Kopi: Perempuan, Budaya dan Ketahanan Iklim

Bincangperempuan.com – Dampak negatif perubahan iklim memunculkan hama dan penyakit tanaman baru. Akibatnya kopi gagal panen hingga mati. Sosok perempuan 47 tahun ini menyaksikan dan merasakan dampak dari perubahan lingkungan di desanya.

Ialah Supartina Paksi, lahir dan menua di desa yang berbatasan TWA Bukit Kaba. Menurunnya produktivitas dan kualitas buah kopi dari tahun ke tahun di areal perkebunan setempat, membuat Supartina bersama perempuan petani kopi lainnya, berpikir ulang. Apa yang salah selama ini. 

Refleksi mereka, berujung dengan mendeklarasikan Desa Kopi Tangguh Iklim, Jumat 28 Januari 2020. Diprakasai Kelompok Perempuan Alam Lestari (PAL) yang diketui Supartina Paksi. Pentingnya deklarasi lantaran kopi menjadi sumber pendapatan utama di desa tersebut. Tak kurang dari 85 persen penduduk daerah itu berkebun kopi sejak turun temurun. 

Bagi mereka kopi menjadi bagian kehidupan sosial dan budaya. Untuk itu 20 perempuan yang tergabung di dalam Kelompok PAL dan Kelompok Perempuan Alam Lestari dan Sejahtera tetap menjaga kelestarian hutan dengan mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim.

Salah satu inisiatifnya menerapkan agroforestri di wilayah mereka. Keterlibatan perempuan sangat penting dalam potensi tanaman hutan di areal kebun sebagai tabungan masa depan. Terlebih hasil tanaman pohon pelindung memiliki nilai ekonomi tinggi.

Keeratan hubungan perempuan dan kopi di daerah ini terlihat dari peranan kelompok perempuan dalam pembibitan, penanaman, perawatan, pemanenan, pengolahan pasca panen hingga pemasaran.

”Perempuan harus bergerak dalam menghadapi perubahan iklim. Langkah awalnya dengan mendeklarasikan Desa Kopi Tangguh Iklim,” kata Ketua Kelompok PAL, Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Supartina Paksi, beberapa waktu lalu.

Literasi Iklim untuk Ketahanan Pangan

Dampak pemanasan global mulai dirasakan di seluruh belahan bumi. Kondisi tersebut ditandai dengan adanya pergeseran musim dan peningkatan suhu. Tahun 1990-an musim penghujan masih terjadi setiap bulan September hingga Desember. 

Namun di tahun 2020-an musim penghujan bergeser bulan Februari hingga April. Perubahan iklim mengakibatkan pergeseran musim. Sehingga prediksi iklim makin sulit, curah hujan makin lebat/ekstrim. 

”Ini dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi dan terjadi pergeseran musim. Dampaknya sudah terasa. Kenaikan suhu tersebut disebabkan pemanasan global,” kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas I Pulau Baai, Bengkulu, Klaus Johannes Apoh Damanik, Sabtu 30 November 2024.   

BMKG Bengkulu menyebut kenaikan suhu 30 tahun terakhir terhitung 1994-2023 di daerah ini tidak terlalu tinggi. Kenaikan minimum suhu rerata 0,0023 derajat celcius dan maksimum rerata 0,0024 derajat celcius.

Mitigasi pemanasan global tentu menjadi perhatian bersama. BMKG Bengkulu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terhitung sejak 2020 hingga 2023 melaksanakan Sekolah Lapang Iklim (SLI).

Kegiatan itu berupa literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan, dalam rangka adaptasi perubahan iklim dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Pemerintah Daerah dan petani.

Adaptasi tersebut sebagai upaya meningkatkan pemahaman petani dan petugas penyuluh pertanian, terhadap data dan informasi iklim yang dapat langsung diaplikasikan pada aktivitas pertanian.

”Kita menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Jika tidak ada upaya mengurangi maka pemanasan global akan terus dirasakan,” sampai Damanik.

SLI tersebut melibatkan petani di 4 desa. Seperti Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, tahun 2020. Tahun 2021 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Di Desa Sari Mulyo Bukit Peninjauan 2 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, tahun 2022.

Terakhir di Desa Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, di tahun 2023. Sejak Juni hingga September 2023, petani di Desa Masmambang mengikuti SLI dengan menanam padi di atas lahan 2 Ha. Dikelola 30 orang tergabung di 5 kelompok tani.

Petani yang tersebar di 3 kabupaten tersebut diberikan edukasi cara mengurangi penggunaan karbon dengan pengelolaan lahan pertanian ramah lingkungan. Salah satunya mengurangi pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik dan pupuk pestisida nabati.

Damanik mencontohkan penggunaan pupuk kimia itu petani berikan solusi atau alternatif dengan mengelola limbah kopi menjadi pupuk. Seperti petani kopi di Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang.

”Pengelolaan lahan sawah ramah lingkungan. Mereka menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati. Harapannya secara berangsur petani bisa beralih ke pupuk organik dan pestisida nabati. Tentu ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelas Damanik.

Baca juga: Perempuan Petani Menantang Perubahan Iklim: Membangun Kebun Kopi Tangguh Iklim 

Komitmen Aksi Iklim

Aksi iklim oleh pemangku kepentingan non-Pihak, termasuk bisnis, investor, aktor sub-nasional dan masyarakat sipil, mendorong kemajuan menuju tujuan Perjanjian Paris, dan keterlibatan mereka lebih penting dari sebelumnya, seperti yang tertulis di dalam Buku Tahunan Aksi Iklim Global 2024, yang diluncurkan pada Minggu 10 November 2024.

”Tidak akan ada pendekatan komprehensif tanpa melibatkan seluruh perekonomian dan seluruh masyarakat kita. Dan itu berarti kita membutuhkan Para Pihak dan pemangku kepentingan non-Pihak untuk bekerja sama, untuk bergabung dalam upaya, berkomunikasi tentang cara terbaik untuk maju, secara sistematis,” kata Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB Simon Stiell.

”Inilah sebabnya Kemitraan Marrakesh begitu penting, mengapa contoh-contoh dalam Buku Tahunan ini begitu mendasar, dan mengapa mereka harus ditingkatkan,”. 

Buku Tahunan itu menunjukkan aksi iklim oleh pemangku kepentingan non-Pihak, seperti keuangan dan perlindungan alam, dan menyoroti peran utama mereka dalam meningkatkan ambisi, saat pemerintah berupaya mengembangkan putaran berikutnya dari rencana iklim nasional atau national climate plans (NDCs) yang akan jatuh tempo tahun depan dan untuk membangun ketahanan dalam menghadapi dampak iklim yang semakin meningkat.

Buku Tahunan tersebut melaporkan bahwa Portal Aksi Iklim Global atau Global Climate Action Portal (GCAP), melacak lebih dari 39.000 pelaku peningkatan besar dibandingkan dengan 1.000 pelaku yang didaftarkan platform 10 tahun lalu.

Portal tersebut juga melacak 175 Inisiatif Iklim Kooperatif atau Cooperative Climate Initiatives (CCIs), upaya kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan iklim dengan hampir 80 persen di antaranya beroperasi dalam skala global.

Di dalam buku itu juga ditulis di Indonesia, 172 aktor terlibat dalam aksi iklim. Dengan ikhtisar aktor 95 perusahaan, 4 investor, 10 organisasi, 13 wilayah, 49 kota dan 1 negara. 

Contoh aksi iklim dalam Buku Tahunan menunjukkan meningkatnya penekanan pada aksi iklim yang melibatkan seluruh masyarakat dan inklusif, yang menunjukkan bagaimana aksi multi-pemangku kepentingan yang memobilisasi sektor swasta, kota, pemuda, masyarakat adat, dan mengikuti pendekatan yang responsif gender sangat penting untuk mengatasi krisis iklim.

Meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam memobilisasi keuangan yang adil dan meningkatkan dekarbonisasi, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan non-Pihak memberikan landasan yang kuat untuk mempercepat dan meningkatkan aksi iklim kolaboratif menuju COP 29 dan seterusnya. 

Buku Tahunan 2024 adalah seri kedelapan yang diterbitkan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang memberikan gambaran umum tentang kemajuan, tren, dan tantangan aksi iklim dunia nyata yang diambil oleh pemangku kepentingan non-Pihak, untuk menginspirasi tindakan lebih lanjut dan meningkatkan ambisi.

Baca juga: Menepis Gempuran Perubahan Iklim Ala Pekebun Kopi 

Turunkan Emisi GRK 

Secara global Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 834 juta Ton CO₂e (29%) dengan usaha sendiri dan 1,08 miliar ton CO₂e (41%) jika mendapatkan bantuan internasional.

Berdasarkan laporan pemantauan pembangunan rendah karbon (PRK) tahun 2022, Provinsi Bengkulu mampu menurunkan emisi GRK sebesar 8,15 juta ton CO₂eq dari baseline emisi tahun 2022 sebesar 29,32 juta ton CO₂eq.

Pengurangan emisi tersebut sebagian disumbangkan dari kegiatan program kampung iklim (Proklim). Aksi mitigasi perubahn iklim di tingkat masyarakat di 9 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

Proklim ini merupakan salah satu kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, yang telah berjalan selama 9 tahun sejak 2014 hingga 2023. Tidak kurang dari 59 desa/kelurahan telah terbentuk kampung iklim.

Pada tahun 2023 proklim tersebut berlangsung di 16 desa/kelurahan wilayah. Belasan daerah itu sudah teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menggalakkan advokasi GRK.

Di kampung iklim itu masyarakat diberikan edukasi tata cara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mulai dari gerakan penghijauan hutan, rehabilitasi, pengelolaan sampah serta lainnya.

”Proklim mampu menurunkan emisi sebesar 1.760 ton CO₂eq ini berdasarkan Sistem Registri Nasional (SRN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Safnizar,  Senin, 23 Desember 2024.

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Dalam artikel yang ditayangkan di website WWF.Panda.org, berjudul ”Meningkatkan standar: Memperkuat ambisi kehutanan dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDCs)”. Hutan memainkan peran penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan adil serta mencapai tujuan iklim internasional, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Paris sangat bergantung pada perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di seluruh dunia.

Kontribusi yang Ditetapkan Nationally Determined Contributions (NDCs) adalah platform bagi Para Pihak Perjanjian Paris untuk mengomunikasikan target dan tindakan iklim mereka, dan merupakan titik masuk penting untuk memanfaatkan tindakan iklim bagi hutan dan tujuan global lainnya.

Meskipun hutan berperan penting dalam memenuhi target iklim dan komitmen negara untuk melindunginya, banyak Pihak yang belum mempertimbangkan hutan secara memadai dalam NDC mereka. 

Para Pihak sering kali tidak memasukkan tindakan hutan dalam NDC mereka meskipun melindungi, dan memulihkan ekosistem hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan keanekaragaman hayati dan pada gilirannya dapat mencapai berbagai tujuan global di luar NDC. 

Laporan baru, Raising the Bar: Strengthening Forest Ambition in Nationally Determined Contributions (NDCs), menilai sejauh mana NDCs mengintegrasikan langkah-langkah terkait hutan, dan mencakup 130 NDCs dari Para Pihak dengan hutan lebih dari 100.000 Hektare. 

Kurang dari setengah NDCs yang dinilai menetapkan target mitigasi emisi khusus hutan dan target kuantitatif pada isu-isu hutan utama tidak mencukupi. Hanya 4% dari NDCs yang secara eksplisit menyertakan referensi eksplisit ke produksi atau rantai pasokan DCF dan banyak bagian pemantauan, pelaporan, dan verifikasi atau monitoring, reporting, and verification (MRV) tidak menyebutkan hutan.

Tanpa ambisi dan implementasi yang memadai dari target dan langkah-langkah terkait hutan, termasuk yang menghubungkan dengan komitmen dan tindakan keanekaragaman hayati, pemerintah berisiko mengingkari janji yang telah mereka buat untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi dan degradasi hutan pada tahun 2030. Laporan tersebut mencakup rekomendasi berikut bagi para pembuat kebijakan untuk mengisi kesenjangan tersebut. 

• Meningkatkan hutan sebagai prioritas nasional dalam NDC
• Sederhanakan dan tingkatkan akuntansi dan pelaporan
• Prioritaskan area sasaran yang membutuhkan lebih banyak ambisi, dan pastikan 4. NDC bersinergi dengan rencana nasional lainnya, seperti NBSAP, NAP, dan SDG.
• Tetapkan target yang spesifik dan terikat waktu serta langkah-langkah kebijakan yang terperinci untuk implementasinya
• Menyelaraskan dan meningkatkan pendanaan untuk hutan
• Membangun kapasitas dan pengetahuan
• Meningkatkan koordinasi antar kementerian dan memperkuat sinergi lintas proses kebijakan

Kader Lingkungan

Mitigasi pemanasan global juga dilakukan melalui kegiatan pengurangan sampah. DLHK Bengkulu memiliki program penyuluhan dan pendampingan kader lingkungan, dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga melibatkan masyarakat Kota Bengkulu di 50 kelurahan.

Mereka diberikan pembinaan dengan metode pilah pulih sampah. Program ini sudah berjalan sejak 2022 hingga 2023. Di tahun 2022 berlangsung di 25 lokasi dan tahun 2023 digelar di 28 lokasi.

Keterlibatan dalam pengelolaan sampah tersebut tidak hanya dari kalangan ibu rumah tangga. Namun kalangan pelajar dan mahasiswa pun diikutsertakan. Seperti pelajar SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

Hal ini merupakan salah satu antisipasi mengurangi nilai potensi kerugian akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak dan risiko perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. Seperti sektor pesisir, kesehatan, air dan pertanian.

Di mana tahun 2023 telah dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kementerian PPN/BAPPENAS terkait pembangunan berketahanan iklim tujuannya meningkatkan ketahanan pada sektor terdampak.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Safnizar mengatakan, jika supportnya ideal, DLHK Provinsi Bengkulu menargetkan 10 persen kontribusi untuk secara nasional. 

‘’Dengan asumsi apa yang kita rencanakan ini jalan semua. Pokoknya 10 persen dari nasional untuk sampai tahun 2023,’’ pungkas Safnizar.

Tulisan ini merupakan bagian dari Mother Earth Project yang diproduksi dengan dukungan dari Meedan