Bincangperempuan.com- Pemangkasan dana bantuan internasional untuk layanan kesehatan reproduksi mengancam capaian dalam akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi (Sexual and Reproductive Health and Rights). Hal ini disampaikan para ahli kesehatan global dalam International Conference on Family Planning (ICFP) yang digelar di Bogota, Coulumbia, 3-6 November 2025.
Laporan terbaru dari Family Planning 2030 (FP2030), lebih dari 400 juta perempuan di negara berpenghasilan rendah dan menengah saat ini sudah menggunakan kontrasepsi modern. Capaian ini terancam mengalami kemunduran akibat pemotongan dana bantuan besar-besaran oleh negara donor utama seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jerman, dan Swedia. Amerika Serikat sebelumnya menyumbang hingga 41% dari total anggaran global untuk program keluarga berencana.
“Kita berada di titik kritis antara kemajuan dan kemunduran,” ujar Samukeliso Dube, Direktur Eksekutif FP2030.
Ia menekankan bahwa lebih dari 80% pendanaan pemerintah untuk keluarga berencana kini berasal dari negara-negara yang justru sedang memangkas anggaran bantuan luar negeri mereka. Negara seperti Indonesia berisiko mengalami kekurangan pasokan alat kontrasepsi dan pelatihan tenaga kesehatan.
Di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, pemotongan dana dan penutupan USAID telah berdampak langsung pada program kesehatan remaja dan akses kontrasepsi bagi perempuan muda. Lembaga swadaya masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi layanan kini harus mencari sumber pendanaan alternatif.
Baca juga: Ketika Negara Absen di Jalan Desa: Buramnya Akses Kesehatan Perempuan di Bengkulu
Dana global untuk KB di Indonesia Terancam
Mengutip laporan FP2030, layanan kesehatan reproduksi di negara berkembang, termasuk Indonesia, terancam terganggu akibat pemotongan dana dari negara-negara donor utama. Padahal, layanan seperti kontrasepsi dan edukasi kesehatan seksual terbukti menyelamatkan jutaan nyawa perempuan dan anak.
Hingga 2025, terdapat 1,1 miliar perempuan dan anak perempuan usia subur (15–49) yang tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Dari jumlah tersebut, 399 juta, atau 35%, adalah remaja dan pemuda di bawah usia 25 tahun. Di negara-negara ini, lebih dari 1 dari 3 (atau 34,6%) perempuan usia subur menggunakan metode kontrasepsi modern.
Pada tahun 2025, ini berarti sekitar 394 juta pengguna metode keluarga berencana modern, 101 juta lebih banyak dibandingkan tahun 2012. Penggunaan kontrasepsi modern dalam satu tahun terakhir saja telah mencegah 148 juta kehamilan yang tidak diinginkan, 30 juta aborsi yang tidak aman, dan 128.000 kematian ibu.
Di ketahui, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjangkau kelompok rentan seperti remaja, perempuan di daerah terpencil, dan keluarga berpenghasilan rendah. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan seperti suntikan dan implan sangat bergantung pada pengadaan pemerintah dan dukungan donor. Jika tidak diantisipasi, pemotongan dana ini bisa berdampak pada menurunnya akses kontrasepsi gratis, meningkatnya risiko kehamilan tidak direncanakan serta kembali naiknya angka kematian ibu dan bayi.
Seruan untuk Pemerintah dan Masyarakat
Para ahli kesehatan global mendorong negara-negara yang terdampak, termasuk pemerintah Indonesia untuk meningkatkan anggaran layanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, serta memperluas kolaborasi dengan sektor swasta dan filantropi lokal guna memperkuat keberlanjutan program. Selain itu, mereka menekankan pentingnya penguatan sistem data dan pemantauan layanan KB agar lebih responsif dan akurat. Pemerintah juga diimbau untuk menjamin akses terhadap informasi kontrasepsi yang lengkap, berkualitas, dan mudah dipahami oleh semua perempuan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan kesehatan reproduksi yang inklusif dan berbasis hak.
Investasi dalam layanan KB bukan hanya soal kesehatan, tapi juga efisiensi anggaran. Setiap Rp15 ribu yang diinvestasikan dalam kontrasepsi bisa menghemat lebih dari Rp35 ribu dalam biaya perawatan kehamilan dan persalinan.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan tantangan kesehatan reproduksi yang kompleks, berisiko mengalami tekanan serupa. Program KB, layanan kontrasepsi gratis, dan edukasi kesehatan seksual di daerah terpencil sangat bergantung pada kemitraan internasional dan dukungan donor.
Jika tren pemotongan dana ini berlanjut, maka akan berdampak dengan akses kontrasepsi bagi remaja dan perempuan miskin bisa menurun, risiko kehamilan tidak diinginkan dan aborsi tidak aman meningkat serta kematian ibu dan bayi dapat kembali naik
Menurut Guttmacher Institute, dibutuhkan tambahan dana sebesar US$104 miliar per tahun untuk memenuhi seluruh kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi di negara berkembang. Biaya tambahan ini setara dengan US$8,05 per penerima layanan, atau “harga secangkir kopi di negara maju,” kata Dr. Elizabeth Sully dari Guttmacher.
Baca juga: Ramai Pembalut Repack di Pasaran, Apakah Aman?
Investasi yang Menguntungkan
Sully menambahkan, setiap US$1 yang diinvestasikan dalam layanan kontrasepsi dapat menghemat US$2,48 dalam biaya perawatan ibu, bayi baru lahir, dan aborsi. Para ahli menekankan bahwa pendanaan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah nasional, donor internasional, filantropi, dan sektor swasta.
Konteks Indonesia, Pemerintah perlu meningkatkan alokasi APBN untuk layanan kesehatan reproduksi, khususnya bagi kelompok rentan. Serta memperluas kemitraan dengan sektor swasta dan filantropi lokal untuk mendukung keberlanjutan program. Termasuk penguatan advokasi publik agar kesehatan reproduksi tetap menjadi prioritas dalam kebijakan nasional dan daerah.
Pemotongan dana global bukan hanya isu internasional, tetapi juga tantangan nyata bagi Indonesia. Tanpa langkah antisipatif, capaian selama satu dekade terakhir dalam kesehatan reproduksi bisa terancam mundur.
Di ICFP, para ahli dari lebih dari 800 organisasi dari sekitar 120 negara mencari solusi lokal untuk mengatasi kekurangan pendanaan global dan perubahan iklim politik seputar kesehatan dan hak reproduksi seksual.
*) Liputan ini diproduksi dengan dukungan Global Center for Health Diplomacy and Inclusion (CeHDI) sebagai bagian dari program fellowship media SHE and Rights 2025.
