Bincangperempuan.com- Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendesak Pemerintah Pusat untuk bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menangani banjir bandang dan tanah longsor besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatera. Bencana tersebut menyebabkan setidaknya 303 orang meninggal dunia dan 279 orang hilang hingga Sabtu (29/11) sore, disertai kerusakan rumah dalam jumlah besar, kelangkaan bahan pokok, serta terputusnya komunikasi dan akses transportasi di banyak lokasi.
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menjelaskan bahwa skala bencana yang terjadi sudah jelas melampaui kapasitas penanganan tingkat daerah. Menurutnya, pemerintah perlu segera membuka pusat komando terpadu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mandat penuh untuk mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga. Ia menekankan bahwa pembentukan pusat komando akan memungkinkan pengerahan tim gabungan BNPB, TNI, Polri, dan Basarnas secara lebih cepat untuk membuka jalur yang terputus serta memulihkan jaringan komunikasi yang padam.
Wahyu juga menyoroti bahwa sejumlah jalur strategis seperti Sidempuan–Sibolga, Sipirok–Medan, dan perbatasan Sumatera Utara–Aceh telah terputus total. Kondisi ini menyulitkan distribusi bantuan darat, sehingga skema distribusi logistik melalui udara menjadi sangat mendesak.
Baca juga: Menstrual Cup: Solusi Ramah Lingkungan atau Sekadar TrenÂ
“Pemerintah harus memprioritaskan penyaluran bantuan ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi, termasuk Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, agar warga tidak menunggu terlalu lama untuk memperoleh makanan dan kebutuhan dasar,” katanya.
Selain kebutuhan logistik, AMSI menilai pemerintah harus menggerakkan dapur umum darurat dengan memanfaatkan fasilitas mobile kitchen milik TNI, Polri, dan BNPB untuk memastikan kebutuhan pangan warga di daerah terdampak dapat dipenuhi setiap hari. Koordinasi data antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai penting agar penanganan bencana tidak tumpang tindih dan dapat dieksekusi secara terukur.
Dalam pernyataannya, Wahyu menekankan bahwa bencana ini tidak bisa dipandang sebagai peristiwa alam semata. Temuan gelondongan kayu yang terseret arus di sejumlah titik memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola lingkungan, termasuk potensi pembalakan liar dan kerusakan hutan yang menghilangkan area resapan air. Ia menilai bencana ini harus menjadi peringatan bahwa pembangunan yang mengandalkan industri ekstraktif tanpa pengawasan ketat terhadap regulasi lingkungan dapat membawa konsekuensi fatal bagi masyarakat.
Minimnya Akses Informasi dan Kondisi Jurnalis
Di tengah kerusakan jaringan telekomunikasi yang meluas—seperti pemadaman listrik total dan sinyal yang hilang-timbul—AMSI menegaskan bahwa peran media kredibel menjadi sangat vital untuk memastikan informasi yang akurat tetap sampai ke publik. Wahyu menyerukan agar pemerintah memberikan akses prioritas bagi jurnalis yang bertugas di daerah terdampak. Banyak dari mereka, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, juga menjadi korban bencana: ada yang kehilangan rumah, terisolasi, serta menghadapi kelangkaan BBM yang menyulitkan operasional peliputan.
Menurut AMSI, dukungan logistik dasar bagi jurnalis, seperti bahan bakar dan akses komunikasi darurat, harus menjadi bagian dari prioritas pemerintah agar fungsi media sebagai pengawas publik tetap berjalan. Wahyu menekankan bahwa transparansi dalam penanganan bencana tidak mungkin tercapai jika media tidak dapat bekerja dengan baik di lapangan.
Baca juga: Femvertising dan Greenwashing: Ketika Feminisme dan Lingkungan Dijadikan Gimmick
Hingga Minggu (30/11) pagi, AMSI menerima informasi bahwa kondisi darurat di sejumlah wilayah kemungkinan berlangsung dalam dua hingga tiga hari ke depan. Banyak daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang masih terputus aksesnya, sementara warga kesulitan memperoleh pangan dan kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi ini, AMSI membuka Crisis Center Bencana Sumatera untuk mengoordinasikan bantuan, mengumpulkan data lapangan, dan mendukung para jurnalis anggota AMSI yang terdampak.
“Semoga ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam mempercepat langkah penanganan di lapangan. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, disertai upaya memastikan proses penanganan berlangsung transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang,” pungkasnya.
