapi yang membuat bara benar-benar menyala bukan cuma angka di kertas pajak. Dalam salah satu pernyataannya, Sudewo menantang warga “Mau 5.000 atau 50.000 orang datang pun saya tidak gentar.” Sebuah kalimat yang diucapkan dengan arogan. Tantangan itu bak bensin yang disiram ke api yang sudah menyala, sehingga akhirnya warga Pati meresponsnya dengan demo besar-besaran.
Dari Keluhan Jadi Gerakan
Awalnya, keluhan soal kenaikan PBB terdengar di warung kopi, di sawah, hingga di grup WhatsApp keluarga. Obrolan santai itu pelan-pelan berubah menjadi rencana aksi. Warga saling menghubungi, mencetak spanduk, mengatur transportasi, hingga menggalang donasi untuk logistik. Tak ada partai besar yang mengklaim diri sebagai penggerak utama. Gerakan ini lahir organik, tumbuh dari keresahan bersama.
Air mineral pun dikumpulkan, bukan untuk menghilangkan dahaga, tapi sebagai simbol perlawanan—dan, jika perlu, sebagai bentuk kemarahan yang bisa dilemparkan. Dari petani hingga pedagang, dari mahasiswa hingga ibu rumah tangga, semua merasa punya andil. Solidaritas bukan lagi kata klise, tapi sesuatu yang mereka jalani bersama.
Lautan Manusia di Jantung Kota
Hari yang dinanti pun tiba. Pati mendadak berubah menjadi lautan manusia. Ribuan orang memadati alun-alun dan jalan-jalan sekitar, membawa poster, spanduk, dan suara yang sama-sama keras. Ada yang datang dengan sepeda motor, ada yang menumpang truk bak terbuka.
Ibu-ibu berteriak lantang, bapak-bapak mengangkat poster seperti mengibarkan bendera perang. Anak-anak muda memimpin orasi, sementara yang lebih tua menjaga barisan. Semua terikat oleh satu tujuan: menegur pemimpin yang mereka anggap sudah terlalu jauh melangkah. Suara mereka menggema, menembus dinding gedung pemerintahan. Bupati mungkin merasa aman di balik kaca dan tembok, tapi gema itu tak bisa ia abaikan.
Baca juga: Layanan Reproduksi di Indonesia: Mahal, Ribet dan Bikin Pusing Perempuan
Rambu Kuning untuk Para Pejabat
Di tengah memanasnya situasi, Neneng Rosdiyana, turut angkat bicara. Melalui akun Facebook pribadinya—yang dulunya dikenal dengan nama Marxisme Indonesia—Neneng menyebut aksi di Pati ini sebagai “rambu kuning” untuk para pejabat di seluruh daerah.
“Pati adalah kunci. Jika rakyat Pati berhasil menurunkan ‘Si Raja Kecil’ dari singgasananya, maka itu akan menjadi rambu kuning bagi pejabat-pejabat lain agar lebih berhati-hati dengan jabatan dan kebijakannya,” tulisnya. Kalimat itu terasa seperti peringatan dini bagi para pejabat, bukan hanya untuk Pati, tapi untuk semua daerah di Indonesia.
Arogansi yang Retak
Tak lama setelah ribuan warga membanjiri jalanan, kenaikan PBB resmi dibatalkan. Henggar Budi Sudewo, yang sebelumnya dengan lantang menantang warga untuk datang, tiba-tiba melunak. Ia meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya. Bagi sebagian pejabat, langkah ini mungkin dianggap sebagai manuver meredakan situasi. Bagi warga, ini justru tanda bahwa tekanan mereka mulai berhasil memecahkan tembok arogansi itu.
Namun, permintaan maaf dan pembatalan kebijakan ternyata tidak cukup. Bagi warga Pati, masalahnya sudah bergeser jauh dari sekadar tarif pajak. Luka sudah terlanjur terbuka, rasa percaya sudah terkoyak. Mereka memutuskan tetap turun pada 13 Agustus, kali ini dengan tuntutan yang lebih luas, seperti dilansir dari Tirto, warga menolak kebijakan lima hari sekolah, menolak renovasi alun-alun senilai Rp2 miliar, menolak pembongkaran total masjid bersejarah di alun-alun, hingga mempersoalkan proyek videotron Rp1,39 miliar yang dianggap mubazir.
Aksi itu menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Dan yang membuatnya makin menohok, semua persiapan dilakukan secara swadaya. Donasi logistik terkumpul di depan alun-alun, mulai dari air mineral, nasi bungkus, bahkan pengeras suara dibiayai langsung oleh warga. Tidak ada sponsor politik di belakangnya, hanya kesadaran bersama bahwa kekuasaan perlu diingatkan siapa yang sebenarnya memegang mandat.
Pada hari itu, sekitar 25 ribu orang memenuhi pusat kota. Dari atas panggung orasi, suara-suara lantang menggema, seolah ingin memastikan pesan mereka terdengar jelas hingga ke ruang kerja bupati. Bahwa legitimasi tidak dibangun dari jabatan, tapi dari kepercayaan rakyat. Dan sekali kepercayaan itu hilang, memulihkannya bukan perkara membatalkan satu kebijakan saja.
Baca juga: Sebelum Kutang: Sejarah Perempuan Nusantara yang Lebih Bebas
Solidaritas yang Sederhana Tapi Solid
Di tengah kultur aktivisme yang kadang terlalu sibuk mengurus drama internal—debat berjam-jam soal ideologi, perdebatan siapa yang lebih revolusioner—warga Pati justru memperlihatkan solidaritas kolektif sesungguhnya. Tidak ada pertarungan ego tentang siapa yang memimpin aksi. Tidak ada saling sindir soal siapa yang kurang berjuang dalam perlawanan. Semua orang tahu perannya masing-masing. Ada yang mengurus logistik, ada yang merancang spanduk, ada yang mengatur transportasi, dan ada yang berdiri di garis depan orasi. Semua berjalan tanpa perlu komando dari satu tokoh besar atau payung organisasi formal.
Inilah yang membuat solidaritas warga Pati sulit ditembus. Gerakan yang tidak bergantung pada satu figur tidak bisa dijatuhkan hanya dengan membungkam satu orang. Bahkan jika ada yang mundur atau diintimidasi, barisan tetap berdiri karena kekuatannya ada pada hubungan horizontal antarwarga, bukan pada struktur vertikal yang bisa diputus di pucuk.
Solidaritas mereka juga punya kecepatan gerak yang mengejutkan. Di saat banyak gerakan lain harus melewati proses rapat demi rapat sebelum memutuskan langkah, warga Pati sudah bergerak menggalang logistik, menentukan titik kumpul, dan menyebarkan informasi lewat jaringan mereka. Tidak ada “tunggu instruksi,” yang ada hanya “kapan kita jalan?”
Mereka jadi contoh nyata bahwa kekuatan kolektif tidak selalu harus lahir dari kerumitan ideologis atau kerangka organisasi besar. Kadang, yang dibutuhkan hanya keberanian untuk berkata “cukup” secara serentak—dan melangkah bersama tanpa ribut soal siapa yang pantas memegang megafon.
Referensi:
