Bincangperempuan.com- Belakangan nih, menjelang perayaan kemerdekaan, marak larangan pengibaran bendera selain Merah Putih. Dari bendera organisasi sampai sekadar bendera bajak laut One Piece. As we know lah ya, semua dianggap berpotensi “mengganggu ketertiban” atau bahkan diposisikan sebagai ancaman.
Di waktu yang hampir bersamaan, publik juga dihadapkan pada rilis film animasi yang digadang-gadang katanya sebagai karya kebanggaan anak bangsa: Merah Putih One for All. Film yang akan on going tanggal 14 Agustus ini awalnya dipromosikan sebagai bentuk nasionalisme lewat media hiburan. Namun, alih-alih mendapat apresiasi penuh, film ini justru ramai dikritik karena kualitas grafis dan ceritanya dinilai kurang matang, terlebih jika dibandingkan dengan nilai proyeknya yang mencapai Rp6,7 miliar. Wow. Angka yang cukup fantasis!
Fenomena ini menunjukkan satu pola bahwa negara dan sebagian besar institusinya cenderung memonopoli cara dalam mengekspresikan cinta tanah air. Nasionalisme seakan dipersempit menjadi simbol-simbol yang mudah dikontrol, difoto, dan dipamerkan. Bendera, upacara, atau film bertema heroik jadi standar baku, sementara ekspresi yang lebih kritis, personal, atau bahkan bercampur dengan budaya populer justru ditertibkan.
Merah putih berkibar di atas tanah yang masih dipenuhi jeritan. Di tiap tiangnya, nasionalisme digantung seperti hiasan lomba tujuh belasan: indah dari jauh, rapuh saat disentuh. Kita diajarkan hormat pada bendera, tapi lupa bertanya untuk siapa tanah ini aman? Untuk siapa merdeka itu berlaku?
Hegemoni Negara: Nasionalisme Versi Resmi
Melansir dari ScienceDirect, hegemoni adalah suatu bentuk dominasi oleh satu kelompok sosial di mana kekuasaan diperoleh dan dipertahankan melalui persetujuan alih-alih paksaan, yang sering kali melibatkan naturalisasi proses sosial dan politik yang membuat alternatif tidak dapat dibayangkan. Di Indonesia, nasionalisme versi resmi negara lahir dari proses panjang di mana simbol-simbol tertentu bendera merah putih, lagu kebangsaan, upacara, seragam diposisikan sebagai satu-satunya representasi cinta tanah air.
Masalahnya, ketika simbol dijadikan template nasionalisme, ekspresi lain otomatis dianggap menyimpang. Bendera komunitas, karya seni yang mengkritik, atau bahkan humor tentang sejarah jadi rawan dibungkam. Alhasil, nasionalisme tidak lagi tumbuh dari kesadaran rakyat, tapi dari repetisi simbolik yang dikontrol pusat kekuasaan.
Baca juga: Sampah Menstruasi: Darurat yang Tak Pernah Jadi Prioritas
Contoh-Contoh Hegemoni di Indonesia
Penulisan Ulang Sejarah
Negara secara aktif membentuk “versi resmi” sejarah yang menonjolkan peran pihak tertentu dan menghapus narasi lain. Contoh paling jelas adalah versi Orde Baru tentang peristiwa G30S 1965. Selama puluhan tahun, hanya ada satu narasi tunggal yang diajarkan di sekolah dan diputar ulang di televisi nasional. Peristiwa kompleks itu disederhanakan menjadi drama heroisme militer melawan “bahaya laten” narasi ini tidak hanya membentuk memori kolektif, tapi juga mempengaruhi siapa yang dianggap sah sebagai bagian dari bangsa.
Monopoli Makna Simbol Nasional
Bendera, lagu kebangsaan, atau momen peringatan kemerdekaan dimonopoli maknanya. Bendera hanya boleh dikibarkan dalam konteks tertentu dan dengan aturan ketat, seolah nilai kebangsaan hanya sah lewat protokol formal. Bahkan dalam kasus bendera bajak laut One Piece, pesan yang ingin disampaikan penggemar (sekadar ekspresi fandom) dianggap tidak relevan karena tidak sesuai “template nasionalisme” yang diakui negara.
