Bincangperempuan.com- AIPA dan Majelis Nasional RDR Laos, pemegang Kepresidenan AIPA 2023-2024, memeriahkan panggung politik dengan menjadi tuan rumah Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) pada 5-6 Februari 2024 di Vientiane, Laos. Dengan tema “Parlemen Tangguh: Peran Perempuan dalam ASEAN yang Inklusif,” acara ini menjadi panggung strategis bagi para pemangku kepentingan regional. Melalui dukungan dari Pemerintah Kanada melalui Canada Fund for Local Initiatives dan Proyek Regional “Empowering Women for Sustainable Peace” oleh UN Women, dibiayai oleh Pemerintah Kanada, Republik Korea, dan Inggris.
Proyek dimulai pada Oktober 2023 dengan Lokakarya Pertama untuk merumuskan Rencana Aksi, membimbing AIPA dan parlemen anggotanya dalam mempromosikan partisipasi dan kepemimpinan politik perempuan di ASEAN. Meski terdapat kemajuan, anggota ASEAN terus berupaya mencapai kesetaraan gender dan target global 30% kursi parlemen yang diisi perempuan.
Baca juga: Mengukir Sejarah: Perempuan di Pucuk Pimpinan Redaksi
Acara dua hari ini melibatkan Konferensi Pemimpin Perempuan, Lokakarya Pengembangan Partisipasi Politik Perempuan, serta Pertemuan Komite Koordinasi WAIPA, diadakan oleh Majelis Nasional Laos. Bertujuan mengatasi tantangan dan menggalang dukungan bagi partisipasi politik perempuan, acara ini memperkuat dialog dan pengalaman untuk meningkatkan peran perempuan dalam mempertahankan perdamaian, mempromosikan ketahanan, mendorong kolaborasi antar generasi, dan mengakui peran ekonomi perawatan.
“Menyadari pentingnya kesetaraan gender, negara-negara anggota ASEAN, termasuk RDR Laos berkomitmen pada kerangka kerja internasional seperti CEDAW dan ICCPR. Di dalam ASEAN, komitmen tersebut terlihat jelas melalui Pernyataan Bersama tentang Pemajuan Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, Deklarasi ASEAN tentang Kesetaraan Gender dan Pembangunan Keluarga, dan Deklarasi tentang Implementasi Visi Komunitas ASEAN 2025 yang Responsif Gender. Terlepas dari upaya global dan regional, tantangan tetap ada, terutama dalam pendidikan perempuan, akses kesehatan di daerah pedesaan, dan pendanaan terbatas untuk UMKM yang dipimpin oleh perempuan. Forum hari ini menyediakan platform penting bagi anggota parlemen, ahli, dan pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong partisipasi politik perempuan, kepemimpinan dalam pembangunan perdamaian, pemberdayaan ekonomi, dan pertumbuhan yang inklusif,” ujar H.E. Dr.
“Tema diskusi hari ini, “Membina Parlemen yang Responsif Gender untuk Komunitas ASEAN yang Tangguh, Terhubung, dan Inklusif” adalah kesempatan yang sangat baik untuk menginformasikan rancangan Rencana Aksi AIPA dalam Mempromosikan Partisipasi Politik Perempuan. Mendukung Parlemen yang Responsif Gender adalah tentang memiliki lebih banyak perempuan di meja perundingan, tentang memfasilitasi partisipasi aktif perempuan dan pada akhirnya, tentang menciptakan proses yang inklusif dan demokratis yang akan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi semua orang,” kata H.E. Vicky Singmin, Duta Besar Kanada untuk ASEAN.
“Pengadopsian Rencana Aksi Partisipasi Politik dan Kepemimpinan Perempuan akan menjadi tonggak penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif dan kepemimpinan yang beragam di ASEAN. Rencana Aksi ini menguraikan tindakan konkret untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan dan representasi substantif mereka di kawasan ini. Yang tidak kalah penting, Rencana Aksi ini menekankan pentingnya keterlibatan pemimpin laki-laki untuk mempromosikan parlemen yang responsif gender dan pembuatan kebijakan yang sangat diperlukan untuk mengubah norma-norma sosial dan gender demi partisipasi perempuan dan laki-laki yang beragam dan setara di bidang politik,” ujar Jamshed M. Kazi, Perwakilan UN Women Indonesia dan Penghubung untuk ASEAN.
Baca juga: Konstruksi Sosial dan Tantangan Kebijakan Pekerjaan Perawatan di Indonesia
“Komitmen kami terhadap kesetaraan gender menuntut upaya yang gigih. Forum hari ini merupakan platform penting untuk berbagi praktik terbaik, bertukar pengalaman berharga, belajar dari pengetahuan satu sama lain, serta membangun jaringan dan aliansi. Membangun lingkungan di mana suara perempuan tidak hanya didengar tetapi juga dihargai, dengan kontribusi mereka yang diakui sebagai katalisator transformasi, sangat penting, seperti yang tercantum dalam Rencana Aksi, yang memandu upaya kolaboratif Parlemen Anggota AIPA untuk memajukan Partisipasi Politik dan Kepemimpinan Perempuan di seluruh ASEAN,” kata H.E. Ar. Siti Rozaimeriyanty, Sekretaris Jenderal AIPA.
Upaya kolaboratif AIPA, CFLI, dan UN Women bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman dan inisiatif, mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam pengarusutamaan gender dalam prioritas kebijakan regional dan nasional. Setelah acara tersebut, laporan konsolidasi yang mencakup acara tersebut akan diedarkan dan dipublikasikan di situs web Sekretariat AIPA. Selain itu, Rencana Aksi dan Kerangka Kerja Implementasi Partisipasi Politik dan Kepemimpinan Perempuan yang telah selesai disusun akan diserahkan kepada Komite Koordinasi WAIPA, yang akan membuka jalan untuk dipresentasikan dan diadopsi dalam Sidang Umum AIPA ke-45 di Vientiane, Laos pada bulan Oktober 2024.
