Bincangperempuan.com – Tahun 2015, pemerintah dunia berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030. Kini, hanya tersisa 64 bulan sebelum tenggat waktu itu tiba. Menjelang Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) ke-80, para pegiat hak kesehatan dan kesetaraan gender menegaskan pentingnya evaluasi komitmen dan percepatan aksi nyata, khususnya pada SDG-3 (kesehatan dan kesejahteraan) serta SDG-5 (kesetaraan gender).
Ancaman Dorongan Anti-Hak dan Anti-Gender
Shobha Shukla, Direktur Eksekutif CNS sekaligus Koordinator SHE & Rights, mengingatkan bahwa janji para pemimpin dunia untuk menjamin hak kesehatan dan kesetaraan gender kini terancam.
“Dorongan anti-hak dan anti-gender meningkat, menggerus capaian yang sudah susah payah diperoleh,” ujarnya dalam diskusi SHE & Rights yang diselenggarakan oleh jejaring internasional.
Kavutha Mutua, Direktur The Legal Caravan sekaligus pengacara senior di Kenya, menambahkan bahwa kelompok anti-gender semakin gencar melawan capaian SDG-3 dan SDG-5. Salah satu bentuk nyata adalah lahirnya undang-undang represif terkait seksualitas, seperti UU Anti-Homoseksualitas di Uganda, hingga rancangan serupa di Ghana dan Kenya.
“Ada banyak kemunduran kebijakan, termasuk mundurnya komitmen Kenya terhadap pendidikan seks komprehensif, serta pembatasan akses aborsi aman. Semua ini menghambat hak kesehatan reproduksi perempuan dan remaja perempuan,” tegasnya.
Nepal Tunjukkan Kepemimpinan
Di tengah banyaknya kemunduran, Nepal menjadi contoh positif. Dr. Bikash Devkota dari Kementerian Kesehatan dan Kependudukan Nepal menekankan bahwa negaranya berhasil melakukan transformasi besar di bidang kesehatan. Harapan hidup meningkat dari 28 tahun (1954) menjadi 72 tahun (2021), angka kematian ibu turun lebih dari 70% dalam tiga dekade terakhir, dan neonatal mortality berkurang lebih dari separuh.
Nepal juga mendulang capaian besar dalam imunisasi. Dengan cakupan lebih dari 90%, WHO pada Agustus 2025 resmi menyatakan Nepal bebas rubella. Negara itu juga mencatat penurunan infeksi HIV baru lebih dari 75% antara 2010–2024, satu-satunya di Asia Pasifik yang meraih capaian tersebut. “Ini bukan sekadar angka. Ini adalah nyawa yang diselamatkan dan masa depan yang dijaga,” kata Dr. Devkota.
Baca juga: Gelombang Anti-Hak dan Anti-Gender Ancam SDGs
Seruan Prioritas di Afrika
Benedicta Oyedayo Oyewole dari IPPF Afrika menegaskan bahwa SDG-3 dan SDG-5 berada di jantung Agenda 2030. “Tanpa keduanya, tidak ada pembangunan manusia, perdamaian berkelanjutan, atau transformasi ekonomi,” ujarnya.
Ia menyerukan tiga langkah mendesak:
- Investasi pada layanan kesehatan primer, penghapusan biaya layanan maternal dan reproduksi, serta perluasan tenaga kesehatan komunitas.
- Mengakhiri kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak dengan penegakan hukum, anggaran yang memadai, layanan berbasis penyintas, dan pendidikan setara bagi anak perempuan.
- Pendanaan untuk organisasi akar rumput yang dipimpin perempuan, karena mereka yang menjangkau kelompok paling rentan – dari pekerja seks, ODHA, komunitas gender beragam, hingga perempuan pedesaan.
“Kami tidak minta belas kasihan, tapi keadilan. Waktunya berhenti beretorika. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian, pendanaan, dan kemauan politik,” tegasnya.
Tantangan di Asia Pasifik
Laporan ARROW menunjukkan sepertiga negara di Asia Pasifik tidak berada di jalur penurunan angka kematian ibu sesuai target 2030. Anjali Shenoi dari ARROW menekankan bahwa aborsi tidak aman masih menjadi penyebab utama kematian ibu yang bisa dicegah. Pernikahan anak, mutilasi genital perempuan, serta kekerasan fisik maupun psikologis terhadap perempuan dan anak perempuan juga masih marak.
ARROW merekomendasikan: akses universal layanan kesehatan reproduksi, peningkatan anggaran publik yang inklusif, penghapusan hambatan hukum dan sosial terhadap layanan kesehatan, serta sistem kesehatan yang lebih inklusif bagi kelompok marjinal.
Thailand Legalkan Perkawinan Setara
Kabar progresif datang dari Thailand yang menjadi negara pertama di Asia Tenggara melegalkan perkawinan setara. Undang-undang ini mengganti istilah “suami” dan “istri” dengan “pasangan,” memberi hak yang sama dalam pernikahan, adopsi, keputusan medis, hingga warisan.
“Ini kemenangan besar, tapi perjuangan belum selesai. Selama komunitas LGBTQIA+ masih dikriminalisasi di negara lain, kesetaraan belum sepenuhnya tercapai,” kata Matcha Phorn-In, aktivis LGBTIQ+ asal Thailand.
Inisiatif Akar Rumput dari India
Dari India, proyek SWEET (Street Women Engaged and Empowered to End TB) digagas oleh Humana People to People. Program ini mendukung perempuan tunawisma yang terdampak TB dan HIV dengan memperkuat literasi kesehatan, mengurangi stigma, dan menjadikan mereka agen perubahan di komunitas.
Baca juga: SHE & Rights Soroti Gagalnya Konferensi FfD4 dalam Mengusung Agenda Feminist dan Kesetaraan Gender
Menjaga Momentum Menuju 2030
Diskusi SHE & Rights menegaskan bahwa waktu kian menipis. Tanpa aksi nyata, komitmen SDGs hanya akan menjadi janji kosong. Para aktivis menyerukan agar pemerintah berhenti beretorika dan mulai bertindak: menegakkan hak kesehatan, kesetaraan gender, serta melindungi kelompok paling rentan dari ancaman kebijakan regresif.
