Bincangperempuan.com- Pembalut adalah salah satu kebutuhan dasar yang seharusnya mudah diakses oleh setiap perempuan. Tetapi di Indonesia, kebutuhan ini justru sering menjadi beban. Di toko-toko online, mudah sekali menemukan pembalut kadaluarsa yang dikemas ulang—dikenal juga sebagai pembalut repack. Harganya jauh lebih murah dibanding pembalut bermerek, dijual dalam jumlah banyak tanpa label, izin edar, atau jaminan sterilitas.
Bagi sebagian kelompok masyarakat, pembalut repack bisa menjadi solusi praktis dan murah. Tapi di sisi lain, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem. Bahwa negara gagal memastikan hak kesehatan reproduksi perempuan terpenuhi.
Namun tentu, pilihan ini pun membutuhkan edukasi dan akses. Tidak semua perempuan memiliki pengetahuan, kenyamanan, atau fasilitas sanitasi yang memadai untuk beralih ke produk semacam itu.
Risiko Kesehatan dan Keamanan
Dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, Muhammad Fadli, menjelaskan bahwa pembalut repack umumnya berasal dari barang reject atau tidak layak edar. “BPOM seharusnya dan biasanya sudah mengatur itu [pembalut],” katanya kepada CNN Indonesia.
Fadli menerangkan bahwa pembalut mengandung beberapa zat kimia yang berfungsi menyerap dan menggumpalkan darah menstruasi. Tetapi jika konsentrasinya berlebihan, atau bahan yang digunakan tidak memenuhi standar, hal itu dapat menimbulkan iritasi hingga infeksi pada organ intim perempuan.
“Masalah yang sederhana itu ya iritasi, gatal-gatal, ruam, akhirnya infeksi di area kewanitaannya,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pembalut kadaluarsa jelas berbahaya karena bisa menimbulkan reaksi pada kulit sensitif di area vagina.
Alih-alih menggunakan produk semacam itu, Fadli menyarankan perempuan beralih ke opsi yang lebih aman dan berkelanjutan, seperti pembalut kain atau menstrual cup yang bisa digunakan berulang kali.
Namun tentu, pilihan ini pun membutuhkan edukasi dan akses. Tidak semua perempuan memiliki pengetahuan, kenyamanan, atau fasilitas sanitasi yang memadai untuk beralih ke produk semacam itu.
Baca juga: Benarkah Kita Harus Mencuci Pembalut Sekali Pakai?
Kemiskinan Menstruasi: Bukan Sekadar Soal Uang
Fenomena pembalut repack tidak bisa dilepaskan dari isu period poverty atau kemiskinan menstruasi—kondisi ketika perempuan tidak mampu membeli produk menstruasi yang layak, tidak punya akses terhadap fasilitas sanitasi, atau masih dibungkam oleh stigma sosial tentang menstruasi.
Menurut UN Women, jutaan perempuan di dunia masih menghadapi kondisi ini. Mereka terpaksa menggunakan kain bekas, koran, atau bahan lain yang tidak higienis saat menstruasi. Di Indonesia, tantangannya semakin kompleks. Bagi sebagian perempuan, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan dan miskin, persoalannya bukan hanya mahalnya harga pembalut, tetapi juga minimnya informasi dan kebijakan publik yang berpihak.
Ketimpangan Akses dan Pengetahuan Menstruasi di Indonesia
Sebuah studi tentang Manajemen Kebersihan Menstruasi (Menstrual Hygiene Management/MHM) yang dilakukan Plan International Indonesia bersama SMERU Research Institute menemukan masih adanya kesenjangan besar dalam akses dan pengetahuan terkait menstruasi di kalangan pelajar perempuan Indonesia. Penelitian ini dilakukan di tiga provinsi—DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hasilnya menunjukkan bahwa 33% sekolah belum memiliki toilet terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan, sementara 39% siswi pernah mengalami perundungan (bullying) dari teman sebaya terkait menstruasi. Selain itu, 63% orang tua tidak pernah menjelaskan tentang menstruasi kepada anak perempuannya sebelum mereka mengalami haid pertama, dan 45% orang tua menganggap tidak perlu memberi penjelasan tentang menstruasi kepada anak laki-laki karena dianggap tabu atau belum waktunya.
