Bincangperempuan.com- B’Pers, tahukah kamu bahwa kamu berhak mengambil cuti haid satu hingga dua hari setiap bulannya? Atau bahwa beberapa kantor kini menyediakan ruang ramah anak untuk membantu para pekerja yang juga memiliki tanggung jawab pengasuhan? Hal-hal tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang mendorong pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik. Salah satu alat penting dalam proses tersebut adalah gender budget atau anggaran responsif gender.
Apa Itu Gender Budget?
The Council of Europe mendefinisikan gender budgeting sebagai “penilaian anggaran berbasis gender yang mengintegrasikan perspektif gender pada semua tahapan proses penganggaran, serta merestrukturisasi pendapatan dan pengeluaran untuk mempromosikan kesetaraan gender.”
Di Indonesia, konsep ini diwujudkan dalam bentuk Anggaran Responsif Gender (ARG), yaitu proses penganggaran yang secara sadar mempertimbangkan ketimpangan gender serta berupaya menjawab kebutuhan dan hambatan yang dihadapi kelompok berdasarkan gender. Artinya, tidak hanya soal “berapa besar uang yang dibelanjakan,” tapi untuk siapa, oleh siapa, dan dampaknya ke siapa.
Mengutip dari Skala, proses penandaan anggaran responsif gender memberikan beberapa manfaat strategis:
Mengukur Komitmen Kesetaraan Gender
ARG membantu pemerintah mengukur seberapa serius dan efektif mereka dalam memperjuangkan kesetaraan gender, baik di dokumen jangka panjang seperti RPJPD, maupun dalam program tahunan RKPD.
Dasar Penyusunan Kebijakan yang Lebih Inklusif
Data dan hasil dari ARG bisa menjadi basis untuk menyusun kebijakan yang lebih tajam dalam menjawab persoalan ketimpangan, terutama bagi kelompok rentan dan minoritas gender.
Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur
Implementasi ARG mendorong kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk belajar dan memahami analisis gender, serta mengidentifikasi kegiatan mana yang benar-benar berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Dengan ARG, penganggaran menjadi lebih terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan karena didukung oleh data terpilah gender. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran publik tidak bias, dan benar-benar menjawab kebutuhan semua kelompok warga.
Baca juga: Cuti Haid: Hak yang Masih Dianggap Manja
Mengapa Ini Penting?
Tanpa perspektif gender dalam anggaran, kebijakan publik cenderung bersifat netral, dan seringkali belum berpihak terutama terhadap perempuan dan non-biner. Contohnya, pembangunan jalan besar untuk kawasan industri mungkin dianggap bermanfaat bagi semua, tapi bagaimana dengan perempuan pedagang kecil yang butuh pasar yang lebih dekat, aman, dan memiliki akses toilet bersih?
Atau dalam hal transportasi publik, jika kebijakan hanya fokus pada kecepatan dan efisiensi, tanpa mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan perempuan (terutama di malam hari), maka kelompok ini akan tetap termarjinalkan meski punya hak yang sama dalam mengakses layanan.
Gender budget membantu kita memetakan kebutuhan-kebutuhan spesifik tersebut, dan memastikan bahwa anggaran negara yang notabene berasal dari uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat dengan adil dan setara.
Contoh di Kehidupan Sehari-Hari
Cuti Haid dan Cuti Melahirkan
Di Indonesia, cuti haid dan melahirkan telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perempuan berhak mendapatkan cuti haid selama satu sampai dua hari setiap bulan, serta cuti melahirkan selama tiga bulan. Kebijakan ini adalah bentuk pengakuan terhadap kondisi biologis perempuan yang berdampak pada produktivitas kerja. Namun, implementasi di lapangan masih sering diwarnai stigma dan penolakan. Oleh kareba itu, dengan adanya Anggaran Responsif Gender (ARG), alokasi anggaran bisa diarahkan untuk pelatihan bagi bagian manajemen pekerjaan agar lebih inklusif dan memahami isu kesehatan reproduksi serta kebutuhan biologis perempuan.
Fasilitas Ramah Anak
Ketika kantor menyediakan ruang menyusui, penitipan anak, atau waktu kerja fleksibel, itu semua merupakan hasil dari advokasi kebijakan berbasis analisis gender. Fasilitas seperti ini membantu perempuan tetap produktif tanpa harus memilih antara pekerjaan atau keluarga. Melalui ARG, kita bisa mendorong lebih banyak alokasi dana khusus untuk membangun dan mengelola ruang menyusui, penitipan anak, atau merancang kebijakan kerja fleksibel yang mendukung pekerja dengan tanggung jawab pengasuhan.
Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Desa
Program pemberdayaan ekonomi desa, yang sering kita dengar seperti adanya pelatihan menjahit, memasak, atau kerajinan tangan bagi ibu-ibu rumah tangga. Tapi, apakah pelatihan tersebut betul-betul berdasarkan aspirasi mereka? Apakah ada tindak lanjut setelah pelatihan seperti akses modal, pasar, atau pendampingan usaha?
Di sinilah pentingnya ARG untuk melakukan analisis gender yang tepat. ARG mendorong agar perencanaan berbasis data dan dialog aktif dengan kelompok sasaran, memastikan bahwa anggaran benar-benar menjawab kebutuhan perempuan di desa, bukan hanya memenuhi formalitas laporan kegiatan.
Transportasi Umum yang Ramah Gender
Apakah rute, jadwal, dan sistem transportasi publik sudah mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan perempuan dan kelompok rentan lainnya? Apakah ada penerangan cukup di halte, atau petugas keamanan di dalam kendaraan?
Tanpa ARG, anggaran transportasi publik hanya fokus pada kuantitas kendaraan atau kecepatan layanan. Padahal kita memerlukan fasilitas keamanan seperti penerangan, CCTV, sistem pelaporan kekerasan seksual, hingga desain tempat duduk. Semua ini butuh kebijakan yang berpihak melalui anggaran yang sadar gender.
Baca juga: Istilah Pelakor dan Standar Ganda dalam Narasi Perselingkuhan
Persyaratan Kerja yang Tidak Diskriminatif
Dalam banyak lowongan kerja, kita masih menemukan persyaratan seperti “belum menikah,” “berpenampilan menarik,” atau bahkan “perempuan tidak diutamakan.” Persyaratan ini tidak hanya bias terhadap perempuan cisgender, tapi juga semakin mendiskriminasi kelompok gender non-biner seperti transpuan. Mereka sering kali tidak mendapat ruang dalam proses rekrutmen, bahkan diperlakukan tidak manusiawi hanya karena identitas gender mereka. Akibatnya, banyak yang terdorong bekerja di sektor informal seperti salon atau menjadi pekerja seks, bukan karena pilihan bebas, tapi karena terbatasnya akses kerja layak.
Gender budget atau anggaran gender hadir untuk memastikan bahwa semua kelompok seperti perempuan, laki-laki, dan non biner memiliki akses dan manfaat yang setara dari kebijakan publik. Adanya anggaran responsif gender itu bukan karena salah satu gender minta diistimewakan. Melainkan karena dalam berbagai kebijakan perempuan dan non biner masih kerap dipinggirkan.
Referensi:
- European Institute for Gender Equality. (n.d.). Gender budgeting. Diakses dari https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/tools-methods/gender-budgeting
- SKALA. (n.d.). Pentingnya anggaran responsif gender bagi proses perencanaan dan penganggaran di pusat dan daerah. Diakses dari https://skala.or.id/informasi-kegiatan/pentingnya-anggaran-responsive-gender-bagi-proses-perencanaan-dan-penganggaran-di-pusat-dan-daerah/
