Sampah Menstruasi: Darurat yang Tak Pernah Jadi Prioritas

August 11, 2025

Bincangperempuan.com– Pada tahu enggak sih, soal video dari Pandawa Group viral di media sosial? Yap, dalam video kali ini mereka sedang membersihkan sungai dari tumpukan sampah, terutama dari pembalut sekali pakai. Sayangnya, narasi yang dibawa justru mengarah pada stigma: seolah-olah sampah pembalut di sungai adalah bukti kelalaian perempuan.

Nah, framing model begini, enggak cuma salah sasaran, tapi juga mengabaikan fakta bahwa perempuan tidak punya banyak pilihan dalam mengelola limbah menstruasi. Mereka yang menstruasi harus menanggung biaya bulanan untuk membeli pembalut, karena negara kita belum mengakomodir kebutuhan dasar perempuan tersebut. Termasuk perempuan juga kerepotan dalam mengelola sampahnya, dan risiko kesehatan jika tidak memiliki akses pada opsi yang aman.

Di Indonesia, alternatif seperti menstrual cup, pembalut kain, atau tampon berkualitas masih mahal, bahkan sulit diakses di daerah. Plus belum tentu nyaman dipakai semua perempuan. Artinya, sebagian besar perempuan memang bergantung pada pembalut sekali pakai bukan karena malas, tapi karena sistem belum memberi mereka pilihan yang layak.

Darah Menstruasi Bukan Limbah “Najis”

Banyak orang menganggap darah menstruasi kotor dan harus dicuci sebelum dibuang. Pandangan ini sudah ketinggalan zaman. Menurut dr. Beeleonie, Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn), mencuci pembalut bekas darah menstruasi tidak memberi manfaat apa pun, baik untuk kesehatan maupun lingkungan.

“Mencuci pembalut sebenarnya tak berguna, karena itu tidak berdampak apa pun, baik untuk lingkungan maupun untuk si pribadi itu sendiri,” jelasnya dalam wawancara dengan Kompas.

Bahkan, dr. Beeleonie bilang, kebiasaan ini bisa berisiko. Saat mencuci pembalut bekas, tangan terpapar darah yang sudah terkontaminasi dan berpotensi membawa kuman. Padahal tangan adalah bagian tubuh yang paling sering menyentuh makanan, wajah, dan berbagai permukaan. Menurut dr. Beeleonie, cara yang lebih aman adalah langsung melipat dan membuangnya.

Darah menstruasi sendiri bukanlah sumber penyakit. Ia berasal dari peluruhan dinding rahim yang tidak terpakai karena tidak terjadi pembuahan. Mengaitkannya dengan konsep “najis” atau bahkan jorok sama saja dengan mengatakannya tidak alami.

Kita Memang Belum Siap Mengolahnya

Mengutip The Standard, sepanjang hidupnya seorang perempuan bisa menggunakan antara 5.000 hingga 15.000 produk menstruasi sekali pakai. Mayoritas mengandung plastik dan bahan penyerap yang membutuhkan waktu 500–800 tahun untuk terurai. Tidak heran jika menstrual cup mulai dilirik sebagai opsi yang lebih ramah lingkungan, satu menstrual cup bisa dipakai ulang selama 5–10 tahun.

Secara ekonomi, meskipun harga awalnya cukup tinggi (sekitar Rp150.000–Rp500.000 di Indonesia), penggunaannya jauh lebih hemat dalam jangka panjang. Namun, tidak semua perempuan bisa atau mau beradaptasi dengan alat ini, entah karena faktor kenyamanan, budaya, atau akses.

Di Bengkulu saja, diperkirakan menghasilkan sekitar 480 ton sampah pembalut dari perempuan usia menstruasi. Bila dilihat populasi perempuan sekitar satu juta jiwa, dan sekitar 40% di antaranya berada dalam rentang usia menstruasi (12–50 tahun), terdapat sekitar 400.000 perempuan yang secara aktif menggunakan pembalut setiap bulan. Jika diasumsikan setiap perempuan menggunakan rata-rata 20 pembalut per siklus menstruasi, maka dalam setahun jumlah pembalut yang digunakan mencapai sekitar 96 juta buah. Mengingat satu pembalut memiliki berat sekitar 5 gram, total limbah yang dihasilkan dari pembalut sekali pakai ini mencapai 480.000.000 gram atau setara dengan 480 ton per tahun. Bisa dibayangkan jumlah sampah pembalut yang ada di Indonesia!

Sampah pembalut termasuk dalam kategori limbah non-organik yang sulit terurai karena mengandung plastik, bahan penyerap kimia, dan lapisan sintetis lainnya. Akumulasi limbah ini tidak hanya membebani sistem pengelolaan sampah lokal, tetapi juga menimbulkan risiko pencemaran lingkungan, terutama jika tidak dikelola dengan benar.

Nah di sisi lain, sistem pengelolaan limbah kita juga belum siap. Salah satu metode pembuangan yang ideal adalah menggunakan incinerator—tungku pembakar sampah sanitasi yang higienis dan cepat. Sayangnya, fasilitas ini masih langka, biasanya hanya ada di kota besar atau di institusi seperti sekolah dan kantor. Di wilayah perdesaan, pembakaran sampah pembalut sering dilakukan secara terbuka, yang berisiko mencemari udara dan lingkungan.

Solusi Bukan Sekadar Mengatur Perilaku Perempuan

Nah, bisa dianalogikan menyalahkan perempuan karena sampah pembalut sama saja dengan menyalahkan pasien rumah sakit karena limbah medis. Padahal, jika bicara soal sampah, yang perlu diperbaiki adalah sistem, mulai dari penyediaan alternatif yang terjangkau, edukasi pengelolaan limbah, hingga infrastruktur pengolahan yang memadai.

B’Per’s, kita butuh kebijakan yang mendorong produsen membuat produk yang lebih mudah terurai, insentif untuk alternatif ramah lingkungan, serta perluasan fasilitas incinerator hingga ke daerah. Edukasi publik juga penting, agar masyarakat paham bahwa darah menstruasi bukanlah limbah berbahaya secara biologis, dan pengelolaannya seharusnya tidak dibebankan pada individu saja.

Sampah menstruasi memang masalah lingkungan yang serius. Tapi menyalahkan perempuan bukanlah jawabannya. Yang kita perlukan adalah sistem yang siap mengelola, bukan stigma yang membebani.

Persoalan sampah menstruasi sering direduksi jadi sekadar “kebersihan” atau “higienitas,” semata. Padahal ini juga menyangkut soal kelas sosial, akses, dan kebijakan publik. Perempuan kelas menengah mungkin bisa beralih ke menstrual cup atau pembalut kain, tapi bagi pekerja pabrik dengan gaji pas-pasan, pilihan itu tidak realistis. Apalagi kalau air bersih di rumahnya terbatas, atau lingkungan kerja tidak menyediakan toilet layak.

Di sini, tubuh perempuan lagi-lagi dibebani tanggung jawab moral untuk “tidak mencemari lingkungan,” sementara produsen pembalut yang jelas mencetak keuntungan dari produk sekali pakai—tidak dipaksa ikut menanggung biaya pengelolaan sampahnya. Ironisnya, negara pun lebih rajin mengedukasi soal “cara membuang pembalut” ketimbang menagih tanggung jawab produsen.

Kalau kebijakan publik terus menempatkan perempuan sebagai konsumen yang harus beradaptasi sendiri, maka krisis sampah menstruasi akan terus jadi masalah pribadi yang dibungkus narasi kepedulian lingkungan. Padahal, yang seharusnya dibicarakan sebagai persoalan struktural, bukan cuma urusan buang di tong sampah khusus.

Referensi: