Bincangperempuan.com- Sejumlah aktivis dan pakar global mengecam kemunduran sistematis atas hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kesehatan publik yang kini mengancam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam sesi SHE & Rights yang digelar dalam rangka Forum Politik Tingkat Tinggi PBB (HLPF) 2025, suara-suara kritis menyoroti bahaya nyata dari meningkatnya ideologi anti-hak dan anti-gender yang menyasar kelompok marginal dan komunitas rentan di berbagai negara, terutama di Selatan Global.
“Dorongan anti-hak dan anti-gender bukan muncul begitu saja. Ini adalah proyek politik yang sistematis dan terorganisir—berakar pada supremasi kulit putih, kapitalisme global, dan patriarki yang memanfaatkan ketakutan, disinformasi, dan hasutan kebencian untuk mempertahankan status quo,” tegas Dr. Angelique Nixon, Direktur CAISO: Sex & Gender Justice, sekaligus peneliti senior di University of West Indies, Trinidad & Tobago.
Nixon memaparkan bagaimana organisasi konservatif dari Utara Global seperti Agenda Europe dan World Congress of Families menyuntikkan dana dan menyelenggarakan konferensi di wilayah Karibia untuk menyebarkan agenda regresif: menolak perceraian, kontrasepsi, aborsi, pendidikan seks, bahkan pernikahan sesama jenis.
“Di Karibia, akibat kampanye mereka, banyak kebijakan progresif diblokir. Pendidikan seks komprehensif tidak jadi dijalankan. Kekerasan terhadap LGBTQIA+ meningkat. Hak kesehatan reproduksi dibatasi. Dan di Trinidad & Tobago sendiri, putusan penting Mahkamah Agung tahun 2018 yang mendekriminalisasi hubungan sesama jenis kini dibatalkan,” ungkapnya.
Putusan itu, kata Nixon, merupakan kemunduran serius yang tidak hanya berdampak hukum, tapi juga sosial. “Kita kembali ke titik di mana eksistensi LGBTQIA+ dianggap ilegal. Ini bukan sekadar soal seksualitas, ini soal hak asasi dan kemanusiaan.”
Baca juga: SHE & Rights Soroti Gagalnya Konferensi FfD4 dalam Mengusung Agenda Feminist dan Kesetaraan Gender
Transgender dan Pekerja Seks Tersingkir dari Diskursus SDGs
Di tengah euforia jargon “No One Left Behind” dalam SDGs, aktivis hak transgender Abhina Aher menyatakan sebaliknya: komunitas transgender justru terus tertinggal. “Transgender masih diabaikan, bahkan dalam ruang perjuangan LGBTQIA+. Kita jarang diberi ruang untuk bicara atas nama kita sendiri. Banyak yang hidup dalam tekanan, harus menikah karena paksaan keluarga, atau bahkan kehilangan pekerjaan hanya karena identitas,” ujar Abhina, mantan Ketua Asia Pacific Transgender Network dan Direktur Eksekutif TWEET Foundation (India).
Ia mengisahkan bahwa dirinya sendiri kehilangan pekerjaan dari proyek USAID hanya karena ia transgender. “Dan saya bukan satu-satunya. Banyak dari kami mengalami ini setiap hari.”
Hal serupa juga dialami para pekerja seks, yang hingga kini bekerja dalam bayang-bayang kriminalisasi. Pam Ntshekula, pejabat dari SWEAT (Afrika Selatan), menekankan bahwa dekriminalisasi penuh pekerjaan seksual adalah kunci utama.
“Pekerja seks berhak bekerja dengan aman dan bermartabat. Saat ini, kriminalisasi membuat mereka rentan terhadap pemerkosaan, kekerasan, penggerebekan, dan pelecehan dari aparat maupun klien. Kami ingin bisa lapor polisi tanpa takut ditangkap,” ujarnya.
Pam menambahkan, pekerja seks menghadapi hambatan serius untuk mengakses layanan kesehatan dan mental karena stigma yang dilekatkan pada mereka. “Bagaimana kita bicara SDG 3 (kesehatan) kalau mereka bahkan tak bisa ke klinik tanpa dicemooh?”
Krisis HIV di Asia Pasifik: Lonjakan Tajam dan Dana Menyusut
Ancaman lain yang menjadi sorotan dalam sesi SHE & Rights adalah krisis pencegahan HIV di Asia Pasifik. Eamonn Murphy, Direktur UNAIDS untuk Asia Pasifik, memaparkan data yang mencemaskan: setiap 2 menit, satu orang tertular HIV di kawasan ini.
“Antara 2010–2024, infeksi HIV baru di Fiji melonjak 3091%. Filipina naik 562%, Afghanistan 187%, Papua Nugini 84%. Bahkan negara-negara seperti Bangladesh, Timor-Leste, dan Bhutan juga mencatat peningkatan signifikan,” ujar Eamonn.
Lebih mengkhawatirkan, sebagian besar negara tersebut juga gagal dalam pengobatan: kurang dari separuh orang dengan HIV mendapat terapi antiretroviral. “Pendanaan internasional turun, sementara pendanaan domestik tidak memadai. Tanpa koreksi, kita bisa kembali ke situasi awal 2000-an, ketika kematian akibat AIDS melonjak tajam.”
Eamonn juga menyoroti bahwa 79% infeksi HIV baru berasal dari populasi kunci dan pasangan mereka: laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, pekerja seks, pengguna narkoba suntik, dan transgender. Namun mereka justru menjadi kelompok yang paling dimarjinalkan.
Baca juga: Keadilan Gender Menjadi Penentu Masa Depan Kesehatan Global
Hak atas Kesehatan dan Kesetaraan Gender Tidak Bisa Dipisahkan
Pentingnya keterkaitan antara kesehatan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender disuarakan oleh Shobha Shukla, pembicara utama untuk SDG-3 di forum PBB. Ia menekankan bahwa kemajuan SDG-3 mandek karena negara-negara tidak serius menangani akar ketimpangan gender.
“Kita tidak bisa bicara universal health coverage tanpa bicara aborsi aman, hak atas kesehatan menstruasi, layanan kesehatan mental, dan pemulihan bagi penyintas kekerasan,” ujarnya.
Menurutnya, bukti menunjukkan bahwa negara dengan kesetaraan gender yang tinggi memiliki tingkat HIV yang lebih rendah di kalangan perempuan. Reformasi hukum di Botswana, misalnya, yang melindungi hak milik perempuan berdampak langsung pada kemandirian ekonomi dan kesehatan.
Letlhogonolo Mokgoroane, advokat dari Afrika Selatan menutup dengan pernyataan tajam: “Kita tidak bisa mencapai kesehatan tanpa keadilan. Tidak bisa mencapai keadilan tanpa menegakkan hak. Dan tidak bisa menegakkan hak tanpa melawan akar eksklusi dan ketimpangan.”
Menuntut Tindakan Nyata, Bukan Retorika
Menyisakan waktu hanya lima tahun tersisa menuju 2030, berbagai organisasi seperti APWLD menyerukan tindakan segera dari pemerintah dunia. “Bukan hanya janji. Kita butuh perubahan struktural nyata. Kita butuh Keadilan Pembangunan Sekarang,” tegas mereka.
Sesi SHE & Rights (Sexual Health with Equity & Rights) sendiri diselenggarakan oleh kolaborasi berbagai lembaga internasional, antara lain Global Center for Health Diplomacy and Inclusion (CeHDI), International Planned Parenthood Federation (IPPF), ARROW, WGNRR, APCAT Media, dan CNS. (**)
