Seminar Tanpa Suara Perempuan: Mengapa All-Male Panel Masih Saja Terjadi?

Ais Fahira

News

Seminar Tanpa Suara Perempuan Mengapa All-Male Panel Masih Saja Terjadi

Bincangperempuan.com- Beberapa waktu lalu, perdebatan soal “kematian filsafat” ramai dibicarakan di media sosial. Tak lama setelahnya, sebuah forum filsafat diinisiasi sebagai ruang untuk menghidupkan kembali diskusi intelektual. Namun yang mengundang keprihatinan, seluruh pembicaranya adalah laki-laki. Tidak satu pun perempuan diundang untuk berbicara, bahkan ketika filsafat seharusnya menjadi ruang yang terbuka bagi keberagaman perspektif.

Kasus serupa tidak terjadi sekali dua kali. Kita kerap menjumpai forum ilmiah, seminar kebijakan, hingga diskusi politik yang hanya diisi oleh laki-laki. Lebih ironis lagi nih, ada pula forum yang mengusung tema kesetaraan, namun gagal melibatkan perempuan sebagai bagian dari panel. Fenomena ini dikenal dengan istilah all-male panel, yaitu susunan narasumber atau pembicara yang seluruhnya laki-laki tanpa ada representasi gender lain.

Sayangnya, praktik ini sering dianggap sepele—seolah kehadiran perempuan di forum-forum intelektual hanyalah pelengkap, bukan kebutuhan. Padahal, ketidakhadiran perempuan dalam forum publik mencerminkan ketimpangan representasi yang serius. Lebih dari itu, absennya perspektif perempuan turut mempersempit ruang tafsir dan memperkuat bias dalam pengambilan keputusan, apalagi jika topik yang dibahas menyangkut kehidupan banyak orang.

Baca juga: #PerempuanRawatBumi: Kelompok Perempuan Kaba Lestari, dari Ladang Konflik ke Solusi Pangan yang Memberdayakan

Kenapa Ini Penting Dibahas?

Ketika sebuah forum diskusi hanya diisi oleh laki-laki, pesan yang tersirat bukan hanya tentang siapa yang dianggap kompeten untuk berbicara, tapi juga siapa yang tidak. Absennya perempuan dalam ruang-ruang ini mencerminkan struktur sosial yang masih belum seimbang, di mana suara perempuan kerap dianggap tambahan, bukan kebutuhan.

Praktik all-male panel atau manel seakan menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepemimpinan hanyalah domain laki-laki. Ketika membicarakan ini bukan permasalahan kuota atau formalitasi soal bagaimana pengalaman, perspektif, dan kebutuhan yang berbeda bisa benar-benar terwakili. Sebab, diskusi publik tanpa keberagaman gender akan menghasilkan kebijakan atau wacana yang timpang, yang tidak mampu menjawab kenyataan kompleks yang dihadapi semua kelompok masyarakat.

Selain itu, normalisasi manel memperkuat bias struktural. Manel memberikan pesan ke publik bahwa perempuan tidak cukup ahli, tidak cukup layak, atau tidak cukup penting untuk didengar. Padahal, menurut panduan No Manel dari UN Indonesia, keterwakilan perempuan bukan hanya tentang kehadiran fisik di atas panggung, tetapi juga pengakuan bahwa pengetahuan dan kepemimpinan itu beragam bentuknya.

Menghindari all-male panel berarti menyadari bahwa membangun diskusi yang sehat, adil, dan berpengaruh memerlukan lebih dari sekadar maskulinitas akademik. Ini adalah komitmen untuk melihat bahwa kekuatan ide dan pengalaman tidak punya jenis kelamin, dan bahwa inklusivitas adalah langkah dasar menuju keadilan sosial yang nyata.

Baca juga: Ramai Pasang Bendera One Piece Jelang Kemerdekaan, Apa yang Terjadi?

Perempuan dan Produksi Pengetahuan

Pengetahuan yang lahir dari sistem patriarkis umumnya bersifat dominatif dan eksploitatif. Di sektor sumber daya alam, misalnya, karakter ini tercermin dalam cara pandang yang merusak dan menaklukkan alam, alih-alih hidup selaras dengannya.

Nur Hasyim, mengutip dari VOA, menekankan pentingnya keterlibatan perempuan sebagai narasumber atau produsen pengetahuan. Salah satu contoh perspektif alternatif adalah ekofeminisme—pandangan yang tidak mendominasi, melainkan melihat manusia sebagai bagian dari sistem yang utuh, dan mendorong pengetahuan yang berorientasi pada pelestarian, bukan perusakan. Perspektif ini nyaris tak muncul jika forum hanya diisi laki-laki.

