Bincangperempuan.com- Pemerintah Indonesia tengah gencar mengejar target ambisius transisi energi melalui akselerasi pengembangan panas bumi. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kapasitas terpasang panas bumi ditargetkan melonjak hingga 5.200 megawatt (MW). Demi memuluskan target ini, deretan proyek tersebut langsung dikunci dengan status Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Namun, di balik narasi megah penyelamatan planet dari krisis iklim, realitas pahit justru membayangi ruang hidup masyarakat di tingkat tapak.
Berdasarkan temuan tim liputan Magdalene, terdapat persoalan yang terus berulang di tingkat tapak. Selama hampir satu tahun, tim liputan menelusuri tiga wilayah pengembangan panas Bumi, yakni Bondowoso (Jawa Timur), Mandailing Natal (Sumatera Utara), dan Ngada (Nusa Tenggara Timur). Ketiga lokasi dipilih karena merepresentasikan karakteristik proyek yang berbeda, mulai dari model pengelolaan, status operasional, hingga dinamika sosial-ekologinya. Bondowoso mewakili proyek yang baru beroperasi, Mandailing Natal merupakan wilayah dengan proyek yang telah beroperasi dan memiliki riwayat kebocoran gas H₂S (hidrogen sulfida), sedangkan Ngada merupakan wilayah yang masih berada dalam proses pengembangan setelah PLTP Mataloko berhenti beroperasi.
Berbeda dari banyak liputan mengenai panas Bumi yang berfokus pada aspek teknis, investasi, atau konflik lingkungan, laporan ini menggunakan panduan Gender Impact Assessment (GIA) yang diterbitkan Oxfam pada 2017 sebagai kerangka analitis. Pendekatan tersebut digunakan untuk membaca bagaimana perubahan lingkungan memengaruhi kelompok masyarakat secara berbeda. GIA tidak diterapkan sebagai audit gender secara menyeluruh, melainkan sebagai kerangka berpikir untuk mengidentifikasi perubahan beban kerja domestik, kesehatan, penghidupan, dan akses terhadap sumber daya komunal.
Berdasarkan observasi lapangan, wawancara dengan warga, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta telaah berbagai dokumen, Magdalene menemukan empat pola persoalan yang muncul berulang di ketiga wilayah.
Baca juga: Ketika Laut Diberi Jeda: Cara Nelayan Bengkulu Memulihkan Gurita dan Menghemat Energi Melaut
Krisis Lingkungan Muncul pada Setiap Fase Proyek
Meski berada pada fase proyek yang berbeda, warga di ketiga wilayah menyampaikan persoalan yang serupa, yaitu perubahan kualitas air, paparan gas hidrogen sulfida (H₂S), serta penurunan hasil pertanian.
Di sekitar PLTP Ijen Blawan, Bondowoso, 200 kepala keluarga di Dusun Watucapil, Margahayu, dan Kebunjeruk melaporkan air berubah kehijauan dan terasa pahit. Warga mengaitkan perubahan tersebut dengan keluhan mual dan diare, terutama pada anak-anak, serta bau H₂S (bau sangat menyengat seperti telur busuk) yang kerap tercium dari area proyek.
Di Mandailing Natal, rangkaian kebocoran gas H₂S di wilayah operasi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) menyebabkan lima warga meninggal pada 2021, 58 warga mengalami keracunan pada 2022, dan 123 warga kembali mengalami keracunan pada Februari 2024. Warga Desa Hutaraja juga melaporkan debit air irigasi berkurang dan luapan lumpur material proyek merusak lahan pertanian.
Sementara itu, di Mataloko, Ngada, semburan lumpur panas dan bau sulfur masih muncul meski PLTP berhenti beroperasi sejak 2010. Sejumlah warga mengaku masih mengalami gangguan pernapasan dan gangguan kulit yang mereka kaitkan dengan kondisi tersebut.
Perempuan Menanggung Dampak Terbesar
Laporan menemukan perubahan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengubah kehidupan sehari-hari perempuan.
Ketika sumber air berkurang atau tercemar, perempuan menjadi pihak yang paling sering mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saat anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan, perempuan mengambil peran utama dalam kerja perawatan. Ketika hasil pertanian menurun akibat sawah dan ladang yang tak lagi subur, mereka juga mencari tambahan penghasilan untuk menjaga ekonomi keluarga tetap berjalan.
Di Mandailing Natal, misalnya, sebagian perempuan bekerja sebagai buruh ngarit setelah pendapatan pertanian menurun. Di ketiga wilayah, persoalan air, kesehatan, dan ekonomi tidak hadir secara terpisah, melainkan muncul bersamaan sehingga menambah beban yang ditanggung perempuan tanpa mengurangi tanggung jawab domestik yang telah mereka jalankan sebelumnya.
Baca juga: Di Bawah Terik yang Kian Panas: Kemiskinan dan Perkawinan Anak di Seluma
Informasi soal Risiko Proyek Belum Sepenuhnya Terbuka
Mengapa jeritan di tingkat tapak ini jarang terdengar ke publik? Investigasi Magdalene menemukan akar masalahnya pada manipulasi informasi dan ketimpangan struktur agraria.
Di Bondowoso, sejumlah warga menilai sosialisasi lebih banyak menjelaskan aktivitas teknis proyek dibandingkan potensi dampaknya terhadap kesehatan maupun lingkungan. Lebih parah lagi, di Mataloko, daftar hadir sebuah pertemuan sosialisasi pada November 2025 dicatut secara sepihak oleh pihak proyek sebagai dokumen legal “persetujuan dan dukungan masyarakat” terhadap pengembangan geothermal.
Temuan tersebut menunjukkan pelibatan masyarakat dan penyampaian informasi mengenai risiko proyek masih menjadi tantangan dalam pengembangan panas Bumi.
Struktur Penguasaan Lahan Membentuk Respons Warga
Meski keluhan warga relatif serupa, bentuk respons masyarakat berbeda di setiap wilayah.. Di Mataloko, penolakan meletus secara terbuka karena proyek dinilai langsung mengancam tanah adat dan mata air yang menjadi urat nadi kehidupan komunal mereka.
Sebaliknya, di Bondowoso, warga terjebak dalam posisi rentan karena proyek berdiri di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN I Regional 5 dan Perhutani. Karena hidup mereka bergantung sebagai penggarap di lahan tersebut, warga memilih bersikap sangat berhati-hati dan menahan diri untuk menyampaikan keberatan karena takut diusir.
Kemudian di Mandailing Natal, pengalaman menghadapi konflik dan sejumlah insiden kebocoran gas H₂S selama bertahun-tahun membentuk kelelahan sosial. Sebagian warga tetap menyampaikan keluhan, tetapi memilih bertahan dan beradaptasi dibandingkan melakukan penolakan terbuka.
Artikel ini diadaptasi dari serial liputan khusus Magdalene #HororPanasBumi tentang dampak pengembangan panas Bumi di Ijen, Mandailing Natal, dan Mataloko.
