Bincangperempuan.com- Beberapa hari lalu, publik diguncang kabar bunuh diri seorang perempuan 34 tahun di Jawa Barat. Perempuan berinisial EN itu mengakhiri hidupnya setelah juga menghabisi nyawa dua anaknya. Dalam surat wasiat, ia menuliskan kelelahan lahir batin: lilitan utang, kebohongan suami, dan rasa terasing dari lingkungan sosial.
Berita ini segera memicu kemarahan publik—bukan hanya pada suami yang dianggap lalai dan menjerumuskan keluarga, tetapi juga pada struktur yang membiarkan seseorang perempuan menanggung beban hidup sendirian.
Kisah tragis ini muncul berdekatan dengan momen Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 10 September. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, setiap tahun lebih dari 720 ribu orang kehilangan nyawa akibat bunuh diri. Setiap kehidupan yang hilang meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, sahabat, tempat kerja, bahkan komunitas yang lebih luas. Bunuh diri, dengan demikian, bukan hanya tragedi pribadi, melainkan tantangan besar bagi kesehatan masyarakat dunia.
Lalu, apa yang sebenarnya membuat seseorang sampai pada keputusan ini? Apakah benar ini soal lemah moral—atau ada masalah yang lebih besar, seperti tekanan ekonomi dan absennya layanan kesehatan mental yang memadai?
Bunuh Diri: Bukan Persoalan Moral
Peringatan ini menjadi pengingat bahwa bunuh diri tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kelemahan moral atau kurang iman. Realitas menunjukkan bahwa bunuh diri sering kali berakar pada persoalan struktural mulai dari kemiskinan, beban utang yang mencekik, kekerasan dalam rumah tangga, minimnya dukungan sosial, hingga ketiadaan layanan kesehatan mental yang terjangkau.
Melalui kasus EN, kita melihat beban ganda seperti merawat anak, menghadapi tekanan ekonomi dan sosial, ditambah pasangan yang memiliki perilaku bermasalah. Situasi ini memperlihatkan wajah patriarki—di mana perempuan sering dipaksa bertahan sendirian mengurus keluarga, bahkan ketika suami gagal menjalankan tanggung jawabnya.
Baca juga: Fanservice Itu Apa Sih? Dari Anime Sampai Jebakan Male Gaze
Patriarki Juga Menekan Laki-Laki
Namun, bukan berarti laki-laki bebas dari jerat ini. Berbagai data statistik menunjukkan laki-laki memang lebih banyak melakukan bunuh diri ketimbang perempuan. Ada tekanan sosial yang menuntut mereka jadi tulang punggung keluarga, apalagi bila ayah sudah tiada. Laki-laki yang belum mapan kerap dicap “tidak laku,” sementara yang sudah menikah bisa terjerat beban tanggungan berlipat ganda.
Di sinilah masalah struktural terlihat jelas. Sistem upah yang tidak layak, ketidakpastian ekonomi, dan stigma sosial menciptakan lingkaran tekanan yang menghimpit baik perempuan maupun laki-laki. Jadi, pencegahan bunuh diri bukan semata soal”iman yang lemah,” melainkan bagaimana membangun sistem sosial dan ekonomi yang lebih adil, serta membuka akses pada layanan kesehatan mental yang terjangkau.
Baca juga: Potongan Tunjangan DPR, Kosmetik Politik di Tengah Krisis Rakyat
Stigma yang Menghancurkan
Salah satu hambatan terbesar dalam pencegahan bunuh diri adalah stigma. Di masyarakat, bunuh diri sering dianggap aib keluarga, tanda lemahnya iman, atau sekadar kurang bersyukur. Cara pandang ini membuat banyak orang yang sedang berjuang memilih diam daripada mencari pertolongan.
Penelitian dalam Epidemiology and Psychiatric Sciences menemukan bahwa stigma terhadap bunuh diri berhubungan dengan rendahnya niat untuk mencari bantuan profesional. Sedangkan, normalisasi bunuh diri sebagai “jalan keluar” malah meningkatkan risiko orang lain untuk mengikuti jejak itu. Artinya, semakin kita menghakimi korban, semakin kecil kemungkinan orang yang mengalami tekanan berani bicara dan mencari pertolongan. Namun jika bunuh diri dipandang sebagai solusi yang wajar, peluang orang melakukan hal serupa juga meningkat.
Artinya menghakimi membuat orang semakin terisolasi, sementara menormalisasi justru membuka jalan bagi penularan ide bunuh diri. Jalan keluarnya bukan menghakimi atau menormalisasi, melainkan membangun budaya empati. Kita perlu belajar mendengarkan tanpa menghakimi, membuka ruang diskusi tentang kesehatan mental di keluarga maupun komunitas, dan memperkuat solidaritas sosial agar orang yang sedang berada di titik terendah tidak merasa sendirian.
Negara Harus Hadir
Namun berempati saja belum cukup tanpa disokong dukungan struktural. Di Indonesia, akses layanan kesehatan mental masih jauh dari ideal. Sesi konseling dengan psikolog klinis bisa menelan biaya kurang lebih Rp200 ribu per sesi—angka yang jelas tidak terjangkau bagi kelas pekerja atau ibu rumah tangga. Program Sehat Jiwa (SEJIWA) dan call center 119 ekstensi 8 memang ada, tetapi jangkauannya minim, dan banyak orang bahkan tidak tahu layanan itu tersedia.
Persoalan ekonomi pun memperparah keadaan. Upah minimum di banyak daerah bahkan belum cukup menutupi kebutuhan pokok, sementara harga-harga terus naik. Banyak pekerja hidup dalam kondisi underpaid, kontrak tidak jelas, dan tanpa jaminan sosial memadai. Tekanan ini menimpa seluruh anggota keluarga—laki-laki yang dipaksa menjadi tulang punggung meski gajinya tak layak, dan perempuan yang harus mengurus rumah tangga sekaligus bertahan di tengah ketidakpastian.
Meski sudah ada bantuan sosial, tetapi distribusinya kerap tidak merata, tidak tepat sasaran, bahkan sering dipolitisasi. Maka, pencegahan bunuh diri harus dipandang sebagai tanggung jawab negara. Pemerintah harus memastikan ketersediaan konseling gratis atau murah, memperbaiki sistem upah dan perlindungan tenaga kerja, serta memberikan jaring pengaman sosial yang nyata bagi perempuan, anak, dan keluarga rentan.
Referensi:
- World Health Organization. (2025). World Suicide Prevention Day 2025. WHO. https://www.who.int/campaigns/world-suicide-prevention-day/2025
- Oexle, N., Valacchi, D., Grübel, P., Becker, T., & Rüsch, N. (2022). Two sides of the same coin? The association between suicide stigma and suicide normalisation. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 31, e78. https://doi.org/10.1017/S2045796022000610
