Bincangperempuan.com- Krisis iklim menghantam lini paling rentan dalam rantai produksi pangan Indonesia. Petani dan nelayan menghadapi penurunan hasil produksi sekaligus ancaman langsung terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Perubahan cuaca ekstrem yang makin kerap terjadi memicu beban kerja berat, cedera fisik, hingga kecemasan ekologis berpanjangan yang menekan kesejahteraan komunitas agraris dan pesisir.
Persoalan ini didiskusikan dalam Forum Dialog Kebijakan Nasional: Dampak Krisis Iklim terhadap Kesehatan Fisik dan Mental Petani dan Nelayan di Indonesia. Forum yang berlangsung secara hibrid pada Kamis, 24 September 2026 ini diselenggarakan atas kerja sama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Suara Sains Terbuka, Lapor Iklim, dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Kegiatan tersebut turut menandai peluncuran kertas posisi kebijakan yang mendorong penanganan terpadu atas dampak kesehatan akibat perubahan iklim.
Baca juga: Di Bawah Terik yang Kian Panas: Kemiskinan dan Perkawinan Anak di Seluma
Sains Atmosfer dan Proyeksi Iklim Lokal
Koordinator Bidang Informasi Iklim Terapan BMKG, Dr. Siswanto, M.Sc., menjelaskan bahwa tren pemanasan di Indonesia kian mengkhawatirkan. Suhu rata-rata nasional mencatatkan rekor tertinggi 27,52°C dengan anomali +0,8°C, sejalan dengan suhu global yang menembus batas kritis 1,5°C. Fenomena asimetri pemanasan diurnal menyebabkan suhu malam hari melonjak lebih agresif dibanding siang hari sehingga merampas waktu pemulihan fisik alami. Ketika stres termal Universal Thermal Climate Index (UTCI) melampaui 38°C, sistem termoregulasi tubuh manusia berisiko mengalami kegagalan total yang mengancam keselamatan petani dan nelayan.
Proyeksi lokal menunjukkan laju pemanasan malam di Indramayu mencapai +0,41°C/dekade, sedangkan Kupang mengalami lonjakan suhu rerata +0,33°C/dekade yang memicu Hari Tanpa Hujan (HTH) panjang. Perubahan pola atmosfer ini turut mendorong eskalasi bencana hidrometeorologi hingga mendominasi 98% dari rerata 3.000 bencana tahunan di Indonesia.
Menghadapi risiko ini, Dr. Siswanto menekankan pentingnya reframing kebijakan iklim berbasis tiga pilar, yakni perlindungan kesehatan dan jam kerja adaptif, sistem peringatan dini berbasis dampak (impact-based forecasting), serta ketahanan pangan berorientasi manusia (human-centered resilience). Ketahanan pangan sejati tidak lagi diukur dari infrastruktur atau target produksi semata, melainkan dari keselamatan fisik para petani dan nelayan di lapangan demi mewujudkan kedaulatan pangan yang berkeadilan.
Kritik Terhadap Kebijakan Adaptasi Berfokus Produksi
Tim Peneliti sekaligus Koordinator KRKP, Said Abdullah, mengkritik kebijakan adaptasi iklim pemerintah yang selama ini dinilai terlalu berfokus secara kaku pada capaian produksi fisik semata, sembari mengabaikan keselamatan jiwa para pelakunya.
“Bagaimana menciptakan proses adaptasi yang tidak hanya memastikan produksi tetap berlangsung, tetapi juga menyelamatkan kesehatan dan nyawa mereka? Petani yang berdaulat tidak cukup hanya diberi bantuan pompa air dan traktor. Selama ini adaptasi pemerintah lebih ke arah produksi supaya gudang Bulog penuh, tetapi kebijakan agar petaninya tidak sakit dan nelayannya tidak meninggal itu belum ada. Melindungi kesehatan dan keselamatan petani serta nelayan adalah bagian penting untuk memastikan Republik ini tidak goncang karena krisis pangan,” tegas Said Abdullah.
Potret Kerentanan Lapangan dan Butanya Kebijakan Daerah
Program Officer LaporIklim, Fajar Sanintan, membeberkan sejumlah temuan lapangan yang memprihatinkan. Di Indramayu, ekstremnya suhu udara memaksa warga mengambil langkah berisiko. Sejumlah warga dan pekerja sengaja mengonsumsi obat-obatan seperti parasetamol saat sarapan agar tubuh mereka mampu bertahan di tengah paparan suhu panas ekstrem saat bekerja. Praktik berbahaya ini berlangsung tanpa pernah tercatat dalam sistem kesehatan nasional.
Selain masalah kesehatan fisik, penurunan pendapatan akibat hasil tangkapan yang tidak pasti juga memaksa nelayan di Indramayu dan Kupang mengorbankan kebutuhan gizi keluarga. Mereka merelakan hasil jual ikannya untuk membeli kipas angin agar bisa tidur di malam hari, sehingga keluarga mereka hanya mengonsumsi mi instan dengan kuah yang diperbanyak.
