Bincangperempuan.com- B’Per’s, menjelang Hari Internasional Pemuda (12 Agustus) dan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (9 Agustus), ada satu forum kece yang jadi ajang kumpulnya para pemimpin muda dari berbagai belahan dunia. Temanya “SDG3 & SDG5 dari Kacamata Pemuda” — alias ngomongin soal kesehatan & kesejahteraan (SDG3) plus kesetaraan gender (SDG5). Tahun ini, dua topik ini lagi dibahas serius di Sidang Umum PBB.
Acara ini digelar sama-sama oleh Global Center for Health Diplomacy, IPPF, Asia-Pacific Resource and Research Center for Women’s Global Network for Reproductive Rights, Asia-Pacific Media Alliance for Health and Development, dan banyak mitra internasional lainnya. Tujuannya? Biar suara pemuda yang tiap hari berjuang di lapangan nggak cuma terdengar, tapi juga dipertimbangkan pembuat kebijakan.
Nigeria: Budget Minim, Nyawa Melayang
Faith Uno, duta Gender Equality Fund dari Nigeria, langsung buka fakta pahit: anggaran kesehatan di negaranya cuma 5% dari APBN. “Angka kematian ibu di Nigeria? 512 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal, sebagian besar bisa dicegah kalau sistem kesehatan kita bener-bener jalan,” tegasnya.
Faith juga bilang, pemerintah harus lebih ambil peran, nggak cuma bergantung pada donor luar. Meski begitu, ia tetap mengapresiasi kerja bareng banyak organisasi buat ngelawan stigma HIV, TBC, dan malaria di kalangan remaja perempuan.
Baca juga: Gelombang Anti-Hak dan Anti-Gender Ancam SDGs
Indonesia: Layanan Kesehatan Nggak Merata
Magdalena Nadia dari IPPF Indonesia cerita, layanan kesehatan reproduksi yang ramah pemuda memang makin banyak di kota besar, tapi di desa atau wilayah konservatif? Masih PR banget.
“Remaja perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda adat sering kena stigma, kurang tenaga kesehatan yang paham, plus kebijakan yang nggak mendukung,” ujarnya.
Magdalena juga soroti praktik dispensasi pernikahan anak yang bikin aturan usia minimal nikah jadi nggak ada artinya. “Pernikahan anak sering dijadikan ‘jalan keluar’ dari masalah ekonomi, padahal itu nyuri masa depan perempuan muda,” tegasnya.
Rohingya: Kesehatan Bukan Hak yang Ditunda
Fatima dari Rohingya Women’s Collaborative Network cerita, banyak perempuan di komunitasnya hamil tanpa pernah periksa ke dokter. Alasannya? Takut ditolak karena nggak punya dokumen, terkendala bahasa, atau trauma diskriminasi.
“Kami nggak butuh belas kasihan, yang kami butuh itu layanan kesehatan aman dan pendanaan langsung buat program yang dipimpin pemuda. Karena yang paling ngerti kebutuhan kami ya kami sendiri,” katanya.
Baca juga: Pendanaan Merosot, Perjuangan Melawan HIV Terancam Mundur 20 Tahun
Nepal: Jangan Tinggalkan Disabilitas
Nishant Kumar, aktivis tuli dari Nepal, bilang kesetaraan gender nggak akan tercapai kalau perempuan muda penyandang disabilitas terus ketinggalan.
“Hotline, konseling, dan shelter korban kekerasan harus punya dukungan bahasa isyarat dan akses fasilitas penuh,” tegasnya.
Bhutan: Edukasi Seks Bukan Tabu
Sonam Choden dari Bhutan mengingatkan, pendidikan kesehatan reproduksi itu wajib. “Bukan cuma kasih info, tapi bikin anak muda percaya diri ambil keputusan soal tubuhnya sendiri,” jelasnya.
Dia juga ajak tokoh agama dan masyarakat untuk stop anggap topik seksualitas itu tabu.
India: Media Bisa Jadi Sekutu
Aditi Sharma dari India bilang, media sering bikin pemberitaan isu kesehatan reproduksi jadi sensasional. “Padahal media bisa banget jadi sekutu buat hapus stigma, angkat kisah sukses, dan dorong kebijakan yang pro-anak muda,” ujarnya.
Kenya: Pemuda = Solusi, Bukan Sekadar Korban
Marian Bamboo dari Kenya tegasin, “Kami bukan sekadar wajah dari epidemi HIV, tapi kekuatan yang bisa mengakhirinya.”Menurut Marian, kalau kesehatan pemuda dijaga, pilihan mereka dihormati, dan kepemimpinan mereka dipercaya, mereka bisa nyelamatin nyawa sekaligus masa depan.
Lima Tuntutan Anak Muda ke Dunia
Dari semua diskusi, lahirlah 5 tuntutan penting:
- Pendanaan langsung buat inisiatif pemuda.
- Layanan kesehatan inklusif, bebas stigma, ramah disabilitas.
- Edukasi kesehatan reproduksi komprehensif di sekolah & komunitas.
- Hapus kebijakan diskriminatif, termasuk dispensasi nikah anak.
- Kemitraan lintas sektor biar gerakan makin kuat.
B’Per’s, pesan mereka jelas: anak muda nggak mau cuma jadi penonton, tapi siap jadi penggerak perubahan. Tantangannya? Apakah dunia siap kasih ruang, kepercayaan, dan sumber daya buat mereka memimpin?