Penggiringan Makna Melalui Pendidikan dan Media
Kurikulum sekolah menginternalisasi nasionalisme lewat bahasa heroisme tunggal. Buku pelajaran menggambarkan pahlawan sebagai tokoh-tokoh yang sesuai narasi resmi, tanpa memberi ruang bagi tokoh-tokoh yang berseberangan secara politik. Media arus utama juga cenderung mengikuti alur ini, terutama saat hari-hari besar nasional, ketika tayangan TV dipenuhi lagu wajib, film heroik, dan pidato penuh jargon.
Kenapa Harus Merah Putih?
Kenapa simbol nasionalisme harus dibatasi pada Merah Putih dan atribut resminya? Jawabannya terletak pada sifat simbol itu sendiri. Simbol yang sederhana, kuat, dan mudah dikenali membuat kontrol jauh lebih gampang dilakukan. Negara tidak perlu mengawasi isi hati tiap warganya; cukup pastikan simbol yang beredar seragam, maka kesan kesatuan bisa dipertahankan.
Menurut perspektif negara, siapa pun yang menolak atau mengubah simbol ini berarti menolak narasi perjuangan itu sendiri. Padahal, nasionalisme bisa lahir dari banyak sumber dari bahasa ibu, dari tanah kelahiran, bahkan dari budaya populer yang membentuk rasa kebersamaan.
Ketika Merah Putih dijadikan satu-satunya “template” nasionalisme, kita kehilangan ruang untuk membayangkan bentuk cinta tanah air yang lain. Di titik ini, hegemoni bekerja bukan hanya melalui aturan, tapi juga melalui pembatasan imajinasi.
Dampak Hegemoni Simbolik
- Matinya Kreativitas Politik dan Budaya
Ekspresi nasionalisme yang tidak sesuai pakem akan dianggap mengganggu. Seniman, penulis, dan komunitas kreatif jadi ragu mengeksplorasi tema kebangsaan dengan cara non-konvensional. - Reduksi Nasionalisme Menjadi Seremoni
Nasionalisme direduksi jadi ritual tahunan: upacara, lomba 17-an, nonton film perjuangan. Semua penting, tapi tanpa refleksi kritis, ia hanya jadi tradisi kosong. - Polarisasi Sosial
Mereka yang mengkritik bentuk nasionalisme resmi akan diposisikan sebagai “musuh bangsa”. Diskusi soal makna kemerdekaan berubah jadi tes kesetiaan.
Baca juga: Slacktivism: Aktivisme Modal Jempol, Tapi Bisa Berdampak Gak Sih?
Alternatif: Nasionalisme yang Beragam
Jika kita ingin nasionalisme yang hidup, ia harus dibiarkan beragam dan cair. Bendera Merah Putih tetap punya tempatnya, tapi tidak boleh memonopoli ruang. Bendera komunitas, karya seni kritis, atau bahkan simbol-simbol pop culture bisa jadi bagian dari cerita kebangsaan, selama ia menumbuhkan rasa memiliki dan saling menghormati.
Negara seharusnya percaya pada rakyatnya untuk mengartikulasikan cinta tanah air tanpa harus mengikuti template yang kaku. Pendidikan dan media publik bisa berperan untuk membuka percakapan, bukan menutupnya.
Referensi:
- DetikPop. (2025, 11 Agustus). Biaya dan waktu produksi film animasi Merah Putih: One For All jadi kontroversi. Detik.com. Diakses dari https://www.detik.com/pop/movie/d-8054976/biaya-dan-waktu-produksi-film-animasi-merah-putih-one-for-all-jadi-kontroversi/amp
- ScienceDirect. (n.d.). Hegemony. In ScienceDirect Topics. Diakses 11 Agustus 2025, dari https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/hegemony