Keterbatasan fasilitas dan kurangnya edukasi ini berdampak langsung pada partisipasi sekolah. Sebanyak 55% siswi SMP dan 25% siswi SD mengaku kehilangan konsentrasi belajar saat menstruasi, dan sebagian lainnya bahkan memilih pulang lebih awal (19%) atau absen sekolah (hingga 7%).
Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan menstruasi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga cermin dari kurangnya perhatian terhadap sanitasi sekolah, pendidikan reproduksi, dan pelanggengan stigma sosial seputar menstruasi di Indonesia.
Baca juga: Menstrual Cup: Solusi Ramah Lingkungan atau Sekadar Tren
Kebutuhan yang Masih Dianggap Bukan Urusan Negara
Isu menstruasi sering kali dianggap urusan pribadi. Padahal, ini adalah bagian dari hak kesehatan reproduksi yang seharusnya dilindungi negara. Di Skotlandia, misalnya, pemerintah sudah menyediakan pembalut gratis di sekolah, universitas, hingga gedung-gedung publik sejak 2022. Kebijakan itu menjadi langkah besar melawan stigma dan ketimpangan gender yang selama ini membuat perempuan menanggung beban sendirian.
Sementara itu, di Indonesia, kebijakan serupa masih jarang terdengar. Beberapa inisiatif lokal memang sudah ada—seperti pembagian pembalut gratis di sekolah atau puskesmas. Tetapi belum ada kebijakan nasional yang mengakui pembalut sebagai kebutuhan dasar perempuan.
Kondisi ini juga menunjukkan betapa masih rendahnya perhatian terhadap kesehatan reproduksi perempuan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau sama pentingnya dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi.
Jalan Keluar: Akses, Edukasi, dan Inovasi
Pemerintah perlu memandang masalah ini secara lebih menyeluruh. Pertama, dengan memastikan produk pembalut yang beredar memenuhi standar keamanan dan memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pemeriksa Obat dan Makanan). Penindakan terhadap produsen dan penjual pembalut repack juga harus diperketat untuk melindungi konsumen.
Penting juga untuk memperluas edukasi tentang manajemen kebersihan menstruasi (MKM) di sekolah dan komunitas. Edukasi ini tidak hanya penting bagi remaja perempuan, tetapi juga bagi laki-laki, guru, dan orang tua agar menstruasi tidak lagi dianggap tabu. Pengetahuan yang cukup akan membantu perempuan mengenali produk yang aman serta memahami hak kesehatan reproduksinya.
Selain itu pemerintah juga bisa bekerja sama dengan pelaku usaha dan komunitas lokal untuk mengembangkan produk menstruasi alternatif yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan—seperti pembalut kain, atau produk berbahan alami lokal. Jika disertai pelatihan dan dukungan kebijakan, hal ini bisa menjadi solusi berkelanjutan yang tidak hanya mengurangi limbah, tapi juga memberdayakan perempuan secara ekonomi.
Referensi:
- CNN Indonesia. (2023, 17 Oktober). Jangan Sembarangan Beli, Dokter Jelaskan Potensi Bahaya Pembalut Reject. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231017141544-255-1012307/jangan-sembarang-beli-dokter-jelaskan-potensi-bahaya-pembalut-reject
- Plan International Indonesia. (2022). Water for Women: Plan International in Indonesia. Diakses dari https://www.waterforwomenfund.org/en/project/plan-international-in-indonesia.aspx
- UN Women. (2023). Period poverty: Why millions of girls and women cannot afford their periods. Diakses dari https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/period-poverty-why-millions-of-girls-and-women-cannot-afford-their-periods