Selain itu, perempuan perlu menyadari bahwa kehadiran mereka dalam produksi pengetahuan adalah hal krusial. Masyarakat yang terbiasa melihat hanya laki-laki sebagai sumber ilmu dan otoritas, akan terus menciptakan ruang-ruang yang meminggirkan pengalaman perempuan.

Data dari Global Media Monitoring Project juga mengungkap betapa rendahnya representasi perempuan dalam diskursus publik. Pada 1995, hanya 17% perempuan yang menjadi narasumber di media global. Dua dekade kemudian, angka itu baru naik ke 24%. Bahkan, hanya 16% narasumber isu politik dan pemerintahan yang merupakan perempuan. Ini bukan sekadar statistik, tapi cerminan minimnya pengakuan atas keahlian dan otoritas perempuan di ruang-ruang publik.

Selain soal representasi, ada persoalan legitimasi substansi. Menurut pengamat media Tunggal Pawestri, ketika semua narasumber dalam forum adalah laki-laki, maka legitimasi dari hasil diskusinya pun patut dipertanyakan. Perspektif yang homogen mempersempit cakupan gagasan dan mengabaikan kompleksitas sosial yang dihadapi kelompok berbeda.

Yang tak kalah penting adalah kehadiran perempuan di forum publik dapat menantang mitos perempuan tidak bisa berbicara di depan umum, tidak bisa bersaing di ruang intelektual, atau tidak cukup kuat untuk berdebat. Semua asumsi itu runtuh ketika perempuan diberi ruang setara untuk menunjukkan kapasitasnya.

Bagaimana Menghindari All‑Male Panel?

Mengatasi persoalan manel tidak bisa dilakukan dengan menambahkan “satu perempuan” sebagai syarat kuota. Diperlukan strategi konkret dan niat yang sungguh-sungguh untuk membongkar bias struktural ini. Panduan No‑Manel Pledge dari UN Indonesia menyarankan beberapa langkah yang bisa diterapkan oleh penyelenggara acara, moderator, maupun panelis:

  1. Libatkan perempuan sejak tahap awal produksi acara
    Inklusivitas harus dimulai dari tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Melibatkan perempuan dalam kurasi, seleksi pembicara, dan format diskusi akan menghasilkan forum yang lebih beragam dan substansial.
  2. Hindari tokenisme
    Menghadirkan satu perempuan hanya untuk memenuhi syarat ‘diversitas’ adalah solusi semu. Apalagi jika perempuan itu hanya diminta bicara soal isu perempuan, bukan isu utama. Perempuan layak hadir sebagai ahli dalam berbagai topik.
  3. Kesetaraan honorarium
    Pastikan tidak ada kesenjangan pembayaran antara panelis laki-laki dan perempuan yang memiliki keahlian setara. Penghargaan yang setara adalah bagian dari pengakuan profesional.
  4. Bangun mekanisme akuntabilitas
    Selalu evaluasi komposisi panel dalam setiap acara. Dokumentasikan tantangan, dan laporkan progres secara terbuka. Ini menunjukkan keseriusan dalam menciptakan forum yang inklusif.
  5. Peran aktif panelis laki-laki
    Laki-laki punya peran penting untuk membongkar dominasi ini. Mereka bisa menolak menjadi pembicara jika forum bersifat all-male, atau menyarankan nama perempuan sebagai alternatif. Ini bentuk solidaritas konkret yang bisa berdampak langsung.
  6. Gunakan basis data ahli perempuan
    Manfaatkan jaringan seperti Women Unlimited, Women Also Know Stuff, atau komunitas keahlian lokal untuk menemukan perempuan yang kompeten di berbagai bidang. Tidak ada lagi alasan “susah nyari narasumber perempuan.”

Menghadirkan perempuan dalam forum diskusi adalah soal keberanian untuk mendengar suara yang selama ini diredam, dan kesediaan untuk mengakui bahwa perspektif laki-laki bukan satu-satunya yang valid. Ketika kita terus membiarkan forum intelektual diisi hanya oleh satu jenis suara, kita sedang merawat bias dan menunda kemajuan.

Maka, jika kita sungguh ingin bicara soal keadilan, kesetaraan, atau masa depan yang lebih inklusif, kita harus mulai dari panggung-panggung diskusi itu sendiri. Tidak ada ruang bagi manel jika yang ingin kita bangun adalah masyarakat yang benar-benar demokratis.

Referensi:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Teras

Artikel Lainnya

Fanservice Itu Apa Sih Dari Anime Sampai Jebakan Male Gaze

Fanservice Itu Apa Sih? Dari Anime Sampai Jebakan Male Gaze

Apa Benar Seks Hiburan Bagi Orang Miskin

Apa Benar Seks Hiburan Bagi Orang Miskin?

Benarkah Ukuran Payudara Berubah Jika Sering Disentuh?

Leave a Comment