Bincangperempuan.com- “Layak Anak” sebuah prestise membanggakan yang diperoleh penyelenggara pemerintahan baik di kota maupun kabupaten. Penghargaan ini diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas komitmen dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Untuk mendapatkan penghargaan tersebut, ada 24 indikator dalam lima klaster utama yang harus terpenuhi. Mencakup Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus.
Kota Bengkulu menjadi salah kota yang sudah mendapatkan predikat Kota Layak Anak (KLA). Predikat “pratama” tersebut dikantongi sejak lima tahun terakhir. Saat ini, diketahui Pemda Kota tengah mentargetkan naik ke level madya. Selain Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Seluma juga pernah mendapatkan predikat serupa.
Baca juga: Setelah Dua Abad, Rafflesia Mekar di Tangan Peneliti Perempuan
Realita Kasus Kekerasan Anak
Sayangnya, menyandang status “Layak Anak” tidak serta merta membuat wilayah tersebut benar-benar layak untuk anak. Data yang berhasil dikumpulkan Bincang Perempuan menunjukan kasus kekerasan terhadap anak merata terjadi di setiap wilayah Provinsi Bengkulu. Mulai dari kekerasan berujung dengan pembunuhan, hingga kekerasan seksual.
Mirisnya lagi sebagian besar kasus dalam data menunjukkan bahwa pelaku adalah oknum guru, dengan rentang korban dari tingkat SD hingga SMA. Salah satu kasus yang paling mencolok terjadi pada Desember 2023 di Bengkulu Utara, dengan 24 korban, yang semuanya adalah siswa SD. Ini bukan hanya mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan di lingkungan sekolah, tetapi juga menunjukkan bagaimana institusi pendidikan yang semestinya menjadi tempat perlindungan justru menjadi ladang predator.
Fakta lain yang mengkhawatirkan adalah modus operandi pelaku yang memanfaatkan akses kedekatan personal dan kepercayaan, seperti pemeriksaan kesehatan di UKS, hubungan wali kelas, hingga aktivitas di luar sekolah seperti ajakan menonton film porno atau kebun kopi. Hal ini menunjukkan bahwa ruang aman anak tidak hanya terancam di lingkungan formal seperti sekolah, tetapi juga dalam relasi sosial yang lebih luas di komunitas.
Tak hanya satu atau dua kasus, data menunjukkan tren kekerasan terhadap anak ini telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sejak 2016, dan masih terus terjadi hingga 2025. Ini membuktikan bahwa penanganan terhadap kekerasan seksual terhadap anak belum menyentuh akar masalah secara sistemik.
Apa yang harus dilakukan?
Ibarat gunung es, kasus demi kasus yang masih terjadi hanyalah sebagian kasus yang muncul ke permukaan. Terlebih perkara kekerasan seksual terhadap anak di sekolah. Tidak bisa dinafikan, di balik tembok sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak, kekerasan seksual masih saja terjadi—sunyi, tersembunyi, namun meninggalkan luka mendalam. Ini menjadi alarm keras.
Tak cukup hanya memperketat rekrutmen guru, sekolah juga perlu menghadirkan mekanisme pengawasan yang ketat, sistem pelaporan yang mudah diakses, serta perlindungan nyata bagi siswa yang berani bersuara. Reformasi ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Lebih dari itu, anak-anak harus dibekali dengan pengetahuan yang mampu melindungi mereka sejak dini. Pendidikan seksual dan literasi perlindungan diri menjadi kunci penting dalam membangun kesadaran tentang batasan tubuh serta keberanian untuk melaporkan perilaku yang tidak pantas, bahkan jika itu datang dari sosok yang selama ini dianggap berwibawa seperti guru. Ini bukan sekadar pelajaran tambahan, tapi investasi penting bagi masa depan anak-anak.
Di sisi lain, orang tua dan komite sekolah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Mereka perlu menjadi bagian aktif dari sistem pengawasan. Keterlibatan mereka dalam memantau kegiatan sekolah dan membangun komunikasi dengan pihak sekolah akan mempersempit ruang gerak bagi oknum yang berniat menyalahgunakan wewenang. Dalam banyak kasus, kehadiran orang tua yang sadar dan peduli menjadi penentu perubahan.
Namun bagaimana dengan anak-anak yang telah menjadi korban? Mereka tidak cukup hanya diberi simpati. Mereka membutuhkan pendampingan psikososial yang serius dan berkelanjutan. Dukungan dari tenaga profesional, keluarga, dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan luka batin dan mencegah trauma yang bisa terbawa hingga dewasa. Pemulihan ini adalah perjalanan panjang, dan setiap langkahnya harus didampingi dengan empati dan perhatian.
Terakhir, keadilan tak boleh berhenti di ruang diskusi. Setiap pelaku kekerasan seksual di sekolah harus diproses secara hukum, tanpa pandang bulu. Publik berhak tahu bagaimana kasus ditangani, sebagai wujud transparansi dan tanggung jawab lembaga pendidikan kepada masyarakat. Sebab kepercayaan tidak dibangun dari janji, melainkan dari keberanian menghadapi kenyataan dan memastikan hal serupa tak terjadi lagi.
Baca juga: Absennya Rumah Aman bagi Korban Kekerasan Seksual di Bengkulu
Kondisi ruang aman anak di Bengkulu saat ini menuntut perhatian dan tindakan serius dari semua pihak — pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan media. Anak-anak adalah aset masa depan bangsa. Melindungi mereka dari kekerasan bukan hanya kewajiban moral, tapi juga komitmen konstitusional yang harus ditegakkan tanpa syarat. Jika ruang aman anak terus diabaikan, maka kita sedang menciptakan generasi yang tumbuh dalam trauma dan ketakutan, bukan harapan.
