Sidang CSW70 di PBB menyoroti meningkatnya tekanan terhadap agenda kesetaraan gender. Dari perpecahan politik global hingga lemahnya akses keadilan bagi perempuan, forum ini mengungkap bahwa komitmen internasional masih jauh dari realitas.
Dari sunat perempuan hingga kemiskinan menstruasi, tubuh perempuan terus dikendalikan dan diabaikan. Negara dan norma sosial belum benar-benar berpihak.
Komitmen global untuk mengakhiri sunat perempuan belum terwujud, jutaan anak perempuan terus menderita dampak buruk seumur hidup. Di saat yang sama, kemiskinan menstruasi secara diam-diam merampas hak perempuan atas kesehatan, pendidikan, dan martabat, yang memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan tetap menjadi medan pertempuran antara kekuasaan dan ketidaksetaraan.
As global commitments to end female genital mutilation fall behind, millions of girls continue to suffer lifelong harm. At the same time, menstrual poverty silently deprives women of health, education, and dignity, revealing how women’s bodies remain battlegrounds of power and inequality.
Reaksi penolakan global yang semakin meluas terhadap kesetaraan gender mengancam hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Para pemimpin feminis memperingatkan bahwa berkurangnya dukungan internasional dan meningkatnya arus konservatisme mengancam kemajuan yang telah dicapai selama puluhan tahun di bidang kesehatan dan hak asasi manusia.
A growing global backlash against gender equality is putting women’s sexual and reproductive health rights at risk. Feminist leaders warn that shrinking international support and rising conservatism threaten decades of progress in health and human rights.
Angka kekerasan berbasis gender tak banyak berubah sejak tahun 2000. Dari femisida hingga FGM/C yang justru meningkat, pakar menyerukan zero tolerance dan perombakan kebijakan global. Sesi SHE & Rights menunjukkan: tanpa mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, cita-cita HAM dan UHC hanya omong kosong.
Angka kekerasan terhadap perempuan nyaris tak bergerak selama lebih dari dua dekade. Menjelang 25 November, seruan global meningkat agar negara mempercepat pencegahan, memperkuat layanan penyintas, dan menegakkan hak kesehatan seksual serta reproduksi.
Kondom perempuan menawarkan perlindungan tanpa hormon dan memberi perempuan kendali penuh atas tubuhnya. Namun, pilihan ini masih jarang dibicarakan dan sulit diakses di Indonesia. Mengapa bisa begitu, dan apa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasinya?