Bincangperempuan.com- Target PBB dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG-3 tentang kesehatan dan kesejahteraan serta SDG-5 tentang kesetaraan gender, masih menghadapi jalan terjal. Dalam sesi SHE & Rights: SDG-3 dan SDG-5 dalam Perspektif Anak Muda, suara generasi muda dari berbagai negara menegaskan bahwa stigma, hambatan hukum, serta kurangnya layanan ramah remaja masih menjadi tembok besar yang menghalangi hak-hak mereka.
Debanjana Choudhuri, Direktur Eksekutif Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR), menyatakan bahwa dekade terakhir memang ada kemajuan, tetapi diskriminasi masih kuat dirasakan anak muda ketika berhadapan dengan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya terkait kontrasepsi dan aborsi aman.
“Layanan aborsi aman itu sangat penting. Namun yang sering terjadi, ketika anak muda datang untuk mendapatkan layanan, mereka justru distigma dan diperlakukan seolah-olah bersalah. Akibatnya, situasi menjadi tidak aman dan sangat rentan bagi mereka,” ungkap Debanjana.
Baca juga: Kompak Desak Aksi Nyata buat SDG3 & SDG5: Dari Nigeria sampai Komunitas Rohingya
Ia juga menyoroti minimnya pendidikan seksualitas komprehensif di negara-negara Global South. Sering kali, pendidikan seks hanya direduksi menjadi satu kelas biologi tanpa membahas persetujuan (consent), hak tubuh, pilihan reproduksi, dan kesehatan mental.
“Kita harus memastikan anak muda tumbuh dengan pengetahuan tentang hak tubuh dan otonomi mereka agar dapat mengambil keputusan secara sadar,” tambahnya.
Pandangan itu diamini oleh Magdalena Nadya, aktivis muda dari Indonesia yang bekerja bersama International Planned Parenthood Federation (IPPF) untuk kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Menurutnya, kebijakan yang ada sering tidak cukup menjawab realitas sosial.
“Anak muda di pedesaan atau daerah konservatif, apalagi mereka yang hidup dengan disabilitas atau berasal dari komunitas adat, masih menghadapi stigma, batasan usia, dan kurangnya penyedia layanan yang ramah remaja,” katanya.
Magdalena juga mengingatkan bahwa perkawinan anak masih menjadi penyumbang utama kehamilan remaja di Indonesia, dan implementasi batas usia pernikahan masih sering dilemahkan oleh dispensasi.
Dari Nigeria, Faith Ebere Onuh dari Y+ Global menyoroti minimnya pendanaan untuk kesehatan. Laporan terbaru United Nations Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group mencatat Nigeria menyumbang angka kematian ibu tertinggi di dunia, mencapai 28,7 persen.
“Nigeria hanya mengalokasikan 5 persen anggaran nasional untuk kesehatan, jauh di bawah target Deklarasi Abuja. Padahal, investasi pada program yang dipimpin anak muda terbukti memberi hasil nyata,” ujar Faith. Ia menekankan bahwa anak muda bukan hanya masa depan, tetapi juga masa kini.
Baca juga: Gelombang Anti-Hak dan Anti-Gender Ancam SDGs
Kisah perubahan juga datang dari Kenya. Maryann Wambugu dari Y+ Kenya menyebut ada peningkatan signifikan dalam penggunaan tenaga kesehatan terampil saat persalinan, dari 41 persen pada 2003 menjadi 89 persen pada 2022. Hal itu berdampak pada penurunan penularan HIV dari ibu ke anak.
“Penggunaan kontrasepsi modern juga meningkat, dan angka mutilasi genital perempuan menurun dari 38 persen pada 2003 menjadi 15 persen pada 2024. Meski masih tinggi, perubahan ini menunjukkan investasi pada kesehatan reproduksi berdampak nyata,” kata Maryann.
Ia juga menyinggung meningkatnya representasi perempuan di politik Kenya, termasuk terpilihnya Martha Koome sebagai Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama di negara itu.
Namun, masih banyak kelompok yang tertinggal. Monalisa Akintole dari Uganda National Transgender Forum menegaskan bahwa komunitas transgender masih kerap terabaikan. “Banyak kebijakan hanya berfokus pada pemuda dalam kerangka gender biner. Bagaimana kita bisa bicara ‘tidak meninggalkan siapa pun’ kalau kami terus dilupakan?” tanyanya.
Sementara itu, di Nepal, kemajuan terlihat dalam penurunan angka kematian ibu dan meningkatnya layanan persalinan institusional. Namun, menurut Nishant Kumar dari Y-PEER Nepal, tantangan serius masih ada. “Masalah kesehatan mental di kalangan anak muda meningkat, dan alokasi anggaran kesehatan masih jauh di bawah standar WHO. Pemuda dengan disabilitas menghadapi hambatan berlapis, mulai dari kurangnya penerjemah bahasa isyarat hingga infrastruktur yang tidak ramah difabel,” ujarnya.
Suara juga datang dari pengungsi Rohingya. Noor Fatima menegaskan bahwa perempuan muda Rohingya kerap dipandang hanya sebagai korban, padahal mereka juga pemimpin perubahan.
“Bagi kami, kesehatan dan kesejahteraan bukan sekadar hak yang ditunda, melainkan hak yang terus-menerus ditolak. Perempuan Rohingya tumbuh tanpa pengetahuan memadai tentang tubuhnya, kesehatan reproduksi, atau bahkan menstruasi, karena semua itu dianggap tabu,” katanya.
Meski demikian, ia menyebut ada percikan perubahan melalui ruang aman, program literasi digital, dan jaringan kesehatan komunitas yang dipimpin perempuan Rohingya sendiri.
Diskusi ini menegaskan bahwa pencapaian SDG-3 dan SDG-5 tidak bisa hanya diukur dari kebijakan di atas kertas. Perlu ada investasi nyata pada program yang dipimpin anak muda, penghapusan stigma hukum, serta layanan kesehatan yang benar-benar inklusif bagi semua – termasuk remaja perempuan, penyandang disabilitas, komunitas adat, hingga kelompok gender beragam.
“Anak muda sudah punya suara, yang kita butuhkan sekarang adalah dunia mendengarkan. Bukan hanya mengundang kami ke forum-forum, tapi benar-benar melibatkan kami dalam kebijakan dan pendanaan. Jika kita serius ingin capai SDG, kita harus pastikan tidak ada satu pun anak muda yang tertinggal,” tutup Debanjana.
