Bincangperempuan.com- “Kalau laki-laki mah bebas. Mau merantau, kerja jauh, nggak nikah-nikah juga nggak apa-apa. Lah kita? Dikejar umur. Kalau nggak cepat nikah, ya ditanya-tanyain.”
Itu yang dikatakan Vania (bukan nama sebenarnya), perempuan lulusan D3 dari sebuah politeknik pertanian di Sumatera Barat. Kini, ia bekerja di kantor wali nagari setempat. Di sela pekerjaannya, Vania juga tengah melanjutkan studi S1 secara daring di Universitas Terbuka, kampus yang ia pilih karena sistemnya fleksibel.
Baca juga: Jamu Kekinian Rasa Tradisi: Kisah Erin dan “Mise en Bounce” yang Bikin Repeat Order!
Setelah Toga, Tak Ada Tiket ke Mana-Mana
Vania seperti banyak perempuan desa lainnya, pulang ke rumah setelah menyelesaikan pendidikan tinggi. Bukan karena tidak punya mimpi, tapi karena pilihan lain hampir tidak pernah ditawarkan. Pulang, menikah, dan bekerja di sekitar rumah dianggap sebagai jalan hidup paling “wajar” untuk perempuan.
“Kalau bukan nikah dan punya anak, anak gadis di sini mau ngapain lagi?” ujar nenek Vania saat menyambut saya tiba di rumah mereka. Ia menyambut saya dengan senyum ramah, lalu langsung menunjukkan arah ke kamar cucunya.
“Vania di rumah, baru pulang kerja. Kalau ketiduran, nggak apa-apa dibangunin aja di kamarnya.”
Saya masuk setelah dipersilakan. Vania ternyata sudah bangun. Kamar itu sederhana, tapi ada jejak-jejak kebanggaan dari masa wisudanya, seperti foto saat memakai toga, buket bunga plastik dan di sebuah buket kosong hanya berisi kertas bekas tempelan yang terpajang di atas lemari.
“Itu buket uang. Uangnya udah kuambil buat bertahan hidup,” ujarnya sambil tertawa kecil.
Tapi di balik tawa ringannya, ada rasa jenuh yang mulai mengendap. Setelah lebih dari setahun bekerja di kantor wali nagari, Vania mulai merasakan monoton dan tekanan birokrasi yang menyiksa.
“Izin cuti ribet, kadang cuma buat urus keluarga sebentar aja susah,” keluhnya. Tahun lalu, ia mencoba ikut seleksi CPNS. Gagal, bukan karena kemampuan, tapi karena syarat administrasi yang tidak sinkron.
“Katanya surat lamaran yang aku kirim ditujukan ke formasi A, padahal aku klik formasi B. Ya sudahlah, gagal.” Ujar perempuan 24 tahun tersebut.
Bagi Vania, satu-satunya jalan realistis untuk bisa keluar dari kampung, pergi merantau tanpa dituding macam-macam oleh keluarga atau tetangga adalah dengan menjadi pegawai negeri sipil. “Kalau bukan PNS, ya apa lagi? Nggak mungkin juga merantau kerja serabutan, pasti dicap aneh.”
Saya mengangguk, lalu bertanya, “Si A itu kerja juga di nagari kan? Tapi dia masih buka usaha tata rias ya?”
“Oh iya, dia kerja juga di kantor wali, satu kantor sama aku. Tapi uangnya malah lebih banyak dari usaha jasa riasnya,” jawabnya.
A, kawan Vania juga salah satu dari sekian perempuan lulusan sarjana lainnya yang kembali ke kampung halaman, dan memilih jalan yang ‘masih bisa diterima’ oleh struktur sosial dengan kerja dan dekat dengan rumah. Dia mengelola dua dunia formalitas kerja kantor dan usaha jasa yang jauh lebih menghasilkan. Tidak dianggap sebagai ‘karir melejit’ seperti narasi feminis di kota-kota, tapi nyatanya dialah yang mandiri secara finansial.
Meniti Jalan Aman: Dekat Rumah, Jadi Ibu, Semua Senang
Di sisi lain, saya menemui cerita berbeda dari Tiara (nama samaran). Usianya juga 24 tahun, Tiara lulus tepat waktu, ia menyandang gelar Sarjana Teknik dari universitas negeri di Kota Padang. Sebelum kembali ke rumah, ia sempat bekerja di sebuah laboratorium di kota yang sama.
“Mama yang ingin aku pulang. Katanya, perempuan jangan lama-lama di kota. Yaudah aku mau balik dengan syarat aku harus dicariin kerja,” katanya.
Begitu kembali ke kampung, ibunya mencarikan pekerjaan untuknya. Ia kini mengajar sebagai wali kelas di sekolah dasar Islam swasta tak jauh dari rumahnya. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk keperluan pribadi dan bantu keluarga sedikit.
Tahun kemarin, Tiara sedang dalam proses menuju pernikahan. Ia sempat ingin mengikuti tes CPNS juga, tapi akhirnya mengurungkan niat.
“Sebenarnya pengen. Tapi formasinya nggak ada yang di sini, harus penempatan luar. Padahal waktu itu udah ada rencana nikah.”
Di kampung, perempuan yang merantau demi kerja, sementara proses menikah sedang berjalan, dianggap bertentangan. Apalagi bagi keluarga yang sangat menjunjung norma bahwa perempuan harus dekat rumah, setelah menikah. Maka, Tiara memilih jalan yang menurutnya paling damai dengan tetap di rumah, menikah, dan membesarkan anak.
Bayinya yang belum lama lahir tampak nyaman di pelukannya—matanya kadang terbuka melirik dunia sebentar, lalu terpejam lagi sambil menyusu, seolah menikmati kemewahan hidup paling awal yaitu dicintai tanpa syarat. Walau raut lelah sesekali muncul, sorot mata Tiara berbinar saat menatap buah hatinya.
Ibunya yang juga menyambut saya dari awal terlihat bahagia. Dengan sabar dan tulus, ia membantu mengurus sang bayi yang kini jadi pusat semesta kecil di rumah itu.
“Ya sekarang udah kerja juga, dekat rumah, ada suami, ada anak, dan mama yang bantu ngurus,” kata Tiara sambil tersenyum.
Baca juga: Harapan Baru Untuk Perempuan Pengelola Hutan di Bengkulu Tengah
Saya tidak meragukan kebahagiaannya. Tiara bahagia. Ia tidak memendam penyesalan, tidak menyimpan ambisi yang tak tersalurkan. Tapi bukan berarti proses menuju bahagia itu tidak dipengaruhi sistem. Tiara bahkan pernah mengaku takut hamil.
“Dulu takut banget. Hamil, melahirkan, kayaknya serem. Tapi setelah dijalani, ternyata ya… yaudah. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Sekarang malah senang.”
Pernikahannya berjalan lancar. Keluarganya mendukung. Suaminya pun cukup terbuka, tidak membatasi dia bekerja. Tiara tidak pernah secara eksplisit dilarang memilih jalur karier besar. Tidak ada yang mengatakannya secara frontal. Tapi arah hidupnya seperti sudah disediakan dari jauh hari kuliah ya boleh, asal pulangnya tepat waktu. Kerja ya silakan, asal tidak jauh. Nikah ya harus, agar tidak jadi bahan pembicaraan. Melahirkan ya segera, agar dianggap utuh sebagai perempuan.
Di kampung, banyak kebahagiaan memang lahir dari keberhasilan memenuhi harapan kolektif seperti orang tua senang, mertua senang, tetangga diam, dan badan sehat. Dan Tiara berhasil memenuhi semuanya. Ia bukan korban, tapi ia tumbuh dalam peta yang sudah digambar sebelum ia bisa menentukan koordinatnya sendiri.
Bukan Kurang Representasi, Tapi Kurang Jalan untuk Dilewati
Data dari World Bank menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia mandek di angka sekitar 53% selama dua dekade terakhir—jauh di bawah laki-laki yang berada di angka 80% ke atas. Angka ini menunjukkan kesenjangan yang nyata tentang siapa yang punya ruang untuk bekerja dan siapa yang dibatasi oleh sistem.
Dalam kasus Vania dan Tiara, bukan berarti mereka tidak berambisi. Justru sebaliknya mereka menyelesaikan pendidikan tinggi, mencari kerja, dan ingin mandiri. Bagi masyarakat pedesaan, bekerja bukan hal yang utama untuk perempuan, profesional yang tersedia terbatas dan nyaris selalu “itu-itu saja” seperti jadi PNS, guru honorer, atau staf kantor Kalau pun ingin keluar dari pola itu harus merantau, membuka usaha, kerja mandiri—mereka akan berhadapan dengan stigma sosial, birokrasi berbelit, sampai modal yang sulit diakses.
Di titik inilah narasi feminisme arus utama sering gagal memahami akar masalah. Wacana “perempuan harus punya karier besar” terlalu fokus pada angka—berapa banyak perempuan di parlemen, berapa persen perempuan di posisi eksekutif. Tapi akses perempuan ke dunia kerja yang bermakna tidak cukup diukur dari puncaknya. Kita harus lihat: siapa yang bisa masuk dari pintunya?
Ketika porsi perempuan di legislatif naik, tapi di desa-desa seperti tempat tinggal Vania dan Tiara, perempuan tetap didorong pulang setelah wisuda dan didesak segera pulang dan menikah—itu artinya struktur sosial belum bergerak. Representasi di atas kertas memang ada, tapi fondasi realitasnya tetap timpang.