Di tengah eskalasi ancaman tersebut, respons kebijakan di tingkat daerah dinilai masih sangat minim. “Seluruh dokumen perencanaan daerah di wilayah studi, mulai dari RPJMD, RKPD, KLHS, rencana adaptasi pertanian, hingga rencana penanggulangan bencana, tidak ada satu pun yang secara eksplisit menyebut kesehatan mental petani dan nelayan sebagai dampak perubahan iklim yang perlu ditangani,” jelas Fajar. LaporIklim pun mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera memasukkan mitigasi dampak kesehatan fisik dan mental ke dalam dokumen kebijakan resmi.
Urgensi Perlindungan Sosial Adaptif
Direktur Yayasan PIKUL, Torry Kuswardono, menegaskan pentingnya perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat informal di sektor pangan. Ia menyoroti bagaimana sistem ekonomi sering kali hanya melihat produktivitas dan hasil kerja, namun mengabaikan kondisi manusia yang bekerja.
“Petani dan nelayan kita tidak pernah tahu mengapa perubahan iklim ini terjadi dan mereka tidak bertanggung jawab atas krisis ini, tetapi mereka harus menanggung dampaknya secara langsung. Kebijakan perlindungan sosial yang adaptif sangat mendesak untuk menangani heat stress, termasuk soal pengaturan waktu kerja,” ujar Torry. Ia membagikan gambaran kearifan lokal di Kupang hingga akhir era 1990-an, di mana pekerja menghentikan aktivitas pada jam terik siang hari untuk beristirahat dan kembali bekerja pada sore hari atau memulai kerja sejak subuh.
Baca juga: Bagaimana Climate Change Memperburuk Transisi Menopause Perempuan
Bukti Ilmiah Dampak Tekanan Panas dan Panas Malam Hari
Perwakilan juga peneliti dari YSSTI dan Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN), Safarina G. Malik, memaparkan bukti ilmiah global mengenai dampak tekanan panas (heat stress) terhadap kondisi fisiologis pekerja.
“Meta-analisis terhadap 111 studi dari 30 negara menemukan bahwa satu shift kerja di bawah tekanan panas meningkatkan risiko gangguan kesehatan empat kali lipat lebih tinggi. Paparan panas menaikkan suhu inti tubuh, denyut jantung, dan dehidrasi, menciptakan dilema berat: berhenti bekerja demi kesehatan atau terus bekerja demi pendapatan keluarga,” ungkap Safarina.
Safarina juga mengkritisi fenomena lonjakan suhu malam hari yang menghambat pemulihan fisik. Dengan konstruksi rumah masyarakat di wilayah studi yang 92,7 persen beratap seng, panas terperangkap berlebihan di dalam ruangan sehingga 80,3 persen responden mengalami kesulitan tidur dan 55 persen nelayan bangun dalam kondisi tetap lelah. “Suhu malam hari naik lebih cepat dan merusak kualitas serta durasi tidur. Kita perlu bersama-sama menentukan berapa sebenarnya batas suhu malam hari yang acceptable agar masyarakat bisa beristirahat dan pulih,” tegasnya.
Respons Kementerian Kesehatan: Penyakit Sensitif Iklim dan Layanan Publik
Perwakilan Direktorat Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Nurasni, menyampaikan apresiasi atas laporan ini dan memaparkan perhatian Kemenkes terhadap empat penyakit utama yang sangat sensitif iklim, yaitu DBD, Malaria, ISPA, dan Diare.
“Peningkatan suhu udara mempercepat siklus perkembangbiakan nyamuk vektor DBD dan Malaria. Dari yang mestinya memakan waktu sepuluh hari dari telur menjadi nyamuk dewasa, kini dalam seminggu sudah bisa menularkan penyakit,” jelas Nurasni.
Ia menambahkan bahwa cuaca panas dan polusi memicu ISPA, sementara krisis air bersih memicu diare. Menanggapi kendala jam kerja Puskesmas yang sering tutup saat nelayan/petani selesai bekerja di sore hari, Nurasni menekankan pentingnya mengoptimalkan skema Puskesmas Keliling (Pusling) serta kunjungan langsung ke rumah warga.
Dampak Psikologis yang Terabaikan
Selain ancaman fisik, kertas posisi ini membongkar krisis kesehatan mental yang selama ini luput dari perhatian publik. Selain faktor suhu malam yang panas, sebanyak 31,7 persen responden kerap sulit tidur akibat rasa cemas memikirkan ketidakpastian iklim dan keberlanjutan mata pencaharian mereka.
Tingkat kecemasan tertinggi tercatat pada nelayan di Indramayu, di mana 65,3 persen di antaranya mengaku sering mengalami gangguan tidur karena cemas. Lebih jauh lagi, 39 persen responden merasa menjadi lebih mudah marah dan 37 persen setidaknya pernah merasa tertekan menghadapi kondisi iklim serta ekonomi yang kian memberatkan. Kondisi ini kian memprihatinkan sebab 33 persen responden memilih tidak berobat saat sakit karena terkendala biaya, waktu, dan takut kehilangan pendapatan harian.
