Bincangperempuan.com- Konferensi Internasional ke-4 tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (FfD4) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini dinilai gagal memenuhi tuntutan mendesak terkait reformasi arsitektur keuangan global, khususnya dalam kaitannya dengan kesetaraan gender dan agenda feminist.
Dalam sesi SHE & Rights yang diadakan menjelang forum politik tingkat tinggi PBB (HLPF 2025) dan Konferensi Internasional AIDS ke-13 (IAS 2025), berbagai tokoh menyuarakan kekecewaan mereka terhadap hasil konferensi.
Representasi Gender yang Tidak Inklusif dan Minim Komitmen
Menurut Shobha Shukla, Koordinator SHE & Rights dan satu-satunya pembicara utama untuk SDG3 di HLPF 2025, FfD4 tidak berhasil menjamin pendanaan yang jangka panjang, fleksibel, dan inklusif untuk pembangunan berkeadilan.
“Perempuan dan anak perempuan dilihat hanya sebagai potensi ekonomi, bukan sebagai subjek keadilan gender,” ungkap Shobha.
Senada dengan itu, Sai Jyothirmai Racherla dari ARROW menyebut dokumen hasil FfD4 sebagai versi ‘kompromi’ yang bahkan gagal mempertahankan komitmen sebelumnya, termasuk Deklarasi Beijing dan ICPD 1994.
Baca juga: Keadilan Gender Menjadi Penentu Masa Depan Kesehatan Global
Terpinggirkannya Suara dan Partisipasi Masyarakat Sipil
Berbagai perwakilan masyarakat sipil mengungkapkan bahwa proses partisipasi di FfD4 sangat terbatas. Zainab Shumail dari APWLD menyebut ruang konferensi dirancang untuk memisahkan masyarakat sipil dari pemerintah, bahkan menyensor alat-alat kampanye sederhana seperti kipas tangan bertuliskan “debt kills development”.
Mabel Bianco dari FEIM menambahkan bahwa meskipun eksklusi terjadi, semangat perjuangan tidak boleh padam: “Kita baru benar-benar kalah jika berhenti berjuang.”
Baca juga: Seruan Layanan Kespro dan Hak Aborsi Aman
Solusi Palsu dan Dominasi Global North
Shereen Talaat dari MENA Fem Movement menyebut 130 inisiatif yang ditampilkan dalam konferensi sebagai “solusi palsu” karena tidak menjawab akar persoalan. Sementara itu, Swetha Sridhar dari Fos Feminista menyoroti ketimpangan antara janji damai dan peningkatan anggaran militer oleh negara-negara NATO, serta kurangnya komitmen mereka untuk menghapus utang negara Global South.
Seruan untuk Model Ekonomi yang Feminist dan Adil
Para pembicara SHE & Rights menyerukan perlunya reformasi arsitektur keuangan internasional menuju ekonomi yang berbasis pada keadilan, perawatan, reparasi, dan redistribusi. “Kami akan terus menuntut model ekonomi yang dekolonial, intersectional, dan berpusat pada manusia,” tegas Sai dari ARROW.(**)
